Demi Jaga IKN Nusantara, Panglima TNI Ajukan Tambahan Alutsista

Kamis, 26/05/2022 12:53 WIB
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (Foto: Istimewa)

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (Foto: Istimewa)

Jakarta, law-justice.co - Lokasi IKN Nusantara yang rawan di Kalimantan Timur harus dilengkapi dengan peralatan keamanan yang canggih. Oleh karena itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengajukan penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) demi pengamanan. 

"Kita kan juga mengajukan penambahan kekuatan personel dan juga alutsista, tapi yang jelas kan kita juga tidak mungkin mendapatkan dukungan secara ideal," kata Andika di UGM, Sleman, Rabu (25/5).

Mantan KSAD itu berpendapat pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) periode 2020-2024 sudah benar-benar cost effective atau hemat biaya, alias maksimal berdasarkan nilai anggaran pemerintah.

Andika melihat belanja alutsista merupakan sesuatu yang kompleks. Menurutnya, hal itu tak sebatas menambah alutsista baru, namun melengkapi aset yang sudah ada dan juga perawatannya.

"Karena memang dalam me-manage alutsista itu kan bukan hanya menggunakan, tapi juga memelihara sedemikian rupa sehingga masa pakainya lama," terangnya.

Bagaimanapun, Andika memastikan penyelenggaraan pertahanan ibu kota negara akan selalu optimal meski dengan segala keterbatasan yang ada. Langkah relokasi aset pun dimungkinkan.

"Kalau pun yang baru belum ada kita akan shifting relokasi dari aset-aset kami di titik-titik yang ada. Intinya ya harus kita buat maksimal pengamanan ibu kota baru," tegasnya.

Sebelumnya, Andika menyatakan bahwa alutsista yang dimiliki Indonesia saat ini masih sangat kurang.

"Memang kalau dilihat dari alutsista kita, memang kurang banyak sekali. Bukan hanya di udara, tapi di matra darat dan laut," kata Andika kepada wartawan di Kantor PBNU, Senin (24/5).

Andika mengatakan itu merespons pernyataan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto ihwal pertahanan udara IKN baru rentan ancaman eksternal.

Andi Widjajanto mengatakan pemindahan Ibu Kota perlu disertai dengan perubahan paradigma pertahanan.

Menurutnya, selama ini pertahanan Indonesia fokus pada pertahanan darat dengan mengandalkan strategi pertahanan mendalam (in-depth defense).

Paradigma ini, kata Andi, tidak lagi optimal karena tidak sejalan dengan posisi geografis serta topografi Ibu Kota Nusantara.

"Secara geografis, Nusantara memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman eksternal, khususnya yang bersumber dari udara. Oleh karena itu, kapasitas anti-access atau area-denial di sekitar IKN perlu diperkuat," kata Andi dalam Orasi Ilmiah HUT ke-57 Lemhannas, Kamis (19/6).

 

(Nikolaus Tolen\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar