Singgung soal Rudal, Kim Jong Un Ngamuk ke Ukraina

Jakarta, law-justice.co - Korea Utara (Korut) memberikan sebuah pesan keras kepada Ukraine. Hal ini disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) negara itu dalam sebuah pernyataan, Jumat (15/7/2022).

Dalam pernyataan itu, Pyongyang mengatakan Ukraina bersama dengan Amerika Serikat (AS) telah melanggar kedaulatan negara itu dengan memberikan penolakan terhadap program rudal Korut. Padahal, Korut mengatakan pengembangan rudal itu merupakan haknya.

"Ukraina tidak memiliki hak untuk mengangkat masalah atau memperdebatkan pelaksanaan kedaulatan kami yang sah setelah melakukan tindakan yang sangat tidak adil dan adil antar negara dengan secara aktif bergabung dengan kebijakan permusuhan AS yang tidak adil dan ilegal di masa lalu," kata kementerian itu dikutip Straits Times.

"Kami akan terus memperkuat dan mengembangkan persahabatan dan kerja sama dengan semua negara yang menghormati kedaulatan kami dan memperlakukan kami dengan baik berdasarkan prinsip kesetaraan kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri, dan saling menghormati."

Sebelumnya, hubungan diplomatik antara kedua negara diketahui terputus. Hal ini diakibatkan langkah negara pimpinan Kim Jong Un itu untuk mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Luhansk (LPR) dan Republik Rakyat Donetsk (DPR).

Langkah ini pun langsung ditanggapi positif oleh negara-negara tersebut. Utusan DPR Olga Makeyeva mengatakan siap membangun hubungan dagang dengan Pyongyang meski negara itu saat ini terisolasi.

"Tentu saja saya senang. Biarkan lebih banyak yang mengenali kami, sehingga semua orang tahu kami ada di sini," ujarnya

Ukraina pun berang dengan langkah Korut ini dan langsung memilih untuk memutus hubungan diplomatiknya. Kyiv mengatakan langkah yang dilakukan Korut itu merupakan upaya untuk merusak kedaulatan dan integritas teritorialnya.

Luhansk dan Donetsk sendiri saat ini merupakan dua wilayah yang menjadi sumber penyebab dari Serangan Rusia ke Ukraina. Rusia merupakan negara pertama yang mengakui berpisahnya dua wilayah itu dari kedaulatan Kyiv.

Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut pengakuan ini dilakukannya untuk menahan tekanan dan persekusi yang dilakukan Ukraina terhadap etnis berbahasa Rusia di wilayah itu. Putin bahkan menggambarkan aksi persekusi itu layaknya neo-Nazi.