Respons Istana soal M Lutfi Diganti Zulhas Jadi Mendag

Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencopot M Lutfi dan diganti oleh Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan (Mendag). Banyak pihak menduga Lutfi dicopot karena polemik minyak goreng. Namun, hal itu direspons oleh pihak Istana.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan pada dasarnya perombakan kabinet untuk membuat kinerja pemerintah lebih baik. Pramono berbicara mengenai urusan pangan yang menjadi persoalan dunia.

"Ini untuk membuat kabinet bisa lebih bekerja lebih lincah, karena kan tidak semata-mata urusan di kementerian perdagangan. Karena sekarang ini persoalan pangan, persoalan inflasi, itu kan menjadi persoalan dunia. Maka untuk itu refreshing diperlukan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Pramono juga mengatakan harga minyak curah sekarang perlahan mulai turun. Dia juga berharap hal ini berdampak ke para petani.

"Ya sekarang ini relatif dengan penanganan digitalisasi minyak goreng, minyak curah kita, harga minyak curah perlahan-lahan turun mulai dari kemasan sederhana, bagus, premium, maupun minyak curah," ujar Pramono.

"Tetapi kita mengharapkan kontinuitas ini juga berdampak pada petani, terutama petani swadaya sekarang ini kan buatannya masih cukup rendah, maka pemerintah akan memberikan insentif bagi eksportir," sambung Pramono.

Perihal reshuffle hari ini, Pramono mengatakan Presiden Jokowi sudah matang memperhitungkan tersebut. Pramono menyebut Jokowi sudah tahu betul kebutuhan bagi kabinetnya.

"Ya kalau namanya reshuffle itu tentunya pertimbangannya banyak, terutama presiden tahu siapa yang paling beliau butuhkan saat ini. Maka sebagai pembantu presiden ya membantu beliau. Memberikan pandangan kalau memang ada yang beliau akan putuskan," ucap Pramono.

Pertimbangan Reshuffle
Selain itu, Pramono mengatakan perombakan kabinet didasari kebutuhan organisasi. Pramono mengatakan Jokowi sangat memahami semua persoalan yang dihadapinya.

"Ya pertimbangannya tentunya kapabilitas, kapasitas, kebutuhan organisasi, karena kan presiden sudah di luar kepala persoalan urusan ekonomi, urusan energi dan apa yang menjadi tantangan ke depan kita selama sampai dengan 2024.