BPDPKS Kalah Hadapi Mafia Minyak Goreng yang Bisa Atur Pemerintah

Siapa Taipan dan Mafia yang Nikmati Cuan Kisruh Minyak Sawit?

Sabtu, 07/05/2022 14:00 WIB
Ilustrasi pekerja mengumpulkan kelapa sawit yang siap diolah. (Foto: Astra-Agro.co.id).

Ilustrasi pekerja mengumpulkan kelapa sawit yang siap diolah. (Foto: Astra-Agro.co.id).

Jakarta, law-justice.co -  

Aroma dugaan korupsi dalam kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng di pasaran dalam beberapa bulan terakhir semakin tercium.

Pada pertengahan April 2022 lalu, Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka penerbitan izin impor minyak goreng ilegal kepada sejumlah perusahaan produsen kelapa sawit.

Salah satu dari keempat tersangka tersebut adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana.

Ia diduga menerbitkan izin ekspor kepada sejumlah perusahaan produsen kelapa sawit secara melawan hukum. Perbuatannya itu mengakibatkan minyak goreng langka di Indonesia dan membuat harganya mahal.

Sementara, tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta. Mereka adalah Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group berinisial SMA; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MPT; dan General Manager PT Musim Mas berinisial PT.

Para tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam penerbitan izin ekspor.

Kedua, dikeluarkannya izin ekspor pada eksportir yang harusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendefinisikan harga tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri.

Tidak mendistribusikan minyak goreng ke dalam negeri sebagaimana kewajiban dalam DMO, yaitu 20 persen dari total ekspor

“Kelangkaan (minyak goreng) ini ironis sekali karena Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia,” kata Jaksa Agung saat itu.

Namun, LSM pemantau korupsi ICW melihat ada dimensi lain dalam masalah kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di dalam negeri.

Peneliti ICW, Almas Sjafrina mengatakan, kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir tidak bisa dilepaskan dari masalah biodiesel.

Menurut dia, sejak ada kebijakan B30, minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) juga banyak dialokasikan untuk biodiesel.

Terlebih pemerintah, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), memberikan insentif yang sangat besar kepada perusahaan-perusahaan yang menyalurkan CPO untuk biodiesel.

Menurut data yang dimiliki ICW, sejak 2015 hingga 2021, ada 27 perusahaan yang menerima dana insentif tersebut, dengan jumlah dana mencapai Rp110 triliun.

Dan menurut Almas, dari 27 perusahaan tersebut, ada 9 perusahaan yang terafiliasi dengan tiga perusahaan yang terlibat kasus izin ekspor minyak goreng ilegal yang ditangani Kejaksaan Agung, yakni Wilmar Group, Musim Mas Group dan Permata Hijau Group.

Ketiga perusahaan tersebut diperkirakan mendapatkan insentif dari dana BPDPKS sebesar Rp66 triliun.


Kerugian negara dalam program biodiesel (Dok.ICW)

"Nominal tersebut setara 60 persen dari total insentif BPDPKS untuk 27 perusahaan tahun 2015-2021," ujar Almas kepada law-justice.co.

Dan yang lebih mencengangkan, insentif biodiesel puluhan triliun tersebut digelontorkan saat Indrasari Wisnu Wardhana duduk dalam jajaran dewan pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dan seperti sudah disebutkan di atas, Indrasari Wisnu Wardhana adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, yang telah ditetapkan sebagai tersangka izin ekspor ilegal minyak goreng oleh Kejaksaan Agung.

Dengan adanya korelasi ini, ICW lantas mendesak Kejaksaan Agung untuk menelusuri keterlibatan korporasi dan pejabat lain yang potensial turut terlibat, khususnya Kementerian Perdagangan.

Hitam putih dana insentif Biodiesel

Biodiesel merupakan bahan bakar terbarukan berbahan baku lemak hewani maupun nabati berupa metil ester asam lemak (Fatty Acid Methyl Ester/ FAME) yang telah lama disebut sebagai pengganti minyak bumi.

Dan salah satu minyak nabati penghasil bahan bakar biodiesel adalah minyak kelapa sawit. Sebagai sumber minyak nabati yang paling produktif, 1 hektare tanaman kelapa sawit mampu menghasilkan 3,5 ton minyak nabati.

Minyak kelapa sawit yang diproduksi secara berkelanjutan pun diyakini berperan penting dalam penyediaan energi terbarukan, baik dalam menyediakan bahan bakar domestik di negara-negara penghasilnya, maupun membantu berbagai negara penggunanya untuk beralih ke bahan bakar yang lebih rendah polusi, terutama di sektor transportasi.

