Minta MK Sahkan Pernikahan Beda Agama, Begini Pernyataan Ade Armando

Jum'at, 24/06/2022 18:56 WIB
Dosen FISIP UI Ade Armando (Detikcom)

Dosen FISIP UI Ade Armando (Detikcom)

Jakarta, law-justice.co - Pegiat Media Sosial yang juga Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS), Ade Armando, meminta MK sahkan pernikahan beda agama.

Dosen Fisip UI itu mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan judicial review terhadap sejumlah pasal dalam UU Perkawinan sehingga memberi ruang bagi pernikahan beda agama.

Dia berpendapat, dengan MK sahkan nikah beda agama, maka tidak ada lagi warga yang terpaksa pindah agama, karena keharusan aturan nikah wajib satu agama.

Dia menganggap perubahan UU Perkawinan diperlukan agar tidak ada lagi warga yang dipaksa mengubah agamanya demi bisa menikahi kekasihnya seperti praktik yang lazim terjadi di tengah masyarakat selama ini.

Kata dia, PIS percaya setiap warga berhak untuk menikahi siapapun yang dicintainya tanpa harus mengorbankan agama yang diyakininya.

"Melangsungkan pernikahan dan memeluk agama seharusnya bukanlah dua hal yang saling meniadakan satu dengan yang lain. Karena itu, aturan yang mencederai hak-hak yang dijamin dalam konstitusi tersebut, harus ditinjau ulang,” kata Ade dalam pernyataannya di YouTube Gerakan PIS dikutip Jumat 23 Juni 2022.

Kata dia, realitanya seringkali didapati perempuan dan laki-laki yang saling jatuh hati dan ingin melangsungkan perkawinan, meski masing-masing berbeda agama.

Apalagi menurut dia, peluang perkawinan beda agama semakin besar, mengingat Indonesia adalah negara yang beragam budaya, etnis, dan agama.

Dalam situasi seperti itu dia melanjutkan, yang umum dilakukan adalah salah satu pihak dipaksa mengubah keyakinannya agar perkawinan sah di mata hukum.

Dia menilai, praktik pemaksaan dalam perkawinan ini dilakukan hanya untuk memenuhi syarat formil UU Perkawinan.

"Mengapa kita tidak mau berempati bahwa bukan hal yang mudah bagi salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama untuk menundukkan diri terhadap agama pasangannya? Bukankah keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan harus berangkat dari kesadaran diri yang mendalam dan secara sukarela, bukan paksaan eksternal?" ujar Ade.

Dia menambahkan, ketetapan tentang pelarangan nikah beda agama sebenarnya tidak disepakati secara mutlak oleh semua ahli agama.

Oleh sebab itu kata dia, yang yakini nikah beda agama dilarang ya jangan nikah beda agama

Kata dia, dalam Islam misalnya, ada beragam tafsiran tentang kesahan pernikahan beda agama. Tidak bisa dipungkiri ada tafsiran yang mengizinkan pernikahan beda agama.

Pandangan ini juga merujuk ayat Alquran dan pengalaman sejumlah sahabat Nabi Muhammad.

Karena ini adalah soal interpretasi, kata Ade Armando, maka selayaknya UU Perkawinan mengakomodasi pasangan yang berpandangan perkawinan berbeda agama adalah perkara yang dibolehkan.

"Bagi mereka yang mengangap pernikahan beda agama dilarang sesuai keyakinannya, mereka dapat memilih untuk tidak menikah beda agama. Sebaliknya, bila ada yang menganggap pernikahan beda agama sah menurut keyakinannya, sepantasnya mereka dapat melaksanakan pernikahannya," katanya.

Dengan solusi itu, perkawinan dan pencatatan perkawinan berbeda agama tetap dianggap sah di mata hukum, tanpa dibedakan dengan pasangan perkawinan seiman.

Dengan begitu, UU Perkawinan menjadi UU yang dapat melindungi dan menjamin hak konstitusional dan hak asasi semua warga negara.

Untuk itu, PIS berharap para Hakim MK yang terhormat mau mempertimbangkan gejala-gejala sosial yang terjadi di tengah masyarakat bagi perbaikan UU Perkawinan.

"Pernikahan adalah hak asasi dan merupakan perintah dari Allah SWT. Karenanya, pelaksanaannya tidak boleh dilarang oleh siapa pun," kata Ade.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar