Triliunan Rupiah Dana Korban Investasi Menguap

Jalan Terjal PPATK Bongkar Aliran Dana Investasi Bodong

Sabtu, 14/05/2022 13:29 WIB
Investasi bodong (Foto: Tribun)

Investasi bodong (Foto: Tribun)

Jakarta, law-justice.co -  

Di era saat ini sangat menjamur investasi yang dilakukan dengan praktis, contoh seperti trading hingga crypto.

Meski begitu tidak sedikit juga investasi yang menjamur di Indonesia saat ini adalah investasi bodong dengan beragam penawaran.

Bagai fenomena gunung es korban akibat investasi bodong dan iming-iming kaya mendadak terus meroket dan makin banyak.

Law-Justice melakukan survei melalui media sosial untuk mendengar keluh kesah korban yang telah terjerat investasi bodong.

Seperti Gita misalnya, meski ia bukan korban namun saudaranya menjadi salah satu korban Investasi Bodong dan menurutnya karena investasi bodong tersebut kehilangan uang ratusan juta gara-gara trading di Binomo.

Gita menceritakan saudaranya saat itu baru saja bergabung dalam waktu tiga bulan sejak Maret 2021 dan baru menyadari kejanggalan bisnis ini setelah berbagi pengalaman dengan sesama trader.

"Persoalan yang mereka hadapi nyaris selalu sama, yaitu tertipu dan ini dunia bisnis yang penuh manipulasi,” ucapnya kepada Law-Justice.

Berdasarkan cerita dari saudaranya. para korban memiliki bukti sahih bila aplikasi Binomo memainkan algoritma dengan tujuan menyedot deposit para trader.

Selain itu ia menceritakan bila Binomo secara terpisah merekam aktivitas para pemain ketika memasuki “pasar” trading.


Korban investasi asuransi WanaArtha Life saat mengadu ke OJK (Foto:Istimewa/Law-Justice)

Menurutnya, seharusnya para trader menerima tampilan grafik penunjuk keuangan (candle bar) yang sama.

"Namun ternyata grafik yang dipegang setiap trader berbeda satu sama lain dan makannya pasti ada yang loss,” katanya.

Selain itu, sebagian trader lain juga kerap mengalami masalah system error setelah mengambil posisi di “pasar”.

Akibatnya, ketika sistem kembali pulih, uang mereka sudah menguap karena salah menebak pergerakan.

Tragisnya lagi, banyak trader yang mengalami kekalahan setelah menekan tombol untuk posisi “ya” lalu situs error karena kesalahan sistem, bahkan ada transaksi yang tercatat sebanyak enam kali.

“Niatnya open position Rp 5 juta, malah tercatat Rp 30 juta dan bahkan ada juga yang akunnya diblokir setelah menang ratusan juta rupiah," ucapnya.

Tidak seperti Gita, Ragil menjadi korban dari investasi bodong yang berasal dari media sosial instagram.

Ragil menceritakan salah satu platform tersebut menawarkan kesempatan yang menggiurkan kepadanya dengan mendapatkan untung berkali lipat.

"Awalnya sih saya dapat untung pas main itu," kata Ragil kepada Law-Justice.

Maka dari itu, Ragil pun menjadi lebih tertarik untuk melanjutkan investasi uangnya untuk investasi bodong tersebut.

Setelah itu keanehan mulai muncul karena perlahan uang yang telah ia investasikan perlahan menguap.

Ia menceritakan kalau dirinya telah menginvestasikan kepada platform tersebut sebesar 20 juta dan telah ikut selama 3 bulan.

"Ya bagi saya itu uang besar mas, tapi ya jadi pembelajaran aja bulan pertama cuma 5 juta dapat dari situ makannya saya lanjutin eh udahnya tiba tiba nguap gitu aja uangnya," imbuhnya.

Jeritan Korban Invetasi Bodong
Sementara itu pengacara para korban investasi bodong dari platform Binomo, Finsen menduga opsi biner pada platform hanya tipuan afiliator.

Menurut dia, seorang afiliator seperti Indra Kenz akan selalu menerima komisi dari setiap transaksi meski anggotanya merugi.

“Persentase keuntungan yang mereka peroleh bisa mencapai 70 persen, tergantung jumlah anggotanya,” kata Finsen kepada Law-Justice.

Finsen menuntut pemerintah bergerak cepat menertibkan platform investasi sejenis binary option.

Mengingat banyaknya jumlah korban, anggota grup Telegram yang dikelola para afiliator diperkirakan mencapai 200 ribuan orang.

“Dampak psikologisnya tidak sederhana. Ada yang cerai dan mau bunuh diri karena kasus itu," ucapnya.

Finsen menyatakan bahwa pihaknya bersama para korban akan terus mengawal kasus ini karena tidak bisa dibiarkan begitu saja.

"Ya saya terus pantau kerja dari penegak hukum untuk usut ini," tutupnya.

Lempar Tangan Lembaga Pengawasan
Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) baru baru ini mengklaim telah memblokir beberapa situs investasi bodong.

Misal pada periode Januari-Maret 2022, Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti Aldison mengatakan bola Bappebti telah memblokir 218 jenis investasi bodong dan bekerja sama dengan Kemenkominfo.

Rincian tersebut adalah 174 merupakan bentuk website, 1 berasal dari Facebook, 16 berasal dari Instagram, 15 dari playstore, dan 12 dari appstore.

"Meski memiliki legalitas dan regulator di luar negeri, melakukan penawaran perdagangan harus ada izin dari kami (Bappebti)," kata Aldison kepada Law-Justice.

Aldison menyebut bila Bappebti sendiri rutin melakukan pengawasan terhadap situs web dan akun media sosial yang mempromosikan kegiatan PBK tanpa izin.

Aldison menyatakan langkah yang dilakukan Bappebti dalam melakukan pengawasan serta pemblokiran merupakan langkah preventif atas kerugian yang bakal diterima masyarakat akibat PBK tanpa izin tersebut.

Lebih lanjut, Aldison mengingatkan masyarakat bahwa berinvestasi di pialang berjangka yang tidak berizin sangat berisiko.

Bappebti selaku regulator tidak memfasilitasi investor untuk melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan (dispute) antara investor dengan entitas tidak berizin tersebut.

"Entitas tersebut juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Apabila investor merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat meminta untuk bertanggung jawab. Keberadaan di luar negeri juga belum tentu legal," ujarnya.

Masyarakat yang akan berinvestasi di bidang perdagangan berjangka diimbau agar mempelajari latar belakang perusahaan terlebih dulu.

Calon investor juga dinilai perlu mempelajari tata cara transaksi dan kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan.

"Serta tidak mudah tergiur dengan keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan di luar batas kewajaran," ungkapnya.

Iming-iming Untung, Korban Berjatuhan
Kasus investasi bodong marak bermunculan dalam beberapa waktu belakangan ini. Sejumlah pihak tersangkut kasus ini, mulai dari orang biasa hingga publik figur.

Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mencatat, kasus investasi bodong telah terjadi cukup lama, namun baru marak dalam tiga tahun terakhir.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtideksus), Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengatakan, hingga kini Bareskrim Polri sudah menanganai 30 kasus investasi bodong, dimana 8 diantaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan.

"Dua kasus dihentikan penyelidikannya dan 20 kasus sedang dalam proses lidik, sidik dan tahap I," ujar Whisnu kepada law-justice.co.

Lebih lanjut, Whisnu mengatakan, kasus investasi bodong yang ditangani kepolisian dapat dikelompokan dalam empat kategori, yakni:

- Investasi modus koperasi simpan pinjam
- Investasi modal usaha (property, agronisnis dll)
- Investasi suntik modal pengadaan barang dan jasa
- Investasi perdagangan saham dan komoditi berjangka (binary option dan robot trading)

Ia kemudian menyebut sejumlah kasus yang tengah ditangani bareskrim Polri, yaitu berdasarkan pengelompokan sebagai berikut :

- INVESTASI MODUS KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN INVESTASI MODAL USAHA (PROPERTY, AGRONISNIS DLL) SEBANYAK 17 ANTARA LAIN :
1. PT NORTHCLIFF INDONESIA
2. PT. INDOSTERLING OPTIMA INVESTA
3. PT. EMMCO
4. PT. OSO SECURITAS
5. PT. INDOSURYA
6. PT. KRESNA SEKURITAS
7. PT. HANSON
8. KSP PRACICO INTI SEJAHTERA
9. PT. BERKAT BUMI CITRA (MILENIUM) (MTN)
10. PT. NARADA ASET MANAJEMEN
11. PT. WAHANA BERSAMA
12. PT. MINA PADI ASET MENEJEMEN
13. PT. JOUSKA
14. PT. ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA
15. KAMPOENG KURMA GROUP
16. FIKASA
17. EDC CASH

- INVESTASI SUNTIK MODAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
1. PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA
2. PT. ARDIIRA PERSADA GRUP
3. CV LIMEME
4. PT. LIMEME GRUP INDONESIA

- INVESTASI BINARY OPTION DAN ROBOT TRADING SEBANYAK 12 ANTARA LAIN :
1. BINOMO
2. Robot Trading dalam platform Viral Blast Global (VB) (PT TRUST GLOBAL KARYA (TGK), PT ASIA SMART DIGITAL (ASD))
3. FBS Binary Option
4. ROBOT TREDING MARK AI (PT. TEKNOLOGI INVESTASI INDONESIA)
5. Robot Trading EVOTRADE (PT. EVOLUSION PERKASA GROUP)
6. ROBOT TRADING FAHRENHEIT (PT. FSP AKADEMI PRO)
7. ROBOT TRADING FIN888
8. Dna pro akademi
9. EA COPET
10. ATG
11. NET 89

Namun jumlah tersebut ternyata masih sedikit, dibanding yang ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa keuangan (OJK).

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam Lumban Tobing mengatakan, sejak 2018 hingga kini, SWI telah menangani 1.934 kasus investasi ilegal, dengan berbagai kategori, mulai dari money game, fintech lending hingga robot trading.

Menurut Tongam, dari jumlah kasus yang terbilang tinggi tersebut, yang cukup marak akhir-akhir ini adalah investasi bodong yang berada pada ranah trading digital.

"Yang paling marak itu adalah kegiatan di bidang trading seperti robot trading, kegiatan binary option, crypto secara ilegal. Itu yang saat ini banyak terjadi, mengarah kepada trading digital," jelas Tongam ketika dihubungi law-justice.co.

Sulitnya Pengawasan Investasi Bodong
Tongam mengakui, Satgas Waspada Investasi kesulitan membendung munculnya kasus-kasus investasi bodong. Salah satu tantangannya adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan investasi beserta instrumennya.

Hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat yang terjerat dalam investasi bodong, sehingga merugi hingga milyaran rupiah.

Selain dari rendahnya pemahaman korban, kemajuan teknologi makin memudahkan pelaku menjerat calon korbannya. Salah satunya dengan membuat aplikasi investasi yang terkesan canggih, sehingga menimbulkan kepercayaan.

Dua hal itulah yang menjadi kendala utama Satgas Waspada Investasi dalam membendung kemunculan kasus-kasus investasi bodong.

"Siapa yang bisa melarang orang membuat situs web aplikasi? Kita tidak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah membentengi diri kita sendiri. Begitu muncul kita blokir, tidak mungkin kita larang penjahat melakukan penawaran investasi ilegal," urai Tongam.

Karena itulah, sebagai bentuk pencegahan, Satgas Waspada Investasi juga gencar mengedukasi masyarakat, tentang pentingnya memahami kegiatan investasi yang aman, agar tidak masuk perangkap investasi bodong.

Aliran Dana Investasi Bodong
Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan menyatakan bila saat ini investasi bodong tengah menjadi keresahan di masyarakat.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan cikal bakal investasi bodong yang terjadi di Indonesia dengan pola yang beragam.

Ivan menyebut bila Investasi bodong tidak hanya terjadi akhir akhir ini saja tetapi sudah sejak lama.

"Jadi yang kita bicarakan ini hanya pengulangan sejarah saja. 1993 kita sudah ada yang namanya Bre-X, terus kemudian penggandaan uang, ya jadi ini memang sudah sejak lama" kata Ivan kepada Law-Justice.

Dengan kata lain, Ivan menyebut kasus investasi bodong sebenarnya ada pada setiap zaman. Hanya saja tata caranya berbeda di setiap zaman.

Pada dahulu kala, cara seperti Bre-X untuk meyakinkan orang investasi, namun kini setelah ada digitalisasi, banyak segelintir pihak menawarkan investasi bodong lewat platform-platform

"Dulu tidak ada yang namanya Indodax, PPATK, bahkan bank juga masih manual. Dulu tidak ada namanya fintech, tidak ada bitcoin, etherium, block chain, dan segala macam. Lalu kita create itu semua, kita cari uang di itu semua, Lalu ketika kita cari uang apakah kita ciptakan semacam api-api, ciptakan racun-racun dari rejeki kita?" kata dia.

Maka dari itu Ivan merasa khawatir dengan adanya digitalisasi ini membuat kejadian investasi seperti binary option bisa terulang. Bahkan, bisa membuat kerugian masyarakat yang lebih besar lagi.

"PPATK bekerja keras, OJK bekerja keras, Bareskrim bekerja keras, konsultan semuanya bekerja keras, tapi kemudian apakah history-nya akan berubah lagi?"

Berdasarkan data yang diterima Law-Justice dari PPATK, Total Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang diterima PPATK dari 2003 hingga Des 2021 berjumlah sebanyak 651.596 laporan.

Dengan Indikasi Tindak Pidana mayoritas adalah Penipuan sebesar 30% dan yang paling banyak terjadi di DKI Jakarta pada Tahun 2021.

Perkembangan penerimaan jumlah LTKM berdasarkan data PPATK dari tahun ke tahun sejak Tahun 2018 selalu berada diatas angka 60.000.

Misal pada tahun 2018, jumlah angka LKTM berada di angka 67.084 kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 78.587 setahun berikutnya di tahun 2020 berada di angka 68.057 dan Tahun 2021 meningkat menjadi 79.543.

Berdasarkan laporan tersebut, beberapa diantaranya merupakan investasi bodong dengan berbagai macam kedok.

PPATK menerima laporan transaksi mencurigakan dari beberapa penyedia jasa keuangan. Laporan yang diterima ada dalam bentuk laporan transaksi pembelian aset, transaksi keuangan, tarik tunai, serta penerimaan dan pengiriman uang dari dan ke luar negeri.

Meski begitu, Ivan menegaskan bila transaksi mencurigakan bukan berarti memenuhi unsur kejahatan namun ada indikasi.

Terkait uang korban yang terjerat investasi bodong, Ivan mengaku pesimis bila uang korban bisa kembali 100%.

Hal tersebut berkaca berdasarkan pengalaman PPATK dalam mengusut beberapa kasus yang telah dijalankan.

Contohnya seperti kasus First Travel, Langit Biru, dan terakhir Binomo serta beberapa kasus lainnya.

"Itu karena dari yang kami lihat, hasil penghimpunan dana publik tidak digunakan untuk bisnis yang memiliki revenue, sehingga ini menjadi sesuatu yang mati, benda tidak bergerak, harta dan segala macam," ungkapnya.

Ivan menyatakan bila saat ini PPATK juga sedang mendalami dugaan lokasi otak tindak pidana investasi ilegal. PPATK menduga dalam penipuan ini ada yang berada di dalam dan luar negeri.

"Tapi, sekali lagi, kami mencoba untuk menelusuri transaksi sampai ke ultimate beneficiary owner-nya. Yang kami lihat saat ini perkembangannya terus meningkat. Jadi per hari itu PPATK bisa kemarin itu laporan meningkat sekitar Rp 20 triliun. Dari sebelumnya Rp 7 triliun tiba-tiba menjadi Rp 35 triliun temuan PPATK," ujarnya.

Terkait kinerja PPATK ini, beberapa pihak juga mempertanyakan soal kemampuan PPATK dalam penelusuran dana investasi bodong.

Dalam berbagai persoalan, PPATK disebut sering menemui "jalan buntu" ketika menelusuri dana investasi yang mengalir ke lembaga di luar negeri.

Kemana larinya dana dari investasi bodong?

Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtideksus), Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan, nilai aset investasi bodong/kerugian nasabah yang telah dihimpun oleh kepolisian hingga kini jumlahnya mencapai belasan triliunan rupiah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp15 triliun dalam kasus Investasi modus koperasi simpan pinjam dan Investasi modal usaha (property, agronisnis dll).

2. Rp162,5 miliar dalam kasus Investasi suntik modal pengadaan barang dan jasa.

3. Rp2,5 triliun dalam kasus Investasi perdagangan saham dan komoditi berjangka (binary option dan robot trading).

Lalu kemana larinya dana tersebut? Whisnu mengatakan, dalam beberapa kasus investigasi bodong, kepolisian menemukan adanya dana yang mengalir ke luar negeri. Namun ia tidak menyebut negara mana yang dimaksud.

"Kami telah melakukan Kerjasama dengan PPATK untuk menindaklanjutinya," kata Whisnu.

Kepolisian juga belum menemukan adanya dugaan dana tersebut mengalir ke kelompok tertentu dan digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk aksi terorisme.

Menurut Whisnu, berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian hingga kini, motif pelaku masih murni mencari keuntungan atau memperkaya diri sendiri.

Kurangnya Edukasi Berinvestasi
Edukasi ini menjadi faktor yang penting. Bahkan pakar investasi, Roy Sembel menyebut, materi mengenai investasi seharusnya dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini bertujuan agar literasi keuangan masyarakat sudah terbangun sejak usia dini.

Lebih luas, Roy Sembel mengusulkan agar kegiatan meningkatkan literasi finansial bisa dilakukan semua pihak, di masyarakat.

"Sekarang juga banyak bermunculan komunitas-komunitas. Mereka juga bisa menjadi wadah untuk melakukan edukasi finansial, baik itu komunitas sosial atau komunitas kerohanian atau agama. Kalau semuanya bergerak dengan bersama-sama, itu akan mengurangi risiko masyarakat kita terkena investasi bodong," kata Roy Sembel.

Usul Roy Sembel tersebut menekankan pada pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah munculnya kasus investasi bodong.

Hal itu diakui pula oleh Kepala Satgas Waspada Investasi, Tongam Lumban Tobing.

Menurut dia, hingga kini Satgas Waspada Informasi masih mengandalkan informasi dari masyarakat untuk mengidentifikasi keberadaan perusahaan investasi bodong.

Sebab menurut dia, masyarakatlah yang pertama kali bisa mengetahui adanya praktik investasi bodong di sekitarnya.

Hal yang sama juga diakui oleh Bareskrim Mabes Polri. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtideksus), Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengatakan, sejumlah kasus yang terkait investasi bodong, yang ditangani Bareskrim Polri, semua berasal dari laporan masyarkat.

Menurut dia, kepolisian baru akan bertindak jika ada laporan, salah satunya dari masyarakat.

"Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan penanganan kasus investasi illegal yaitu pro aktif penyidik melakukan penyelidikan berdasarkan berbagai informasi yang didapat dan menindaklanjuti laporan masyarakat yang membuat laporan polisi," papar Whisnu.

Dalam pandangan Komisi XI DPR RI, model penindakan yang seperti itu menunjukkan bahwa kinerja Satgas Waspada Investasi dan Kepolisian belum maksimal dalam menanganai kasus investasi bodong.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad, idealnya lembaga-lembaga tersebut bisa menindak pelaku atau perusahaan investasi bodong melalui deteksi dini.

"Untuk dikatakan maksimal, tentu belum. Sebab, banyak kasus terungkap karena adanya pelaporan dari korban ke polisi," ujar Kamrussamad kepada law-justice.co.

Ia menambahkan, lemahnya deteksi dini juga menjadi ssalah satu faktor mengapa kasus investasi bodong terus bermunculan belakangan ini.

Kamrussamad juga menilai, koordinasi antarlembaga, seperti OJK, Kepolisian dan Bappepti juga perlu ditingkatkan, utamanya dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Menurut dia, model dan vasiari dari investasi bodong saat ini terus berkembang, seiring dengan kemajuan zaman.

Jika lembaga-lembaga di atas tidak ikut menyesuaikan, maka dengan sendirinya kasus investasi bodong akan terus ada.

"Perkembangan teknologi digital menjadi faktor pendorong munculnya banyak platform investasi. Di sisi lain, saat ini investasi semacam sudah menjadi lifestyle terutama di anak muda," papar Kamrussamad.

Siapa di balik Investasi Bodong?

Hingga kini, bareskrim Mabes Polri telah menetapkan 55 tersangka dalam kasus investasi bodong.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtideksus), Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengatakan, jumlah tersangka masih bisa bertambah, karena sejumlah kasus masih dalam tahap pengembangan.

Menurut Whisnu, berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, para pelaku kejahatan investasi bodong ini bekerja secara berkelompok.

Namun kepolisian menemukan adanya hubungan antara satu kelompok pelaku dengan kelompok lainnya.

Ini artinya kepolisian belum menemukan adanya dugaan sindikat di balik maraknya kasus investasi bodong.

Sementara pakar investasi, Roy Sembel memiliki pendapat lain. Dia yakin, pelaku kejahatan investasi bodong tidak bekerja sendrian dan ada sindikatnya.

Keyakinan ini muncul dari pengalaman dirinya ketika menjadi direktur di bursa berjangka Jakarta beberapa tahun lalu.

Ia mengatakan, sejak dulu memang sudah ada sikdikat yang ingin mengacaukan pasar di Indonesia, dan hal itu terjadi hingga kini.

"(Pelaku) nggak mungkin bermain sendiri-sendiri kalau sudah level yang sudah luas seperti itu pasti ada sindikat nya," tegas Roy.

Ia juga menyatakan, investasi bodong merupakan kejahatan yang rapih dan terorganisir. para pelaku juga bisa menggonta-ganti identitasnya, untuk mengelabui aparat hukum.

Jika salah satu aplikasi atau perusahaannya ditindak, maka mereka akan membentuk perusahaan baru dengan identtas yang baru juga, dan begitu seterusnya.

Karena berupa sindikan, Roy Sembel juga yakin kelompok mereka juga bisa bekerja lintas negara.

Roy menyebut sejumlah negara yang kerap menjadi basis sindikat pelaku kejahatan investasi bodong, ini diantaranya Hongkong dan Malaysia.

Dan dalam menjalankan aksinya, tambah Roy, pelaku biasanya juga bekerja sama dengan orang-orang lokal, sebagai kaki tangannya di tiap negara.

"Akhirnya jadi tameng adalah orang-orang lokalnya. Maka dari luar (negeri) mereka ketawa-ketawa saja," papar Roy

Cara jitu memutus jeratan investasi bodong

Dapatkah mata rantai investasi bodong diputus? Dengan tegas, Kepala Satgas Waspada Investasi, Tongan Lumban Tobing menjawab, Bisa!.

Menurut dia, cara yang paling ampuh adalah dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat, agar bisa membedakan mana investasi sungguhan dan mana investasi yang bodong.

Literasi keuangan juga akan mendorong masyarakat kritis dan jeli terhadap segala macam tawaran investasi yang disodorkan. Salah satunya adalah mengecek legalitas investasi tersebut.

"Kalau investasi bidang perdagangan, cek ke Kementerian Perdagangan. Kalau investasi terkait koperasi cek ke Kementerian Kperasi, Kalau investasi bidang keuangan, cek ke OJK," saran Tongam.

Sementara menurut anggota Komisi XI DPR RI. Kamrussamad, ada tiga hal yang harus dilakukan untuk memutus mata rantai investasi bodong.

"Perkuat regulasi, tingkatkan sinergi lembaga, dan tingkatkan literasi keuangan masyarakat," kata dia.

Pandangan sedikit berbeda datang dari praktisi pasar modal, Fakhrul Fulvian.

Menurut dia, selain meningkatkan literasi keuangan dan memperkuat regulasi, perbaikan ekonomi juga menjadi kunci penting dalam memutus mata rantai investasi bodong.

Menurut dia, salah satu faktor yang mendorong munculnya kasus investasi bodong adalah melambatnya ekonomi negara.

Ketika roda ekonomi melambat, akan banyak orng yang mengalihkan uang atau aset yang dimilikinya dalam bentuk instrumen investasi.

Harapannya adalah mendapatkan keuntungan di tengah perekonomian yang sedang melambat.

Namun apa yang terjadi? tak sedikit orang yang malah terperosok dalam kubangan investasi ilegal.

Karena itulah membaiknya kondisi perekonomian menjadi terkait dengan pengelolaan keuangan seseorang, salah satunya dengan mengambil keputusan untuk berinvestasi atau tidak.

"Kuncinya di perbaikan ekonomi. Kita berharap ekonomi itu bergerak, dan kita mendapatkan pemasukan dari bekerja, bukan dari trading," jelas Fakhrul.

Catatan Kinerja PPATK

Dalam laporan hasil audit BPK semester 1 Tahun 2019 soal kinerja PPATK.

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) tahun 2018 dan semester I tahun 2019 dilaksanakan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya.

PPATK telah melakukan upaya dan capaian dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di antaranya:

● PPATK telah selesai menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPP) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT, serta 3 peraturan pelaksanaannya.

● PPATK telah selesai menginisiasi penyusunan RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dalam inisial draft RPP tersebut ditambahkan 3 pihak pelapor baru.

● PPATK telah memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT) untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang APU PPT.

Tahun 2020 adalah tahun pertama dari pelaksanaan lima tahun perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra PPATK tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Tahun 2020 PPATK menyajikan pencapaian sasaran strategis yang tercermin pada satu sasaran strategis dan satu IKU yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja PPATK Tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian kinerja tahun 2020, sasaran strategis dan IKU PPATK telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Capaian kinerja PPATK pada tahun 2020 adalah 120%.

Capaian kinerja PPATK tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 20,57% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja PPATK tahun 2019. Hal ini terjadi karena perubahan
parameter pengukuran kinerja yang digunakan dalam Renstra PPATK Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja tersebut didukung dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp208.269.277.734,00 atau 85,37% dari total alokasi anggaran sebesar
Rp243.960.199.000,00. Realisasi anggaran pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7,27% apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 92,64%.

Namun demikian, PPATK telah efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia karena berhasil mencapai kinerja yang sangat baik. Dampak pandemik COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan banyak perubahan dari sisi metode kerja, pelaksanaan kegiatan, dan alokasi anggaran di PPATK.


Kontribusi Laporan : Rio Rizalino, Ghivary Apriman, Yudi Rachman

(Tim Liputan News\Yudi Rachman)

Share:




Berita Terkait

Komentar