Syahganda: Oligarki Mengendalikan Politik Mempertahankan Kemiskinan!

Minggu, 26/06/2022 14:25 WIB
Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan. (Detik.com)

Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan. (Detik.com)

Jakarta, law-justice.co - Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan menyatakan bahwa problem Indonesia saat ini ada pada demokrasi yang dikendalikan oleh oligarki.

Untuk itu kata dia, kemiskinan yang dipertahankan oleh oligarki harus segera dihentikan.

Pernyataan itu disampaikannya dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komite Peduli Indonesia (KPI) dan DPD RI berjudul "Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan" di Ballroom Masjid Agung Trans Studio, Bandung, Jawa Barat maupun melalui virtual, Minggu siang (26/6).

Syahganda mereview apa yang disampaikan oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang pidatonya tidak terdengar oleh peserta melalui virtual karena ada kendala teknis.

Syahganda mengurai adanya pengkhianatan terhadap demokrasi. Di mana, problem pokok bangsa Indonesia saat ini adalah demokrasi dikendalikan oleh oligarki, baik oligarki kapital maupun oligarki politik.

"Dua-duanya mempunyai kejahatan konstitusional. Karena konstitusi kita itu mengatakan setiap orang berhak untuk menjadi presiden. Tapi dengan permainan mereka dibatasi," ujar Syahganda.

Selanjutnya problem bangsa Indonesia yang kedua adalah soal kemiskinan yang terus menerus dipertahankan di Indonesia.

"Jadi oligarki itu memang dia mengendalikan politik untuk mempertahankan kemiskinan. Jadi tantangan kita yang pertama demokrasi dikhianati, kedua adalah kemiskinan yang dipertahankan," pungkas Syahganda.

Dalam acara ini selain pidato dari LaNyalla, juga ada sambutan dari Ketua KPI, Tito Roesbandi, dan lima narasumber lainnya dalam diskusi, yaitu Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat, Pendiri Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B) Mayjen TNI Purn Deddy S Budiman, Sekretaris Jenderal Syarikat Islam Ferry Joko Juliantono, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Indra Perwira, dan pemerhati kebangsaan Muhammad Rizal Fadillah.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar