Darurat Ekonomi Akibat Covid, Ratusan Ribu Pejabat China Gelar Rapat

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah Negara China dilaporkan mengadakan pertemuan darurat dan mengundang lebih dari 100 ribu peserta untuk membahas proses pemulihan ekonomi yang terganggu akibat lockdown di tengah lonjakan kasus covid-19.

Seperti melansir cnnindonesia.com, pertemuan ini dihadiri oleh pejabat di tingkat provinsi, kota, dewan, hingga Perdana Menteri Li Keqiang.

Li mengatakan ekonomi China terdampak luar biasa karena pandemi covid-19. Bahkan, situasi ekonomi China sekarang lebih parah dibandingkan dengan 2020 lalu.

Hal itu terlihat dari beberapa indikator ekonomi, seperti tingkat pengangguran, produksi oleh industri, dan transportasi kargo.

Untuk itu, Li meminta pemerintah menerapkan 33 langkah pemulihan ekonomi yang diusulkan oleh dewan negara.

Beberapa langkah itu, antara lain melonggarkan kebijakan lockdown, mencabut pembatasan truk yang bepergian dari daerah berisiko rendah, meningkatkan pengembalian pajak, memberikan pinjaman kepada usaha kecil, dan memberikan pinjaman darurat kepada industri penerbangan.

Selama pandemi, China menerapkan kebijakan ketat nol covid untuk membasmi semua rantai penularan dengan kebijakan perbatasan, karantina wajib, dan lockdown.

Namun, upaya itu terkesan sia-sia sejak varian omicron melanda China. Pasalnya, proses penularan omicron lebih cepat meski China sudah melakukan lockdown.

Upaya China dalam membasmi covid-19 pun berdampak sangat buruk terhadap ekonomi. Tingkat pengangguran terus melonjak ke level tertinggi sejak awal 2020 lalu.

Selain itu, banyak perusahaan menyetop sementara bisnisnya, termasuk Tesla dan Volkswagen.

Tak ayal, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi China dari 4,8 persen menjadi 4,4 persen tahun ini.