Bisnis Moncer Proyek di DPR Selalu Bermasalah

Para Penikmat Cuan Pengadaan Barang di DPR

Sabtu, 21/05/2022 05:18 WIB
Bendera berkibar di DPR (Net)

Bendera berkibar di DPR (Net)

Jakarta, law-justice.co - Beberapa waktu terakhir ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang berada didalam sorotan publik.

Hal tersebut karena terkait beberapa pengadaan yang dilakukan oleh lembaga tersebut, seperti pengadaan gorden hingga pengadaan terkait pengecatan gedung.

DPR memutuskan untuk membatalkan tender pengadaan gorden, vitrase dan blind untuk rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan.

Pembatalan tersebut dilakukan setelah banyak dikritik masyarakat.

Setelah proyek pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR RI senilai Rp43,5 miliar dibatalkan, kini muncul lagi proyek pengadaan lainnya.

Tak kalah dengan proyek pengadaan gorden, publik dikejutkan dengan proyek pengecatan kubah gedung kura-kura Gedung Nusantara, senilai Rp4,5 miliar.

Dalam keterangan tertulisnya, Sekjen DPR RI, Indra Iskandar mengatakan, proyek tersebut bukan untuk pengecatan kubah, melainkan waterproofing, yakni membuat kubah gedung DPR RI menjadi kedap air.

Terlepas dari istilahnya, publik malah mempertanyakan urgensi dari proyek tersebut.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) yang selama ini terkenal sangat kritis kepada DPR turut memberikan kritik kerasnya juga.

Melalui Peneliti Formappi Lucius Karus menilai bila selama ini DPR tidak pernah jera melakukan pemborosan anggaran.

Berkaca dari proyek pengadaan gorden bagi Lucius tentu ini bukan hal yang mustahil bagi DPR untuk membatalkan proyek pengadaan yang lain dengan anggaran yang boros.

"Keputusan BURT untuk batalkan proyek gorden tentu ini bukan suatu yang mustahil bagi dpr untuk membatalkan proyek sudah direncanakan," ujar Lucius kepada Law-Justice.

Selain proyek gorden, terdapat juga proyek pengecatan kubah untuk itu Lucius meminta kepada DPR untuk membatalkan proyek pengecatan kubah.

"Saya harap proyek pengecatan kubah juga dibatalkan karena jumlah anggaran yang fantastis," ucapnya.

Lucius juga bahkan mengatakan bila DPR tidak pernah jera melakukan pemborosan anggaran.

Ia menyebut dalam hal ini tentu keterbukaan adalah hal yang paling penting merencanakan proyek yang besar.

"Tentu Setjen juga harus transparan ditambah dengan dana yang fantastis sehingga publik juga tau sikapnya seperti apa dan proyek tersebut juga harus relevan dengan kebutuhan dan persiapan harus secara matang," katanya.

Lucius juga menyoroti fungsi DPR, sebab menurutnya perhatian DPR harus fokus sesuai fungsinya.

Ia juga memaparkan bahwa sudah sejak lama proyek di DPR silih berganti pada saat bersamaan dibatalkan karena dapat kritikan dari publik.

"Misal ada alasan dengan hajat besar saya kira sudah sejak dulu disampaikan. misal dulu ada alasan gedung sudah miring terkait soal mendesak pengalaman selama ini proyek di dpr ini selalu diusulkan tapi tak jarang juga dibatalkan," paparnya.

Lucius juga menyebut bahwa hal ini tidak hanya terkait persoalan rasionalitas anggaran saja tapi ini soal kegemaran yang mengajukan proyek seperti pengecatan, pengecatan atap dan lain sebagainya.

Selain itu, kata Lucius saat ini masih dalam proses penanganan pandemi ditambah proyek ini tidak mendesak dan bila ingin diganti jadi yang paling penting itu momentum pengusulannya.

"Saat ini ada banyak kebutuhan yang lebih penting harus diutamakan oleh dpr tidak hanya renovasi mungkin dari fisik memang sudah layak direnovasi tapi kalau masih bisa dipakai ya liat prioritasnya seperti apa," katanya.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan terkait setiap pengadaan di DPR harus dilaksanakan secara transparan.

Boyamin mencotohkan pada kasus gorden, terdapat suatu kejanggalan dalam proyek pengadaan tersebut misalnya tender.

Ia menyebut satu sisi mengapresiasi keputusan BURT dan Setjen DPR yang membatalkan proyek pengadaan tersebut.

Menurutnya sudah sejak awal proyek gorden ini bermasalah karena terdapat penyimpangan pada tender tersebut.

"Memang seharusnya sejak awal proyek gorden itu dibatalkan," kata Boyamin kepada Law-Justice.

Boyamin membeberkan penyimpangan tender tersebut karena memang sejak awal sudah tidak sesuai dengan aturan tender yang berlaku.

"Menggugurkan PT Sultan juga itu tidak benar, atau menyimpang dari aturan dengan mensyaratkan pernah mengerjakan gorden 50% dari nilai Rp 43 M, itu pasti tidak ada. Itu syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh minimal 2 pemborong atau 3 pemborong. Itu melanggar aturan, nggak boleh itu," bebernya.

Selain itu memenangkan PT Bertiga dalam proyek tersebut juga merupakan sebuah kesalahan dari DPR.

Ia memaparkan meski PT Bertiga sudah berdiri lama terdapat kontroversi seperti misalnya perusahaan tersebut sudah lama berdiri namun belum mengurus izin.

Hal tersebut, menurut Boyamin merupakan sebuah kesalahan ditambah perusahaan tersebut juga tidak memiliki kemampuan dasar.

"Perusahaan baru itu betul-betul perusahaan baru didirikan bukan seperti PT Bertiga sudah berdiri lama 5 atau 10 tahun lalu tapi baru ngurus izin gorden seakan-akan dia perusahaan baru," paparnya.

Boyamin juga menyatakan bila setiap pengadaan yang dilakukan DPR perlu untuk terus diawasi bahkan oleh KPK.

Pasalnya, setiap pengadaan yang dilakukan oleh DPR cenderung memerlukan anggaran yang besar.

"Jelas itu rentan dikorupsi oleh oknum," imbuhnya.

Berbagai Pengadaan di DPR
Sementara itu, pengadaan yang dilakukan oleh DPR ini bukan hal yang sekali mengundang perhatian publik.

Misal seperti proyek pergantian lift Gedung Nusantara I dan Anggaran lift tersebut mencapai Rp55,495 miliar melalui proses lelang.

Berdasarkan pantauan Law-Justice, rencana pengadaan dengan kode RUP 650087 tender Penggantian Lift Gedung Nusantara I DPR RI.

Tender telah dibuat sejak 27 November 2020 dan telah diselesaikan tanggal 8 Januari 2021. Lelang dibuat satuan kerja Sekretariat Jenderal.

"APBN 2021, Nilai Pagu paket Rp 55.496.855.000,00, Nilai HPS Paket Rp 55.496.854.991,48," dikutip dari LPSE DPR RI,

Pemenang tender lift tersebut adalah PT. Angkasa Pura Solusi. Harga penawaran Rp 54.342.800.000,50 (54,3 Miliar) dan harga negosiasi Rp 54.342.800.000,50.

Memang sebelumnya lift gedung DPR RI mengalami masalah, yang terbaru membuat staf anggota DPR terjebak pada Hari Selasa (17/05/2022) kemarin.

Terkait permasalahan lift tersebut, mendapatkan tanggapan dari Anggota BURT DPR RI Andre Rosiade.

Andre bahkan meminta Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menyelesaikan masalah lift paling lambat 1 Juni.

"Saya dalam rapat kemarin saya sudah memberikan deadline kepada pihak Kesetjenan DPR RI untuk urusan lift sudah harus selesai tanggal 1 Juni," kata Andre Rosiade saat dikonfirmasi Law-Justice.

Beberapa waktu lalu, BURT dan Setjen DPR menggelar rapat kemarin yang salah satu hasilnya adalah penghentian pengadaan gorden rumah dinas DPR RI dengan anggaran Rp 43,5 miliar.

Dalam rapat tersebut, Andre juga mengingatkan permasalahan lift DPR yang terus berulang dan menyebut bakal mengusulkan audit investigasi jika masalah ini terus berlarut.

"Jika tidak, tentu saya akan meminta audit investigasi dari BPK RI terhadap pengadaan lift ini karena lift ini sudah mengancam keselamatan anggota DPR RI dan sudah 1 tahun tidak selesai-selesai," ucapnya.

Selain itu, Andre juga meminta Setjen DPR RI mengingatkan kontraktor pengerjaan lift DPR untuk bekerja profesional.

Seperti diketahui, pada laman LPSE DPR, tender penggantian lift Gedung Nusantara I DPR dimenangkan PT Angkasa Pura Solusi.

"Kami juga meminta pihak Kesetjenan DPR RI untuk menyampaikan kepada kontraktor pemenang pengadaan lift ini yakni anak perusahaan Angkasa Pura II untuk bekerja secara profesional dan cepat agar menyelesaikan proyek pengadaan lift ini. Jangan sampai keselamatan anggota DPR RI dipertaruhkan karena lambat dan leletnya mereka bekerja," ucapnya.

Jika lift terus bermasalah dan tidak tuntas pada 1 Juni 2022, Andre bakal mengusulkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi.

"Kita memberikan deadline 1 Juni ini supaya mereka kerja profesional. Dan kalau tidak tentu kita akan memberikan masukan kepada Menteri BUMN untuk mengevaluasi manajemen anak perusahaan Angkasa Pura II ini yang mengerjakan lift DPR RI," tukasnya.

Tidak hanya masalah lift, DPR juga disebut akan menganggarkan Rp 4,5 miliar untuk pengecatan dome Gedung Nusantara. Anggarannya berasal dari APBN 2022.

Pantauan Law-Justice dari situs LPSE DPR, paket tersebut memiliki kode tender 735087 dengan nama tender `Pengecatan Dome Gedung Nusantara DPR RI`.

Proses tender saat ini masuk tahap pengumuman pascakualifikasi. Tender berada pada satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 4.560.000.000 (Rp 4,56 miliar). Nilai HPS paket Rp 4.501.240.786 (Rp 4,50 miliar)," tulis situs LPSE.

Lokasi pekerjaan berada di Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Ada 19 peserta dalam lelang tender ini.

Andrepun turut memberikan tanggpaannya terkait rencana pengadaan pengecatan dome gedung kura-kura DPR tersebut.

Politisi Gerindra itu bahkan memberi peringatan agar tidak ada hengki pengki dalam proses pengecatan dome gedung kura-kura DPR yang mencapai Rp 4,5 miliar dan harus transparan.


Salah satu bagian pengadaan di DPR

"Ini kan tender. Nanti diaudit saja. HPS itu kan ada konsultannya. Anggota DPR sendiri tidak mengetahui. Kita saja baru tahu pengerjaan cat ini dari media. Makanya kita tanya ke Pak Setjen ini Rp 4,5 miliar pengerjaan apa," urainya.

"Beliau menjelaskan bahwa ini bukan hanya cat tapi juga ada pengupasan, ada perbaikan konstruksi yang rusak. Nanti akan kita dalami dan kita akan kawal pastikan jangan sampai ada hengki pengki bahwa pengadaannya harus transparan," sambungnya.

Andre mengakui bila kondisi dome gedung DPR memang membutuhkan perbaikan hal tersebut karena memang dome gedung itu sudah cukup tua.

"Kita tidak tahu kondisi, ini gedung sudah tua, sudah puluhan tahun. Mungkin Jadi kondisinya mungkin memang membutuhkan. Pihak setjen bisa memberikan info lebih lanjut. Informasi dari Kesetjenan ini bukan hanya pengecatan tapi juga perbaikan konstruksi," ungkapnya.

Andre mengimbau proses lelang tender dilakukan secara transparan. Dia yakin pihak Kesetjenan DPR akan mengikuti prosedur yang ada.

Untuk urusan tender, Andre menyebut setiap Anggota DPR tidak berhak ikut campur dan terlibat didalamnya sehingga ia menyerahkan tender itu sepenuhnya kepada pihak setjen,

"Kami di BURT sudah mengimbau bahawa lelang-lelang tender di DPR dilakukan transparan sesuai prosedur yang ada. Kami meyakini Kesetjenan akan mengikuti," ujar Andre.

Lebih lanjut, Andre mengatakan anggaran sebesar Rp 4,5 miliar tidak hanya untuk pengecatan dome gedung DPR, tetapi juga untuk perbaikan konstruksi gedung. Masyarakat juga dapat mengikuti proses pengerjaannya.

"Memang untuk urusan anggaran Rp 4,5 miliar itu tidak hanya untuk cat, tapi untuk perbaikan konstruksi, sehingga publik bisa mengikuti secara seksama pengerjaannya," imbuh Andre.

Selain pengadaan Lift dan pengecatan dome, pada APBN 2021 DPR juga diketahui menganggarkan Rp 2 miliar untuk pengadaan multivitamin.

Berdasarkan data dari LPSE DPR, tender yang dibuat tanggal 16 Juli 2021. Tender ini memiliki nomor kode 685087 dengan nama tender `Pengadaan Multivitamin`.

Walau begitu, tidak ada spesifikasi rincian mengenai jenis-jenis multivitamin apa saja yang akan diadakan.

"Nilai pagu paket Rp 2.096.080.000,00. Nilai HPS paket Rp 2.074.950.955,00," tulis LPSE DPR.

Tender untuk pengadaan multivitamin diikuti oleh 18 peserta. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, PT Chemipharma Julien Djonelida terpilih sebagai pemenang tender.

PT Chemipharma Julien Djonelida memberi harga penawaran sebesar Rp 1.733.655.000,00. Sementara penawaran terkoreksi juga sebesar Rp 1.733.655.000,00.

Tata Kelola Keuangan DPR Disorot
Wakil rakyat di Senayan Jakarta kembali mendapatkan sorotan dari masyarakat.

Sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di gedung parlemen tersebut mencuri perhatian publik, karena nilainya yang fantastis.

Terkait hal itu, Indra Iskandar mengatakan, kubah gedung kura-kura DPR RI sudah lama tidak mendapatkan perawatan.

Ia menyebut, terakhir kali gedung kura-kura dilakukan waterproofing adapat pada 2015 lalu. Dan kini kondisinya sudah membutuhkan perawatan kembali.

"Banyak bagian yang menggelembung, gelembung itu kemudian mengelupas, strukturnya banyak retakan-retakan rambut dan juga banyak bagian itumenyimpan uap air didalamnya jamur dan itu termasuk dalam struktur beton tersebut," ujar Indra.

Ia menambahkan, waterproofing juga dilakukan untuk persiapan acara kenegaraan pada 16 Agustus 2022 mendatang, yakni sidang tahunan MPR.

Selain itu, pada 5-6 Oktober 2022 mendatang, di DPR RI akan ada pertemuan P-20 yang dihadiri oleh 20 kepala parlemen dunia plus undangan 20 kepala parlemen dunia.

"Sekitar 40 kepala parlemen dunia akan berkumpul pada 5-6 Oktober mendatang," kata Indra.

Menurut Indra, saat ini proyek waterproofing atap gedung kura-kura masih berjalan, dan sedang dapal tahap pemilihan penyedia melalui lelang umum, per tanggal 17 Mei 2022.

Kasus dugaan permainan proyek pengadaan di DPR
Terlepas dari penjelasan Indra Iskandar di atas, proyek pengadaan di DPR RI kerap menjadi polemik.

Salah satu pemicunya adalah biaya yang dianggap tidak rasional dan proses yang tidak transparan.

Hal tersebut memunculkan sejumlah kecurigaan dari kelompok masyarakat sipil. Diantaranya kecurigaan adanya penggelembungan harga, pengaturan pemenang tender, hingga dugaan adanya pihak-pihak tertentu di parlemen yang bermain, untuk mengambil keuntungan finansial.

Salah satu contohnya adalah proyek pengadaan gorden untuk rumah anggota DPR RI, beberapa waktu lalu. Proyek tersebut senilai Rp43,5 miliar.

Proyek pengadaan ini "dikuliti" oleh LSM pemantau korupsi, Indonesia Corruption Watch. Peneliti ICW, Wana Alamsyah mengatakan, ada sejumlah kejanggalan dalam proyek pengadaan tersebut.

Selain harganya yang tidak masuk akal untuk sebuah gorden, menurut Wana, pemenang tender proyek tersebut diduga telah diatur sejak awal.

Wana menyebut, ada sejumlah kejanggalan dari keluarnya PT Bertiga Mitra Solusi (PT BMS), sebagai pemenang tender gorden tersebut.

Dalam sistem informasi LKPP, diketahui bahwa proyek pengadaan gorden tersebut dimulai pada 12 November 2021. Dan salah satu persyaratan mengikuti tender tersebut adalah memiliki izin usaha dekorasi interior.

Dari 49 perusahaan yang mendaftar tender, tiba-tiba hanya PT BMS yang memiliki izin usaha tersebut.

Padahal, jika dilihat dari profilnya, PT BMS adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi sejak 2014.

Wana mengatakan, menurut dokumen yang terdapat dalam Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, PT BMS baru mendapatkan izin usaha dekorasi interior pada 10 Desember 2021, atau sekitar satu bulan setelah tender gorden tersebut dimulai.

Dan uniknya, PT BMS lah yang keluar sebagai pemenang tender.

"Sejak awal sejak proses pemilihan penyedia sedang berlangsung kami menduga dan mendeteksi bahwa proses pengadaan ini hanya bersifat formalitas karena sejak awal kita sudah mengetahui bahwa PT BMS lah yang akan dijadikan pemenang," urai Wana kepada law-justice.co.

Dan setelah mendapat banyak perhatian dari publik, proyek pengadaan tender tersebut akhirnya dihentikan pada 17 Mei 2022 lalu.

Siapa pemain di balik proyek pengadaan di DPR?
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menyebut, proyek pengadaan di DPR RI bisa saja terkait dengan kepentingan orang di dalam parlemen itu sendiri, seperti anggota dewan atau bahkan kesekjenan.

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan, bisa saja perusahaan yang mengikuti atau memenangkan tender di DPR tersebut adalah milik anggota DPR itu sendiri.

Dengan kata lain, ada pihak-pihak tertentu yang mengincar uang dari proyek pengadaan tersebut untuk mengisi kantong pribadinya.

Namun, lanjut Badiul, hingga kini hal tersebut baru sebatas dugaan. Belum ada bukti yang menunjukkan itu, namun indikasi ke arah sana memang ada.

"Misalnya perusahaan mitra pengadaan dan jasa tersebut ternyata ternyata milik temannya salah satu anggota dewan, indikasinya ke arah sana dan kita berharap itu tidak terjadi," ujar Badiul.

Dugaan tersebut semakin menguat, karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik, dimana biaya menjadi tuntutan yang mutlak ada.

Hal tersebutlah yang juga menjadi salah satu motif ada pihak-pihak yang diduga bermain dalam proyek pengadaan di DPR, untuk mencari modal politik.

"Kemungkinan itu bisa saja, misalnya (proyek pengadaan) ini terkait dengan kepentingan dan pembiayaan politik," kata Badiul.

Titik rawan pengadaan di DPR
Dugaan kongkalikong anggaran proyek pengadaan di DPR tak hanya mengarah pada kepentingan oknum anggota dewan.

Menurut Badiul Hadi, hal itu juga bisa saja terjadi di Kesekjenan DPR RI, Badan Urusan Rumah tangga (BURT) dan Badan Anggaran (Banggar).

Badiul mengatakan, tiga pihak tersebut yang paling bertanggungjawab jika memang ada penyalahgunaan anggaran atau kongkalikong dalam proses lengadaan di DPR RI.

"Usulan (pengadaan) yang diberikan oleh BURT dan Kesekjenan kan harus di bahas di Badan Anggaran. Dan di Banggara itu yang dimungkinkan dilakukan hal-hal yang tidak professional itu," jelas Badiul.

Karena melibatkan BURT dan Badan Anggaran, maka jika di kemudian hari terbukti ada permainan dalam proses pengadaan tersebut, maka bisa dipastikan semua fraksi di DPR mengetahuinya atau malah bisa saja terlibat.

"BURT dan Banggar itu kan isinya keterwakilan dari fraksi-fraksi. Kalau terjadi hal-hal yang menyimpang, mereka pasti tahu," tegas Badiul.

Terkait terbukanya peluang terjadinya penyimpangan dalam pegadaan di DPR RI, kami mencoba mengonfirmasikannya ke Sekjen DPR RI, Indra Iskandar.

Setelah beberapa hari tidak merespon telepon dan pesan WhatsApp, kami akhirnya menemui yang bersangkutan di kompleks parlemen.

Ketika bertemu dengan law-justice.co, ia sempat menolak memberikan keterangan terkait adanya dugaan kongkalikong dalam proses pengadaan barang dan jasa di DPR RI.

Namun akhirnya ia membantah ada penyimpangan dalam pengadaan di parlemen. Ia menyatakan semua proses yang dijalankan dalam pengadaan tersebut, dilakukan dengan transparan dan tanpa rekayasa.

"Seribu persen tidak ada kecurangan, saya bisa pastikan itu. Proses pengadaan semua terbuka dan transparan," ujar Indra Iskandar.

Ketika ditanya tentang temuan LSM pemantau korupsi, ICW, dalam proyek pengadaan gorden rumah anggota DPR, dengan nada tinggi, Indra Iskandar mempertanyakan kepasitas ICW dalam menilai pengadaan tersebut.

"ICW ngerti ngga dokumen pelelangan? kalau di luar ngomong apapun bisa, tapi apakah sesuai fakta? Lebih baik ICW belajar dulu dengan LKPP," begitu katanya sambil berlalu.

Wawancara pun berakhir, karena salah satu ajudan Indra Iskandar menghalangi law-justice, agar menjauh dari Sekjen DPR RI tersebut.

Proyek Bermasalah di DPR

1.Pengadaan Gorden
Kesekjenan DPR menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 48,7 miliar untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. Namun sejak Maret lalu, pengadaan proyek ini mendapat kritik dan penolakan, termasuk dari anggota DPR sendiri, namun proses lelang ternyata lanjut terus dan kini disebut dihentikan.

2. Proyek Gedung DPR Baru
Pada 2017, dalam pagu anggaran, DPR mendapat alokasi anggaran Rp 5,7 triliun untuk 2018.

Jumlah itu naik ketimbang anggaran pada tahun ini yang hanya Rp 4,27 triliun. Sebesar Rp 601 miliar dari dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan gedung baru.

Ada alokasi anggaran Rp 320 miliar, dana itu digunakan untuk pembangunan gedung dan Rp 281 miliar sisanya untuk alun-alun demokrasi.


Rancangan Gedung Baru DPR

Uang itu dirancang sebagai kucuran pertama untuk anggaran tahun jamak pembangunan kompleks parlemen empat tahun ke depan.

3. Bangun Perpustakaan
Ide pembangunan perpustakaan DPR pertama kali dilontarkan oleh Ketua DPR Ade Komaruddin, Selasa, 22 Maret 2016. Dana pembangunan perpustakaan sebesar Rp 570 miliar akan dianggarkan secara tahun jamak (multiyears), mulai 2016.

Saat itu, perpustakaan akan dirancang menampung 600 ribu buku. Selain itu, bangunan perpustakaan akan berada satu gedung dengan gedung baru anggota DPR.

4. Pengharum Ruangan
Pada 2015, Sekretariat Jenderal DPR mengumumkan lelang pengadaan barang-barang untuk Tahun Anggaran 2015. Pengadaan ini dianggap fantastis karena besarnya anggaran untuk pengharum ruangan, yaitu sebesar Rp 2,3 miliar.

5. Jasa Bersih-bersih

Di tahun yang sama, selain melelang pengadaan pengharum ruangan, Sekretariat Jenderal DPR melelang jasa bersih-bersih di tiga zona utama gedung parlemen senilai Rp 27,2 miliar.


Laporan Audit Keuangan DPR
Dalam laporan audit keuangan DPR tahun 2019 ditemukan berbagai pengadaan barang dan jasa. Mulai dari pembuatan seragam pegawai dengan nilai lebih dari Rp1,6 miliar. Selain itu juga ada perbaikan ruangan kerja dan rumah dinas DPR.

Dalam catatan KAP Husni Wibawa dan Rekan itu terdapat pengadaan yang menjadi piutang atau belum selesai. Catatan audit keuangan DPR itu juga menyebutkan realisasi pengunaan anggaran di tahun anggaran 2019 hanya 82,15 persen dengan nilai Rp4.714.765.127.133 dari anggaran yang diberikan sebesar Rp 5.739.310.147.000.

Kontribusi Laporan : Rio Rizalino, Ghivary Apriman

(Tim Liputan Investigasi\Editor)

Share:
Tags:




Berita Terkait

Komentar