Jokowi Didesak Reshuffle Kabinet dan Tunda Bangun IKN karena Hal Ini

Kamis, 19/05/2022 08:54 WIB
Presiden Joko Widodo berkemah di Tengah Hutan lokasi bakal dibangun pusat pemerintahan IKN (Dok.Setpres)

Presiden Joko Widodo berkemah di Tengah Hutan lokasi bakal dibangun pusat pemerintahan IKN (Dok.Setpres)

Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo atau Jokowi didesak untuk segera mershuffle Kabinet karena anjloknya tingkat kepuasan publik. Selain itu, Jokowi juga didesak untuk menunda pembangunan IKN Nusantara.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi kini berada di angka 58,1 persen atau turun 6 persen dari survei sebelumnya sebesar 64,1 persen.

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio meminta Presiden Joko Widodo fokus dalam pembenahan ekonomi. Sebab, tingkat kepercayaan publik menurun karena ekonomi masyarakat terganggu, mulai dari naiknya kebutuhan pokok, kelangkaan minyak hingga ketersediaan lapangan kerja.

“Jadi saat ini sebaiknya Presiden Jokowi konsentrasi membenahi ekonomi rakyat,” tuturnya lewat akun Twitter pribadi, Kamis (19/5/2022).

Hensat sapaan akrabnya, memiliki dua solusi konkret untuk dikerjakan Jokowi dalam waktu dekat. Pertama adalah menunda pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru yang menghamburkan banyak uang. Dengan begitu anggaran IKN bisa dialihkan untuk program-program yang langsung mengena pada rakyat.

Kedua, Jokowi perlu melakukan perombakan kabinet. Walau pemerintahan sebentar lagi berakhir, Jokowi tetap perlu melakukan evaluasi kinerja pada para menterinya. Sebab bukan tidak mungkin, Jokowi justru mengalami blunder di menit akhir pemerintahan karena tidak peduli dengan kinerja menteri.

“Tunda dulu IKN dan silakan reshuffle kabinet walaupun sebentar lagi berakhir. Di injury time bukan hanya sering ada gol cantik, tapi juga blunder fatal yang bikin kalah,” tutupnya.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar