Program Kartu Prakerja Disorot, Bank Dunia Beri Saran untuk Pemerintah

Jakarta, law-justice.co - Bank Dunia menyoroti pentingnya sistem pembayaran government to person (G2P) untuk memberikan bantuan kepada individu dan keluarga dengan cara yang aman, terjamin, dan efisien."Kartu Prakerja merupakan program pasar tenaga kerja dan bantuan sosial aktif pertama di Indonesia yang menerapkan sistem pembayaran G2P," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen dalam acara Rilis Laporan Tahunan Kartu Prakerja 2021 di Jakarta, Rabu (27/7/2022).

Dengan demikian, lanjut dia, hal tersebut menjadikan Kartu Prakerja sebagai studi kasus yang sangat baik untuk menilai kecukupan bantuan sosial (bansos) dalam menanggapi pandemi, terkait respons memenuhi kebutuhan pengguna, serta memahami pengalaman pengguna dengan sistem pembayaran G2P. Adapun Bank Dunia bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), baru-baru ini mempresentasikan analisis kontribusi Kartu Prakerja terhadap inklusi keuangan dan transformasi digital di Indonesia.

Satu menyebutkan terdapat tiga temuan dari analisis tersebut, yakni pertama, pentingnya memberikan menu pilihan penyedia rekening bank kepada penerima bansos."Kartu Prakerja merencanakan perluasan opsi penyedia rekening bank yang diharapkan dapat meningkatkan penggunaan rekening bank," ujarnya.

Temuan yang kedua, lanjut dia, yakni studi menunjukkan bahwa mayoritas pengguna cenderung langsung mencairkan pembayaran bansos. Oleh karena itu, perlu didorong peralihan ke sistem pembayaran digital.

Kemudian, temuan yang ketiga adalah studi menunjukkan bahwa sistem pembayaran G2P memiliki lebih banyak ruang untuk mendorong inklusi keuangan melalui kolaborasi antara pemerintah dan penyedia pembayaran. "Kami berharap temuan ini dapat membantu pemerintah untuk lebih mengembangkan program Kartu Prakerja," katanya.