DPR Desak Pemerintah Sediakan Vaksin Cacar Monyet

Jakarta, law-justice.co - Kasus Cacar Monyet sudah muncul di sejumlah negara. Meski belu terdeteksi di Indonesia, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani tetap meminta pemerintah segera mengambil langkah guna mencegah lebih jauh potensi penyebaran cacar monyet di Indonesia. Kasus Cacar monyet telah ditetapkan menjadi darurat global oleh badan kesehatan dunia atau WHO.

Netty meminta pemerintah segera melakukan penelitian, menyiapkan vaksin dan obat wabah tersebut. Ia mewanti-wanti pemerintah agar jangan sampai ketinggalan informasi seputar cacar monyet.

"Jangan sampai kita ketinggalan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk mengantisipasi penyakit tersebut. Indonesia sebagai Presidensi G20 harus menjadi yang terdepan dalam melawan potensi-potensi wabah global seperti cacar monyet," kata dia dalam keterangannya, Selasa (26/7).

Menurut Netty, yang bisa dilakukan pemerintah adalah menyiapkan langkah pencegahan atau penularan dengan mengedukasi masyarakat.

Edukasi penting disampaikan mulai dari medium penularan, cara pencegahan, dan faktor yang bisa memicu penularan cacar monyet. Mengutip Studi yang diterbitkan oleh New England Journal of Medicine, katanya, cacat monyet dapat menular melalui kontak fisik dengan orang yang terinfeksi.

"Berikan edukasi kepada masyarakat tentang medium penularan, cara pencegahan, dan faktor yang bisa memicu terjangkitnya penyakit cacar monyet," kata dia.

Lebih lanjut, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan pemerintah agar bisa belajar dari pandemi Covid-19. Ia tak ingin pemerintah menganggap enteng sehingga justru berakibat fatal di kemudian hari.

WHO secara resmi sebelumnya telah mengumumkan cacar monyet sebagai darurat global usai tersebar di 75 negara. Sekretaris Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mencatat lebih dari 16 ribu kasus cacar monyet sudah dilaporkan oleh 75 negara. Sejauh ini, terdapat lima kematian akibat infeksi tersebut.

"Saya telah memutuskan bahwa wabah cacar monyet merepresentasikan darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional," ujar Ghebreyesus pada Sabtu (23/7), dikutip AFP.