Sepeninggal Tjahjo Kumolo, Ahok Disebut Calon Kuat Menpan RB

Senin, 04/07/2022 08:10 WIB
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (merdeka).

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (merdeka).

Jakarta, law-justice.co - Meninggalnya Tjahjo Kumolo pada Jumat (1/7/2022) lalu menyisakan pertanyaan sosok yang akan menggantikannya menduduki jabatan kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) selanjutnya.

Menurut Direktur Eksekutif Centre of Indonesia Strategic Actions (CISA) by Herra Mendrof, posisi tersebut nantinya tetap akan diisi kader dari PDI Perjuangan.

"Figur untuk menduduki jabatan MenPANRB itu pasti berasal dari PDI Perjuangan," kata Herra Mendrofa seperti dikutip Wartaekonomi.co.id-jaringan Suara.com.

Ia mengemukakan, ada empat kader partai berlambang banteng moncong putih yang layak menjadi Menpan RB. Salah satunya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Herry mengemukakan, rekam jejak Ahok yang lebih luas sudah melang melintang di lingkup pemerintahan, mulai kepala daerah di Belitung Timur dan DKI Jakarta hingga anggota legislatif menjadi hal yang menarik. Bahkan, Ahok pernah menjadi anggota Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan.

"Saya kira ini menjadi pilihan yang tepat juga bagi Jokowi untuk menempatan Ahok sebagai calon MenPANRB," paparnya.

Selain Ahok, ada nama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Herry mengatakan, Risma berpeluang besar menjadi MenPANRB karena mantan Wali Kota Surabaya itu memulai kariernya dari seorang birokrat.

"Jadi kapasitas Risma menjadi MenPANRB pas," ucapnya.

Selain itu, ada nama Ahmad Basarah yang pernah menjabat Wasekjen PDIP dan punya banyak pengalaman di bidang legislatif. Masih menurut Herry, pengalaman tersebut dapat menjadi pendukung kapasitas Basarah di Kementerian PANRB.

Kemudian, ia mengemukakan, sosok Ganjar Pranowo yang juga punya kapasitas untuk menjadi MenPANRB. Selain saat ini menjadi kepala daerah, Ganjar pernah menjadi anggota legislatif, yakni anggota Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan.

"Jadi saya kira ini menjadi win-win solution. Secara psikologis politik, tentunya pilihan yang rasional juga bisa jatuh pada seorang Ganjar Pranowo," katanya.

 

(Devi Puspitasari\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar