Twitter Mulai Beri Label Khusus Terkait Informasi Perang dan Bencana

Jakarta, law-justice.co - Twitter akan memberikan label peringatan dan berhenti merekomendasikan setiap informasi yang dinilai salah terkait konflik bersenjata dan berita bencana lainnya.

Kebijakan baru ini muncul saat perang di Ukraina memasuki bulan keempat dan ketika tuduhan kejahatan perang dan propaganda Rusia terus meningkat.

Dikutip dari CNN, kebijakan krisis misinformasi di platform media sosial ini dirancang untuk memperlambat penyebaran virus kebohongan selama bencana alam, konflik bersenjata, dan keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Misalnya, kebijakan tersebut melarang klaim yang terbukti salah atau menyesatkan tentang kejahatan perang yang ditargetkan; laporan palsu tentang peristiwa yang terjadi di tengah konflik; dan klaim palsu tentang penggunaan senjata.

Bahkan, Twitter menyebut akan memberikan perhatian khusus kepada akun media yang berafiliasi dengan pemerintah atau milik negara yang membuat klaim semacam itu.

"Untuk menentukan apakah klaim itu menyesatkan, kami memerlukan verifikasi dari berbagai sumber yang kredibel dan tersedia untuk umum, termasuk bukti dari kelompok pemantau konflik, organisasi kemanusiaan, penyelidik open-source, jurnalis, dan banyak lagi," sebut Yoel Roth, Kepala keamanan dan integritas Twitter dalam unggahan di blognya.

Pada Kamis (19/5), CNN melaporkan bahwa perusahaan keamanan siber Mandiant mengatakan pihak Rusia dan Belarusia salah mengklaim Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meninggal dunia karena bunuh diri.

Meski demikian, Twitter mengatakan upayanya untuk merancang kebijakan misinformasi krisis sudah dimulai sejak tahun lalu sebelum perang Ukraina.

Mereka mendefinisikan krisis sebagai situasi di mana ada ancaman yang meluas terhadap kehidupan, keselamatan fisik, kesehatan, atau penghidupan dasar.

"Tweet yang diberi label di bawah kebijakan dapat tetap berada di layanan. Tetapi akan disembunyikan di balik label yang memberi tahu pengguna lain bahwa klaim dalam tweet dapat membahayakan populasi yang terkena dampak krisis," jelas Roth.

Menurutnya, kebijakan ini awalnya memang akan diterapkan pada perang di Ukraina dan konflik bersenjata secara umum. Namun, itu akan dikembangkan ke daerah lain.