Aspirasi Tak Didengar, Pengurus hingga Kader 11 DPD PSI Jateng Mundur

Jakarta, law-justice.co - Sejumlah pengurus dan kader dari 11 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jawa Tengah menyatakan sikap mengundurkan diri.

Ketua DPD PSI Kabupaten Brebes, Moh. Rafiq dalam pernyataannya mengatakan dirinya bersama sekretaris dan Bendahara menyikapi situasi saat ini di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Tengah, menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan maupun sebagai kader.

Kata dia, alasannya ialah saat ini kepengurusan DPW PSI saat ini tidak mau mendengarkan aspirasi yang disampaikan.

"DPW tidak mau mendengarkan aspirasi yang kami sampaikan khususnya dari DPD PSI Brebes," katanya dalam dalam kegiatan pers conference yang digelar di Kota Tegal Kamis (26/5) sore.

Menurut dia, di Brebes membawahi 17 Kecamatan. Namun saat ini sudah tidak dianggap oleh DPW.

Keluhan serupa juga diungkapkan Ketua DPD PSI Kabupaten Pemalang, Rudiyanto.

Menurut Rudiyanto, menyikapi situasi dan kondisi di DPW yang di dalamnya penuh dengan konflik dan penuh kebobrokan maka lebih baik mengundurkan diri.

"Sebenarnya, kami menginginkan PSI tumbuh dan berkembang. Namun, ternyata di dalamnya ada orang-orang yang berlindung dari kebusukannya," tandasnya.

Menurut Rudiyanto, saat ini pihaknya merasa tidak diperhatikan dan dibutuhkan DPW. Karenanya, dari pada tidak ada gunanya, maka dia dan sekretaris serta bendahara menyatakan mengundurkan diri dari kader dan kepengurusan DPD PSI Pemalang.

"Kami rasa tidak membutuhkan jaringan-jaringan dari kami di Pemalang," tandasnya.

Sementara, perwakilan Pengurus DPD PSI Kota Tegal Adi Jefri Hermanto mengatakan, saat ini ada 11 DPD yang menyatakan mengundurkan diri.

Di antaranya, dari Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Purbalingga, Pekalongan, Batang, Banyumas, Wonosobo, Kebumen dan Magelang.

"Kemudian untuk ketua dan sekretaris DPD PSI Kota Tegal belum ada pernyataan sikap. Namun saya mewakili, bersama wakil ketua DPD dengan 4 kecamatan menyatakan mundur dari kepengurusan," ujarnya.

Menurut Jefri, langkah itu karena sudah tidak ada komunikasi yang baik. Ditambah lagi kondisi dari internal DPW PSI, sehingga seolah-olah di daerah sudah tidak dibutuhkan lagi.

"Kami merasa sudah cukup dari 2018 dan membantu saat Pemilu 2019. Kita, sudah meloloskan PSI dalam verifikasi pada 2019, kemudian untuk perolehan kursi di Jawa Tengah cukup baik sekali," pungkasnya.