Penikmat Subsidi BBM Justru Orang Kaya, Begini Respons Sri Mulyani

Jakarta, law-justice.co - Lonjakan harga minyak mentah membuat pemerintah untuk menahan harga agar tidak berdampak kepada masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa melonjaknya harga komoditas global membuat Indonesia bak ketiban `durian runtuh` alias rejeki nomplok hingga mampu menambah pendapatan anggaran negara sebesar Rp 420 triliun.

Adanya windfall dari harga komoditas tersebut tentu menambah ketahanan atau kekuatan APBN di tahun ini.

"Tapi, apakah seluruh windfall profit itu mau dipakai untuk subsidi, kebutuhan-kebutuhan untuk membangun sumber daya manusia, infrastruktur, itu juga jadi sangat penting. Jadi, memang itu dicari balance antara policy yang tepat," jelas Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR, dikutip Jumat (1/7/2022).

Di sisi lain agar tidak menekan daya beli masyarakat, Indonesia yang juga menjadi net importir minyak mentah harus menggelontorkan subsidi dan kompensasi Rp 502 triliun agar harga minyak mentah yang terus bergejolak ini tidak diteruskan harga konsumen.

Dalam porsi yang tepat saat ini, kata Sri Mulyani PT Pertamina (Persero) perlu untuk melakukan pembatasan penggunaan BBM subsidi dalam hal ini Pertalite, agar tidak semakin banyak masyarakat mampu yang juga ikut menikmatinya.

"Jadi kita cari porsi yang tepat untuk itu. Dalam porsi yang tepat itu, Pertamina untuk melakukan pengaturan untuk kelompok-kelompok kurang mampu. Pasti tidak ideal, tapi kita menghadapi situasi yang complex," jelas Sri Mulyani.

"Semakin diketahui kendaraan CC besar dan pemiliknya teregistrasi dan memiliki kemampuan ekonomi, pasti mereka tidak seharusnya menikmati subsidi," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Oleh karena itu, saat ini Pertamina harus menyiapkan sistem sehingga subsidinya baik itu BBM, LPG 3 kg semakin tepat sasaran, sehingga ada aspek keadilan.

Selain itu, Pertamina, kata Sri Mulyani juga harus melakukan komunikasi, kenapa itu harus dilakukan. Sri Mulyani mengatakan akan melihat dampaknya secara keseluruhan terhadap ekonomi nasional, baik itu dari sisi inflasi, kemiskinan dan kelompok yang harus dilindungi.

"Pokoknya yang sekarang ini Pertamina diminta jumlah barang yang disubsidi itu volumenya harus dikendalikan," ujarnya.

"Ini yang kita minta Pertamina benahi sistem, strategi komunikasi ke masyarakat untuk memberikan pemahaman. Dan kita juga akan menghitung dampak keseluruhan, ekonomi, sosial, politik, kemiskinan. Nanti akan cari mana yang terbaik," jelas Sri Mulyani lagi.