Inflasi Sentuh 9,1%, Inggris Justru Naikkan Gaji 2 Juta Pekerja

Rabu, 20/07/2022 21:55 WIB
Mogok Pekerja Inggris (Net)

Mogok Pekerja Inggris (Net)

Inggris, law-justice.co - Pemerintah Inggris mengumumkan kenaikan gaji untuk lebih dari 2 juta pekerja di sana. Kenaikan gaji dilakukan lantaran inflasi di negara tersebut meroket 9,1 persen per Mei 2022, tertinggi dalam 40 tahun terakhir.

Jutaan pegawai yang gajinya naik merupakan pekerja di sektor publik. Untuk pegawai negeri senior rata-rata gaji yang naik 2 persen. Sedangkan pekerja kesehatan yang berpenghasilan rendah, justru dinaikkan gajinya hingga 9,3 persen. Sementara guru dan militer senior sekitar setengahnya dari gaji pekerja kesehatan.

Kenaikan gaji rata-rata persen ini merupakan yang tertinggi sejak 1992. Namun, masih lebih murah dibandingkan inflasi yang melonjak hingga 9,1 persen.

Perusahaan data sumber daya manusia XpertHR mengatakan penyelesaian pembayaran rata-rata tetap tidak berubah selama tiga bulan berturut-turut, sementara inflasi mencapai level tertinggi 40 tahun sebesar 9,1 persen pada Mei dan Bank of England memperkirakannya akan melebihi 11 persen akhir tahun ini.

Sementara berdasarkan data lain, terlihat pembayaran riil terbesar sejak pencatatan resmi dimulai pada tahun 2001. "Penghargaan gaji naik ini tampaknya telah stabil," kata editor gaji dan tunjangan XpertHR, Sheila Attwood dikutip dari Reuters, Rabu (20/7).

Bisa Timbulkan Kecemburuan di Sektor Lain

Kenaikan gaji ini disebut pemerintah Inggris tidak akan lama, hanya selama inflasi masih tinggi termasuk melonjaknya harga energi. Meski begitu, keputusan pemerintah Inggris menaikkan gaji pekerja publik memunculkan kecemburuan dari sektor industri yaitu pekerja kereta api.

Bulan lalu, 40 ribu pekerja kereta api melakukan pemogokan besar-besaran lantaran tak ada kenaikan gaji untuk waktu yang lama. Sebelumnya, pekerja telekomunikasi, pos, dan bandara di Inggris juga mogok kerja.

Ekonomi Inggris yang sebelumnya mulai pulih dari COVID-19 memang sedang dibikin pusing oleh ancaman resesi kekurangan akibat tenaga kerja, gangguan rantai pasokan, inflasi dan kendala perdagangan pasca-Brexit. Pemerintah mengaku sedang memberikan bantuan ekstra kepada rumah tangga miskin. Namun, mereka juga mengatakan kenaikan upah di atas angka inflasi akan merusak pondasi ekonomi.

(Devi Puspitasari\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar