Tak Mau Koalisi, Megawati: Kalau Kerja Sama, yes

Jakarta, law-justice.co - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial bukan parlementer. Sehingga, tidak ada istilah koalisi di dalam negara yang menganut sistem presidensial.

Dalam negara bersistem presidensial, hanya ada kerja sama antar partai politik dalam urusan Pemilu, termasuk di Indonesia.

“Ini yang saya tegaskan mestinya di-quote benar oleh media, kita sistemnya adalah presidensial bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung lho Bapak Presiden, kok bilang Koalisi Koalisi Koalisi , tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama yes,” katanya di hadapan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan peserta Rakernas II PDIP yang di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).

“Kenapa? Koalisi itu kan saya ngikutin terus yang namanya pemilihan prime minister dan apa bedanya? Karena kita gak punya Perdana Menteri,” imbuhnya menegaskan.

Atas dasar itu, Megawati menegaskan tidak akan segan-segan mencopot status kader PDIP jika ada yang meneriakkan koalisi untuk Pemilu 2024. Sebab, itu berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Ini tata kenegaraan kita, ini tata kenegaraan kita, ini tata kenegaraan kita tahu nggak,” tegasnya.

“Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi, out!” imbuh Megawati dengan nada menggebu-gebu sambil menunjuk tangan ke arah peserta Rakernas.

“Berarti nggak ngerti sistem ketatanegaraan kita,” tutupnya.