Pengakuan Buruh Migran RI: Tahanan Imigrasi Malaysia Tak Manusiawi

Jakarta, law-justice.co - Salah satu buruh migran perempuan asal Indonesia membeberkan pengalaman hidupnya ketika ditahan di pusat tahanan imigrasi (DTI) Sabah, Malaysia, yang ia anggap bak di neraka.

Cerita itu terungkap dalam laporan penyelidikan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) yang dirilis pekan lalu, bertepatan dengan Hari Anti Penyiksaan Internasional.

"Selama satu tahun dua bulan di DTI Tawau, saya merasakan kesengsaraan apa yang tidak pernah saya alami di luar, saya rasakan semua selama berada di dalam penampungan," katanya dalam pernyataan resmi KBMB yang diterima CNNINdonesia.com.

Perempuan itu kemudian berujar, "Mungkin di sana lah yang dinamakan neraka duniawi. Semua penderitaan ada di tempat itu."

Kemlu Buka Suara soal 149 TKI Tewas di Tahanan Imigrasi Malaysia

Ia bercerita kerap mengalami kesulitan air hingga kesulitan saat hendak mandi, atau bahkan ketika sekedar ingin membasahi kerongkongan.

Buruh migran Indonesia bak tak boleh sakit. Jika melapor, mereka akan dimaki-maki, bukan malah mendapatkan perawatan medis.

Dalam laporan tersebut diterangkan pula, perempuan yang ditahan hanya mendapat dua pembalut saat pertama masuk DTI. Mereka kemudian menggunakan kain seadanya yang difungsikan sebagai pembalut saat menstruasi.

Sarana sanitasi yang buruk dan minim air bersih juga berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan, sehingga mereka rentan terkena infeksi dan menstruasi jadi tak teratur.

Di laporan yang sama, KBMB mengungkap bahwa sebanyak 149 buruh migran asal Indonesia meninggal di dalam pusat Tahanan Imigrasi Malaysia di Sabah sejak tahun lalu.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur mencatat, 101 WNI yang meninggal sepanjang 2021. Setelah itu, pada Januari hingga Juni 2022 dilaporkan 48 WNI meninggal di seluruh pusat tahanan imigrasi Sabah.

 Menanggapi jumlah kematian itu, KBMB menilai otoritas di Sabah sengaja tak memenuhi standar kesehatan yang seharusnya berlaku di setiap Pusat Tahanan Imigrasi.

"Kerajaan Malaysia secara sengaja dan terus menerus menelantarkan deportan dengan tidak menyediakan layanan dan infrastruktur kesehatan yang semestinya," ujar KBMB.

Kementerian Luar Negeri RI sendiri menyatakan bahwa mereka sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak di Malaysia untuk mengonfirmasi laporan ini.