Hapir 100 Ribu Desa di Indonesia Tak Terhubung dengan Internet

Jakarta, law-justice.co - Sebuah fakta baru soal jangkauan jaringan internet di Indonesia diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia mengatakan hampir 100 ribua atau pastinya 84 ribu desa dan kelurahan di Indonesia belum terkoneksi dengan internet.

"Kita punya 84 ribu desa dan kelurahan belum terkoneksi (dengan internet)," katanya dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 di Bali, Senin (11/7).

Tidak hanya itu, 250 ribu sekolah dan lebih dari 10 ribu puskesmas juga belum tersambung di internet. Melihat fenomena ini, Ani mengatakan pemerintah sedang menggenjot infrastruktur agar seluruh layanan publik terkoneksi dengan internet.

"Jadi puskesmas, Kementerian Kesehatan sekarang mencoba digitalisasi, transfer pemerintah ke anggaran kesehatan, puskesmas bisa langsung by address by number," papar Ani.

Kemudian, ia mengatakan terdapat aplikasi yang menyediakan penjualan keperluan sekolah. Dengan begitu, kepala sekolah tak perlu repot-repot membuat laporan penggunaan anggaran sekolah secara manual.

"Sekolah sudah by school by name by address. Ada juga aplikasi pembelian, sehingga kepala sekolah tidak repot membuat laporan dengan digital itu," jelas Ani.

Ia mengatakan Kementerian Keuangan juga sudah menaikkan anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak 2020 sampai 2022 untuk pembangunan infrastruktur digital.

"Naik dari Rp20 triliun, Rp26 triliun, Rp27 triliun. Jadi tujuannya untuk membangun infrastruktur," terang Ani.

Kenaikan anggaran juga sengaja dilakukan untuk mengantisipasi serangan peretas (hacker) terhadap situs web pemerintah.

Ia menganggap keamanan siber sangat penting untuk menjaga data pemerintah. Apalagi, pemerintah telah menerapkan tanda tangan digital (digital signature).

"Pemerintah sudah jarang membawa dokumen, tapi secara elektronik, maka keamanan menjadi penting," katanya.

Menurut dia, kebijakan yang serba digital telah berhasil menurunkan biaya operasi. Di sisi lain, biaya internet meningkat.

"Kami melihat transformasi itu dari pengelolaan anggarannya, biaya modal untuk zoom dan konektivitas menjadi naik dan saya harap itu one off, sesudahnya biaya meeting, pertemuan, perjalanan dinas, tidak terlalu tinggi," tandasnya.