Jokowi Coreng Agenda Reformasi, Aktifis Aksi Kamisan Sebut Buktinya

Jakarta, law-justice.co - Inisiator aksi Kamisan, Maria Catarina Sumarsih menilai indikasi mundurnya reformasi kembali ke era Orde Baru saat ini semakin menguat, salah satunya dengan ditunjuknya anggota TNI atau Polri sebagai penjabat kepala daerah.

Sumarsih mengatakan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencoreng enam agenda reformasi yakni, cabut dwifungsi ABRI yang diperjuangkan rakyat saat era Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto pada 1998 silam.

"Ini seperti pada Zaman Orde Baru, jadi gubernur sampai lurah itu banyak dijabat aparat, baik TNI maupun Polri," kata Sumarsih dalam diskusi `24 Tahun Reformasi` di Kantor YLBHI, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Ibu dari Bernardinus Realino Norma Irawan alias Wawan, korban Tragedi Semanggi I 1998, ini juga menyebut agenda reformasi lain yakni berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga semakin jauh dari tujuan reformasi.

"Undang-undang KPK dilemahkan, korupsi sulit diberantas, belum lama ini anaknya presiden Jokowi dilaporkan ke KPK, ini menurut saya tanda-tanda adanya korupsi, serta anak dan menantu menjadi wali kota, ini tanda-tanda nepotisme, sebagai anak dan menantu presiden pasti mendapat kemudahan saat mencalonkan diri sebagai wali kota," jelasnya.

Selanjutnya agenda reformasi yang ketiga, yakni penegakan supremasi hukum juga tidak dijalankan oleh negara selama 24 tahun reformasi, Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dianggap sebagai alat untuk melindungi para pelaku pelanggaran HAM.

"UU Pengadilan HAM menjadi sarana impunitas melindungi penjahat HAM, Pengadilan HAM di Abepura, Tanjung Priok, Timor Timur, semuanya dibebaskan," tegas Sumarsih.

Kemudian, agenda reformasi kelima yakni tegakkan otonomi daerah juga dianggapnya sudah tercoreng dengan masih adanya kepala daerah yang terjadi operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).

Terakhir, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak dijalankan sepenuhnya. Sebab, pelanggaran terhadap HAM juga masih banyak terjadi di Indonesia.

"Diselesaikan atau tidak kasus-kasus pelanggaran HAM berat tergantung dari pemerintah, kalau penyelesaian pelanggaran HAM berat itu tidak selesai bukan karena kelemahan UU pengadilan HAM, tapi tergantung dari kemauan negara," katanya.