Rencana Anggaran Kemenkeu Tahun 2023 Harus Efisien
Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu.go.id)
[INTRO]
“Pandemi mengajarkan kita untuk melakukan penghematan anggaran, khususnya belanja birokrasi. Lantaran, penghematan ini bisa dialokasikan untuk belanja lain yang lebih produktif. Karenanya, meski pandemi sudah mulai mereda, langkah efisiensi yang telah dilakukan selama ini tetap perlu dijaga. Bahkan, seharusnya bisa ditularkan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) lain,” ujar Puteri melalui keteranganya, Kamis (09/06/2022).
Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan sejumlah langkah efisiensi yang dilakukan Kemenkeu dalam merespon pandemi COVID-19.
Sejak tahun 2020 hingga 2022, Kemenkeu mencatat penurunan belanja birokrasi seperti belanja ATK dan perjalanan dinas mencapai Rp 612,45 miliar. Pelaksanaan rapat secara daring juga mampu menghemat anggaran sekitar Rp 161,7 miliar.
“Hal tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta minimal 40 persen belanja K/L/pemerintah daerah menggunakan produk dalam negeri,” urai Puteri.
Pada tahun anggaran 2022, Kemenkeu mencatat pagu belanja yang menggunakan produk dalam negeri mencapai Rp 8,25 triliun. Total anggaran ini telah dibelanjakan sebesar Rp2,25 triliun hingga Mei lalu.
“Jika dibandingkan dengan total pagu anggaran tahun ini yang mencapai Rp 44 triliun, tentu porsi belanja untuk produk lokal ini masih cukup rendah. Karena hanya sekitar 18 persen dari total pagu anggaran Kemenkeu. Makanya, capaian ini harus bisa ditingkatkan lagi agar mendorong permintaan bagi produk UMKM. Sekaligus, menjadi stimulus untuk mempercepat pemulihan akibat pandemi,” tutup Puteri.
Untuk mendukung rencana kerja pada tahun 2023, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan total pagu indikatif sebesar Rp 45,12 triliun yang dialokasikan kepada seluruh Unit Kerja Eselon I dan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemenkeu.
Menyikapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin ingatkan efisiensi penggunaan anggaran dan prioritaskan produk dalam negeri.
“Pandemi mengajarkan kita untuk melakukan penghematan anggaran, khususnya belanja birokrasi. Lantaran, penghematan ini bisa dialokasikan untuk belanja lain yang lebih produktif. Karenanya, meski pandemi sudah mulai mereda, langkah efisiensi yang telah dilakukan selama ini tetap perlu dijaga. Bahkan, seharusnya bisa ditularkan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) lain,” ujar Puteri melalui keteranganya, Kamis (09/06/2022).
Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan sejumlah langkah efisiensi yang dilakukan Kemenkeu dalam merespon pandemi COVID-19.
Sejak tahun 2020 hingga 2022, Kemenkeu mencatat penurunan belanja birokrasi seperti belanja ATK dan perjalanan dinas mencapai Rp 612,45 miliar. Pelaksanaan rapat secara daring juga mampu menghemat anggaran sekitar Rp 161,7 miliar.
Begitupun, elektronifikasi naskah dinas juga berhasil mencatat penghematan belanja hingga Rp132,72 miliar.
Lebih lanjut, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga mendorong Kemenkeu untuk memprioritaskan produk lokal dalam proses pengadaan belanja barang/jasa.
“Hal tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta minimal 40 persen belanja K/L/pemerintah daerah menggunakan produk dalam negeri,” urai Puteri.
Pada tahun anggaran 2022, Kemenkeu mencatat pagu belanja yang menggunakan produk dalam negeri mencapai Rp 8,25 triliun. Total anggaran ini telah dibelanjakan sebesar Rp2,25 triliun hingga Mei lalu.
Puteri pun imbau Kemenkeu agar menggenjot porsi belanja produk dalam negeri kepada seluruh Eselon I dan BLU.
“Jika dibandingkan dengan total pagu anggaran tahun ini yang mencapai Rp 44 triliun, tentu porsi belanja untuk produk lokal ini masih cukup rendah. Karena hanya sekitar 18 persen dari total pagu anggaran Kemenkeu. Makanya, capaian ini harus bisa ditingkatkan lagi agar mendorong permintaan bagi produk UMKM. Sekaligus, menjadi stimulus untuk mempercepat pemulihan akibat pandemi,” tutup Puteri.
Share:
Tags:
Komentar