Anggota Komisi III DPR: RKUHP Tak Akan Disahkan di Paripurna Besok

Rabu, 06/07/2022 19:17 WIB
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa (21/6). Aksi yang bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Jokowi ini menuntut Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial. Robinsar Na

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa (21/6). Aksi yang bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Jokowi ini menuntut Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial. Robinsar Na

Jakarta, law-justice.co - Salah seorang anggota Komisi III DPR dari fraksi PPP, Arsul Sani menegaskan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan disahkan pada Paripurna penutupan masa sidang Kamis (7/7) besok.

Kata dia, Komisi III DPR masih akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Rapat nantinya akan mendengarkan pandangan setiap fraksi terkait RKUHP hasil perbaikan terakhir oleh pemerintah.

"Saya kira RKUHP tidak akan disahkan di masa sidang ini," kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Rabu (6/7).

Di satu sisi, Arsul menyebut pihaknya belum memutuskan tindak lanjut RKUHP hasil perbaikan pemerintah yang telah resmi diserahkan hari ini.

Menurutnya, Komisi III DPR masih fokus pada perbaikan 14 isu krusial hasil rapat terakhir pada 25 Mei silam.

Dia pun membantah DPR tertutup melakukan pembahasan terkait RKUHP dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, sejak dibahas mulai 2015, RKUHP terus melibatkan masyarakat sipil.

"DIM [Daftar Inventarisasi Masalah] yang kami pakai itu adalah masukan dari aliansi nasional Reformasi KUHP perkumpulan 20-an LSM. Jadi kalau itu dibilang tertutup tidak ada masukannya itu, yang terbuka terus seperti itu seperti apa?" kata Arsul.

Wakil Ketua Umum PPP itu menilai perbedaan soal RKUHP sampai kapan pun tidak akan mengerucut menjadi satu sudut pandang. Menurut dia, perbedaan terkait RKUHP hanya bisa dipersempit sebelum nantinya diputuskan.

"Tapi kami saya mewakilinya dari fraksi PPP ingin berketetapan itu terbuka. Kemudian draf itu juga yang akan minta pergunakan bisa diakses oleh publik," kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah telah resmi menyerahkan draf Rancangan Undang-undang Pemasyarakatan (RUU PAS) dan RKUHP ke DPR hari ini.

Penyerahan itu dilakukan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy OS Hiariej ke Komisi III DPR.

RKUHP sebelumnya ditargetkan selesai atau disahkan menjadi UU dalam penutupan masa sidang kali ini sebelum masa reses anggota dewan. Komisi III menilai RKUHP telah final terutama setelah disahkan pada tingkat pleno sejak 2019 silam.

 

 

(Annisa\Editor)

Share:
Tags:




Berita Terkait

Komentar