Puji dan Kritik Kebijakan Anies Diujung Periode Akhir Gubernur DKI

Jakarta, law-justice.co - Tahun ini merupakan tahun terakhir Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Masa jabatannya akan berakhir pada Oktober 2022 mendatang.

Selama menjabat kurang lebih lima tahun, Anies banyak membanggakan sejumlah kebijakan dan proyek yang dibuatnya dalam beberapa kesempatan. Termasuk, saat Hari Ulang Tahun Jakarta, Kamis (24/6/2022) lalu.

Meskipun, banyak pula kritik dan masalah dalam proyek dan kebijakan yang Anies buat.

Berikut beberapa proyek dan kebijakan yang kerap Anies banggakan;

1. Formula E
Gelaran Formula E menjadi salah satu program kebanggaan Anies. Pada HUT DKI kemarin, Anies memamerkan kesuksesan gelaran tersebut.

Ia mengatakan suksesnya ajang balapan mobil listrik yang masuk dalam rangkaian acara `Hajatan Jakarta` itu berhasil membawa nama baik Jakarta ke seluruh penjuru dunia.

Namun, gelaran ini tak terlepas dari masalah dan pro kontra sebelumnya. Mulai dari pendanaan yang tak sedikit, yakni mencapai Rp343 miliar, lokasi yang berpindah-pindah, ditunda karena pandemi Covid-19 sampai kena audit dari BPK.

2. JIS
Proyek Jakarta International Stadium (JIS) diresmikan pada April 2022. Anies mengklaim proyek stadion di Tanjung Priok ini adalah kebanggaan warga Jakarta.

"JIS adalah kebanggaan bagi warga Jakarta. Ini dibiayai lewat uang pajak dari seluruh warga Jakarta," kata Anies dikutip dari Antara.

"Jadi, bukan hadiah dari perusahaan A, perusahaan B, tapi ini sebuah kerja besar dari pajak rakyat Jakarta dan kita boleh bersyukur, boleh bangga," imbuhnya.

Namun, sebenarnya proyek ini bukan dibangun oleh Anies sendirian. Proyek ini telah melewati empat kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta.

Proyek JIS mendapat kritik dan penolakan dari beberapa kalangan. Pasalnya, Pemprov DKI menggusur bangunan-bangunan yang dianggap liar di kawasan tersebut pada 24 Agustus 2008.

Terbaru, polemik JIS menyangkut masalah penamaan stadion tersebut. Sejarawan JJ Rizal menyerahkan petisi yang mengusulkan perubahan nama JIS menjadi Stadion Mohammad Husni Thamrin (MH Thamrin) kepada Anies.

3. Sumur Resapan
Program sumur resapan sering diklaim Anies bisa menangani Banjir di Jakarta. Namun, belum sampai rampung, anggaran untuk program ini dihapus pada akhir 2021.

Program ini memang tak lepas dari banyaknya kritik, mulai dari segi anggaran, efektifitas sampai penempatan sumur resapan itu sendiri. Program sumur resapan dianggap menghamburkan anggaran. Selain itu juga dianggap tak efektif mengatasi banjir.

4. DP rumah 0 persen
Program rumah DP 0 rupiah adalah salah satu proyek kebanggaan Anies. Program ini merupakan salah satu janji kampanye Anies pada Pilkada 2017 silam.

Anies menargetkan 14.000 rumah dibangun. Namun, sampai saat ini, rumah yang baru terbangun baru 13.000 unit. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah.

5. Pengelolaan Sampah ITF
Proyek pengelolaan sampah terpadu atau Intermediate Treatment Facility (ITF) sempat dibanggakan oleh Anies. Namun, sebenarnya, konsep itu sudah ada sejak era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok/BTP). Hal itu diungkapkan oleh mantan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Proyek tersebut juga mendapat sorotan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah. Menurut Ida, saat pertama menjabat Gubernur DKI, Anies berencana membangun ITF di empat titik.

"Ternyata sampai hari ini sudah ada peletakan batu pertama, tapi berkali-kali batu pertama dan tidak ada batu keduanya," ujar Ida.

6. Gratiskan Tarif PBB
Anies menggratiskan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi rumah warga Ibu Kota yang memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar.

Insentif itu ia tuangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022

Dalam pertimbangannya, Anies menyebut kebijakan itu dikeluarkan demi mendorong pemulihan ekonomi di Ibu Kota dari tekanan pandemi.

Namun, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB-PPP Hasbiallah Ilyas mengaku khawatir pendapatan daerah turun karena kebijakan bebas PBB.

Ia mengatakan pendapatan daerah DKI terbanyak berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan PBB. Jika Anies menggratiskan PBB, maka pendapatan akan turun.