Bekerja Taruh Nyawa, Banyak Tenaga Kesehatan Tak Dapat THR

Selasa, 31/05/2022 07:23 WIB
Tenaga Kesehatan Garda Terdepan pandemi Covid-19 (Kumparan)

Tenaga Kesehatan Garda Terdepan pandemi Covid-19 (Kumparan)

Jakarta, law-justice.co - Perjuangannya tak kenal lelah ditunjukan tenaga kesehatan saat kasus Covid-19 begitu tinggi di Indonesia. Namun, jasanya tak dibalas karena ternyata banyak dari mereka yang tak mendapatkan gaji yang setimpal bahkan ada yang tak menerima tunjangan hari raya (THR).

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Bidang Kesejahteraan, Maryanto mengatakan banyak rekan-rekannya yang pada saat bekerja disodorkan dengan perjanjian kerja yang melanggar ketentuan undang-undang seperti hanya diberi status sukarelawan, hingga honorer.

"Artinya hari ini ada yang rela memakai baju warna cokelat, baju perawat, tetapi mereka hanya mempertahankan status sosialnya supaya tidak terlihat menganggur," katanya dalam rapat panja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (30/5/2022).

Berdasarkan datanya, hanya 24,6% perawat di Indonesia yang mendapatkan gaji sesuai ketentuan upah minimum. Sisanya, 71% berada di bawah standar dan cuma 4,4% yang di atas standar.

Tak cuma gaji, Maryanto mencatat 5.413 aduan yang masuk ke asosiasi mengenai THR. Dari aduan yang masuk, sebanyak 3.296 perawat atau setara 60,9% dari jumlah aduan tersebut mengaku tidak menerima THR.

"Aduan sekitar 5.413 perawat ini melebihi angka aduan rata-rata pekerja nasional yang hari ini saya melihat catatan dalam Kemnaker hanya 2.000 sekian. 60,9% tidak mendapatkan THR, 39,1% mendapatkan," bebernya.

Hal yang tidak kalah miris adalah tidak semua perawat mendapat fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan secara penuh. Hanya 42,4% saja dari total aduan yang mendapat kedua layanan secara penuh, sisanya tidak.

Padahal ada 717 perawat di seluruh Indonesia yang gugur karena COVID-19 per 30 Mei 2022. "Seharusnya negara memberikan balasan yang setimpal juga untuk kami sebagai penerus dari rekan-rekan kami yang telah gugur," ucapnya.

Berbagai keluhan dari perawat terjadi dinilai karena beberapa faktor. Salah satunya karena pemerintah pusat memberi dana alokasi umum (DAU) yang rendah ke pemerintah daerah.

"Mengacu ke Permendagri, belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30% (dari total APBD), ini menjadi alasan pemda tidak berani membuka formasi (PNS) secara luas yang sekarang dilakukan di guru," katanya.

Alhasil para perawat tidak bisa berstatus sebagai PNS yang memiliki standar gaji dan tunjangan yang jelas. Dengan demikian, perekrutan mereka hanya bisa sebatas honorer hingga relawan dengan tunjangan yang minim.

"Ini mudah-mudahan Kemenkeu memberikan DAU untuk hal tersebut sehingga kami mendapat kepastian," ungkapnya.

Di sisi lain, Maryanto meminta pemerintah serius mengafirmasi alias memberi kepastian jabatan bagi perawat. Sebab, saat ini masih ada 2.328 perawat yang berstatus kontrak.

"Agar 2.328 perawat ini mendapatkan keseriusan dari pemerintah," pungkasnya.

 

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar