Kader PDIP harus Bawa Surat Penugasan Partai Jika Kampanye Luar Kota

Jakarta, law-justice.co - PDIP akhirnya merespons kabar Ganjar Pranowo dilarang berkampanye di luar kota. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan tidak pernah melarang kader tertentu berkampanye di luar kota asalkan mengantongi surat penugasan dari partai. Hasto bahkan mengatakan semua kader diharuskan turun langsung ke lapangan.

"Dalam partai kami ada mekanisme penugasan, saya datang ke Taruna Merah Putih hari ini itu membawa surat tugas dari DPP partai, sehingga jelas mandatnya," ujar Hasto di Kantor DPD PDIP Jakarta, Tebet, Jumat (22/7).

"Ini yang dilakukan dan ini bukan hanya pada Pak Ganjar. Ketika Bu Risma di Surabaya, kami dorong Bu Risma untuk membangun prestasi setinggi-tingginya bagi kota Surabaya. Karena yurisdiksinya seperti itu," ungkap Hasto.

Hasto menjelaskan kewajiban mengantongi surat penugasan partai merupakan mekanisme yang sudah ada sejak lama di PDIP. Sehingga, ia menilai ada pihak yang salah mengartikan surat tugas terkait larangan terhadap Ganjar.

"Itu bukan larangan, hanya saja ada yang menyalahartikan ketika kami menyebutkan surat tugas. Itu adalah suatu mekanisme yang build in yang selama ini berlaku di partai," paparnya.

Sebelumnya, Hasto menegaskan setiap kader dilarang kampanye untuk perorangan, apalagi sampai ke luar kota. Hal ini kemudian dikaitkan dengan kabar PDIP melarang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke luar kota terkait Pilpres 2024.

Hasto mengaku pihaknya pernah memberikan kritik kepada salah satu kader partainya yang menjadi kepala daerah karena kerap melakukan kunjungan ke Jakarta. Teguran disampaikan secara tertulis. Sebab menurut dia, setiap kepala daerah harus fokus membangun daerahnya.

Namun, Hasto sebelumnya juga berulang kali membantah melarang Ganjar Pranowo kampanye di luar Jawa Tengah. Larangan itu disebut-sebut disampaikan ketika bertemu Ganjar usai Rakernas Projo pada akhir Mei 2022.

Hasto kembali membantah kabar itu. Ia mengatakan pertemuan dengan Ganjar usai Rakernas Projo hanya terjadi di Sekolah Partai. Itu pun terjadi sebulan kemudian atau bersamaan dengan pelaksanaan Rakernas II PDIP 21-23 Juni.

"Tidak, saya sudah bilang pertemuannya tidak ada. Pertemuan yang ada hanya di sekolah partai, itu yang terjadi," kata Hasto.