Lowongan Kerja untuk 200.000 Pekerja untuk IKN Nusantara, Minat?

Jum'at, 03/06/2022 21:05 WIB
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (Net)

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (Net)

Jakarta, law-justice.co - Otorita Ibu Kota Negara (IKN) akan membutuhkan ratusan ribu pekerja untuk pembangunan IKN Nusantara. Pada semester kedua tahun ini, pembangunan awal IKN akan mulai dilakukan.


Hal tersebut dikemukakan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/6/2022).

"Diperkirakan tahun 2023 kami akan menampung sekitar 150 hingga 200 ribu pekerja lapangan," kata Bambang dalam keterangan pers.


Bambang lantas mengungkap kebutuhan besar para pekerja lapangan untuk pembangunan IKN. Menurutnya, hal ini dilakukan agar sejumlah target yang sudah ditetapkan sebelumnya bisa tercapai.

"Kenapa sebanyak itu? Karena memang pada pelaksanaannya ini kita harus mencapai beberapa target yang jumlah pekerja dan nanti jumlah materialnya cukup banyak," tegasnya.

Bambang tidak menjelaskan secara rinci apakah pemerintah akan melakukan rekrutmen tenaga kerja lapangan secara besar-besaran atau tidak. Ia hanya mengatakan, ratusan ribu pekerja itu baru akan digunakan pada tahun depan.


Pada paruh kedua tahun ini, pemerintah akan memulai beberapa pengerjaan lapangan khususnya yang menyangkut pematangan tanah, hingga akses jalan untuk logistik maupun kebutuhan pembangunan infrastruktur.

"Kita buat dengan harapan di 2023 kita mulai bangun dengan skala yang sudah ditargetkan," kata Bambang,

Jokowi, sendiri telah menginstruksikan agar pelaksanaan dan perencanaan pembangunan IKN lebih dimatangkan. Apalagi, Otorita IKN harus bekerja dengan tim transisi yang tergabung dengan kementerian lembaga terkait.


Bambang menegaskan kondisi lingkungan hidup dan interaksi dengan masyarakat sekitar harus tetap diperhatikan selama rangkaian proses pembangunan IKN.

"Kami juga mengharapkan nanti ada pola-pola di mana masyarakat sudah bisa terlibat langsung di dalam pembangunan ini," jelasnya.

Bambang mengatakan konversi hutan dan lahan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pemerintah memastikan akan melakukan reforestasi hutan agar kondisi hutan tetap terjaga.

"Sehingga sustainable forest city untuk Nusantara ini benar-benar dapat kita wujudkan dengan baik. Kota yang green, kota yang smart ataupun cerdas, kota yang inklusif, dan juga kota yang sustainable ke depannya," jelasnya.

(Devi Puspitasari\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar