Krisis HAM, Amnesty Desak Jokowi Hentikan Siklus Kekerasan di Papua

Jakarta, law-justice.co - Sampai saat ini Papua masih jadi sorotan, pasca insiden paling mengerikan yang dilakukan Anggota KKB ( Kelompok Kriminal Bersenjata ) terhadap warga sipil.

Kasus itu pun menyedot perhatian Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia, Amnesty Internasional Indonesia (AII).

Direktur Eksekutif AII ( Amnesty International Indonesia ) Usman Hamid pun meminta satu hal kepada Presiden Jokowi.

"Tolong hentikan kasus ini. Semua kalangan sudah meminta agar pemerintah segera mengevaluasi pendekatan keamanan sebagaimana yang dilakukan selama ini." ujarnya Selasa (19/7/2022)

Kalangan yang meminta agar segera dihentikannya tindakan kriminal di daerah Papua, adalah aktivis di Papua, akademisi maupun para mahasiswa.

Usman Hamid mengatakan itu terkait penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata yang menewaskan 11 warga sipil di Kampung Nanggolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Sabtu (16/7/2022) lalu.

Usman Hamid mengatakan, dalam kasus ini, negara harus segera berupaya untuk menghentikan siklus kekerasan di daerah itu.

Selama ini, katanya, hampir setiap hari ada korban jiwa yang berasal dari berbagai kalangan. Dan, warga sipil paling banyak jadi korban dalam konflik bersenjata di wilayah paling timur Indonesia itu.

Bahwa tindakan kriminal itu memang dilakukan Anggota KKB. Tapi pemerintah harus mengevaluasi seluruh kebijakan yang diberlakukan selama ini.

Ini penting, karena semua kebijakan pemerintah ternyata belum bisa menghentikan pelbagai tindakan kriminal di daerah tersebut.

Bahkan sebaliknya, semua kebijakan pemerintah justeru menimbulkan korban yang kebanyakan dari warga sipil.

Pemerintah juga, katanya, perlu mengevaluasi pendekatan keamanan yang diterapkan selama ini. Sebab pendekatan itu telah berpengaruh terhadap situasi keamanan di Papua.

Helikopter ini mengangkut jenazah warga sipil yang dibunuh akibat kekejaman anggota KKB di Papua. Atas insiden ini usman Hamin minta Presiden Jokowi segera hentikan kasus itu.

Selain evaluasi pendekatan keamanan, negara juga harus melakukan koreksi atas pendekatan kebijakan secara keseluruhan, mulai dari labelisasi separatis dan terorisme hingga kebijakan yang sentralistik seperti daerah otonomi baru (DOB) dan otonomi khusus,� papar Usman Senin 18 Juli 2022.

Usman juga meminta pemerintah pusat menghindari eskalasi konflik yang berujung korban dan pelanggaran hak asasi manusia.

Salah satu caranya adalah mempertimbangkan kembali segala kebijakan yang berpotensi memicu situasi kekerasan dan pelanggaran HAM.

Pemerintah Diminta Usut Tuntas

Usman juga menyampaikan duka cita untuk keluarga korban penyerangan KKB di Nduga.

Aksi pembantaian yang dilakukan KKB, menurut Usman, merupakan aksi yang keji dan tak bisa dibenarkan.

Dia juga meminta aparat mengusut tuntas kassus tersebut.

Kami juga menyampaikan duka terdalam kepada keluarga korban. Pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil di Nduga ini benar-benar keji dan tidak bisa dibenarkan, ujar Usman.

"Kami mendesak aparat untuk mengusut tuntas pelakunya."

KSP Beri Kecaman

Secara terpisah, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengecam penyerangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga.

"Pemerintah mengecam dan turut berduka adanya korban luka atau korban jiwa sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh KKB," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu.

"Kejadian di Kabupaten Nduga tersebut saat ini tengah ditangani oleh aparat dan terhadap pelaku akan diproses secara hukum," lanjut Jaleswari.

Detik-Detik KKB Papua Beraksi

Kamal mengatakan serangan KKB tersebut terjadi pada Sabtu 16 Juli 2022 pukul 09.15 WIT.

"Jadi pagi itu, sopir truk dengan keneknya dan sepeda motor di belakangnya tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang, sekitar 15-20 orang," ujarnya, Sabtu, dikutip dari Kompas TV.

Di antara mereka terdapat 3 orang membawa senjata api laras panjang dan seorang membawa senjata api genggam.

"Tiba-tiba setelah menghentikan langsung melakukan tembakan dengan membabi buta, terus mengenai sopir," ucapnya.

Ahmad menuturkan, di tempat kejadian perkara (TKP) pertama terdapat tiga korban.

Berjarak 100 meter dari lokasi pertama, tepatnya di sekitar toko kelontong yang sempat diacak-acak KKB, ditemukan tujuh jenazah.

Di TKP ketiga terdapat satu jenazah. Di TKP keempat yang berjarak 200 meter dari TKP ketiga, juga ditemukan seorang jenazah.

Saat penyerangan terjadi, warga di sekitar lokasi kejadian langsung berhamburan dan menyelamatkan diri.

Usai mendapat laporan warga soal penyerangan itu, aparat Kepolisian Resor (Polres) Nduga langsung menuju lokasi dan kemudian menyisir lokasi kejadian.

"Maka ketika pagi itu peristiwa terjadi, data yang dikumpulkan berkembang, dari ada 2 korban, 3 korban, kemudian 7 korban, 9 korban, sampai kemudian ditemukan semua korban tembak dan bacokan itu ada 12 korban, 10 korban meninggal dunia, 2 dirawat di rumah sakit," ungkapnya.

Ahmad menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi mata, anggota KKB kabur usai menyerang warga.

"Namun demikian, rekan-rekan Reserse Polres Nduga, yang di-back up oleh Satgas Damai Cartenz, saat ini masih menelusuri rute atau jejak-jejak yang ditinggalkan oleh mereka (KKB)," tuturnya.