Sri Mulyani Sebut Transisi Energi Hijau untuk Lindungi Masyarakat

Jakarta, law-justice.co - Transisi ekonomi hijau disebut bukan untuk memiskinkan masyarakat dan meningkatkan pengngguran. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia menegaskan bahwa justru sebaliknya, kebijakan ini ditempuh untuk melindungi masyarakat paling rentan.

"Transisi ekonomi hijau tidak untuk meningkatkan kemiskinan atau pengangguran. Sebaliknya, melindungi generasi saat ini, terutama mereka masyarakat miskin dan paling rentan," ujarnya dalam Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable, Kamis (14/7/2022).

Menurutnya dengan transisi energi hijau ini, lapangan kerja baru yang lebih berkualitas akan tercipta. Sebab, transisi ini sekaligus akan memberi peluang investasi baru di Indonesia, seperti untuk sektor pengembangan baterai listrik.

"Jadi transisi energi hijau untuk generasi mendatang sekaligus memastikan perlindungan yang kuat bagi generasi saat ini," kata dia.

Oleh karenanya, dalam melakukan transisi energi pemerintah sangat hati-hati. Peta jalan transisi energi disusun mulai dari persiapan infrastruktur, hingga menganalisis dan menangani agar langkah ini tidak memberikan dampak sosial yang negatif.

"Transisi energi ini sangat kompleks jadi kami lakukan dengan segala pertimbangan yang sangat hati-hati," jelasnya.

Selain itu, saat terjadi krisis energi dan harga minyak dunia melonjak tinggi, pemerintah harus bisa memastikan bahwa masyarakat terlindungi.

Dalam hal ini, pemerintah selalu memastikan agar proses transisi hijau ini tidak membuat masyarakat makin susah dengan memegang prinsip penyesuaian harga energi yang terjangkau.

"Jika diperlukan akan dilakukan secara bertahap dan terukur sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga," pungkasnya.