Golkar Berjanji ke KPK, Tak Mau Gunakan Politik Uang

Jakarta, law-justice.co - Partai Gokar berjanji kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak mengguakan strategi money politic atau politik uang saat Pemilu 2024 mendatang. Selain itu, partai yang dipimpin Airlangga Hartarto itu juga berjanji untuk tidak korupsi dan cara curang.

Komitmen itu disampaikan langsung oleh Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Supriansa usai mengikuti pembekalan antikorupsi dari KPK dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 yang diselenggarakan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa siang (28/6).

Supriansa mengatakan, hari ini banyak para pimpinan DPP, DPD Golkar yang hadir di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. Mulai dari Ketua DPD Golkar, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berasal dari Golkar, maupun para kepala daerah seluruh Indonesia yang berasal dari Golkar.

"Kesemuanya ini membuat sebuah komitmen kepada KPK bahwa ke depan, kita akan menjalani pesta-pesta demokrasi yang ada, terutama menghadapi tahun 2024, kita komitmen untuk tidak melakukan pendekatan money politik, tidak melakukan pendekatan-pendekatan korupsi, tidak melakukan pendekatan-pendekatan curang," ujar Supriansa kepada wartawan, Selasa siang (28/6).

Supriansa meyakini, komitmen itu semua akan terbangun dan Golkar berasa di barisan depan dalam rangka berkomitmen untuk tidak korupsi setelah terpilih, baik menjadi anggota DPR, DPRD, maupun kepala daerah.

"KPK juga memberikan beberapa informasi dalam bentuk edukasi yang diberikan nanti kepada masyarakat dan kepada pengurus-pengurus partai yang ada di daerah," pungkasnya.

Partai Golkar pada hari ini telah mendapatkan pembekalan antikorupsi dari Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dan jajaran di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.