Singkatnya, biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Karena itulah pemerintah menggenjot produksi biodiesel untuk pasar domestik, dengan memberikan insentif kepada perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis.

Data Subsidi Sawit BPDPKS (Dok.BPDPKS)

Insentif tersebut diperoleh dari dana pungutan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Namun LSM pemantau korupsi, ICW mempertanyakan dasar hukum pemberian insentif tersebut. Peneliti ICW, Almas Sjafrina mengatakan, ada ketimpangan hukum dalam pemberian insentif biodiesel di Indonesia.

Menurut dia, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tak menyebut bahwa dana kelapa sawit yang dikelola BPDPKS diperuntukkan untuk insentif biodiesel atau mendukung program biodiesel.

Dalam pasal 93, secara limitatif disebutkan bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, dan peremajaan.

Almas menambahkan, Insentif biodiesel baru diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Belakangan, peruntukan dana perkebunan kelapa sawit untuk biodiesel dimuat dalam UU Cipta Kerja. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 telah memutus bahwa presiden bersama DPR telah melanggar konstitusi dalam penyusunan UU Cipta Kerja.

"Oleh karena itu, pemberian insentif tersebut perlu dipertanyakan dasar hukumnya, karena bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi," ujar Almas.

Meski begitu, pemberian insentif biodiesel oleh BPDPKS terus diberikan setiap tahunnya kepada sejumlah perusahaan.

Pada 2021 lalu, insentif biodiesel yang dikucurkan mencapai Rp51,86 triliun atau 96,97% dari belanja BPDPKS.

Ini artinya dana tersebut mengalir deras ke kalangan pengusaha. Lantas bagaimana dengan para petani sawit yang telah mengerahkan segenap tenaganya untuk memproduksi tanaman sawit?

Hal inilah yang ditanyakan oleh LSM Sawit Watch. Deputi Direktur Sawit Watch Achmad Surambo mengatakan, ada ketidakadilan yang dirasakan para petani sawit, terkait penyaluran insentif dari BPDPKS tersebut.

Menurut dia, dana yang dialokasikan BPDPKS untuk insentif biodiesel terlampau besar, yakni lebih dari 95 persen. Kondisini menjadi jomplang, dimana 5 persen sisanya dialokasikan untuk untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, sebagaimana yang tertera dalam pasa 93 Undang-undang perkebunan.

Sudah alokasinya minim, tambah Achmad Surambo, petani juga kesulitan untuk mendapatkan dana tersebut, karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi petani. Salah satunya adalah mengenai sertifikat tanah.

"itu belum terselesaikan masalahnya, kebanyakan mengenai tanah lahan pertanian yang belum tersertifikasi dengan baik. Sedangkan untuk mendapatkan realisasi dana tersebut, program sawit rakyat harus harus memiliki sertifikasi," kata Achmad Surambo.

Ia berharap pemerintah mau meninjau kembali pembagian atau alokasi dana BPDPKS tersebut, agar bisa juga digunakan untuk mengembangkan pertanian sawit di Indonesia, sehingga otomatis mensejahterakan petaninya juga.

"Seharusnya tidak seperti itu jomplang nya tidak terlalu tinggi dan kesana kalau ini kesannya BPDPKS mendanai insentif biofuel yang ujungnya lari ke pengusaha-pengusaha tertentu," tambah Achmad Surambo.

Terkait jumlah persentase alokasi dana insentif tersebut, BPDPKS menyatakan hanya bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Menurut Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, BPDPKS hanya bertugas sebagai operator yang menyalurkan dana tersebut. Sementara besaran nilai yang diterima sejumlah perusahaan tersebut, BPDPKS tidak memiliki wewenang.

"Yang menentukan adalah Kementerian ESDM," ujar Eddy.

Sementara itu, mengenai besarnya alokasi dana insentif biodiesel untuk pengusaha, ICW menilai, hal tersebut juga menjadi salah satu pemicu langkanya minyak goreng di pasaran beberapa waktu belakangan ini.

Peneliti ICW, Almas Sjafrina mengatakan, karena besarnya kucuran dana yang diberikan BPDPKS untuk biodiesel, para pengusaha sawit cenderung memilih menggunakan CPO yang mereka hasilkan untuk program biodiesel, dibanding melemparnya ke pasar dalam bentuk minyak goreng.

"Ini kemudian dapat berakibat pada berkurangnya pasokan CPO untuk pangan, khususnya minyak goreng," katanya.

Biodiesel dalam Pusaran Penundaan Pemilu

Besarnya dana yang dikelola BPDPKS bisa membuat segelintir pihak tergiur untuk menyalahgunakannya.

Setidaknya dugaan itu yang diungkapkan Anggota DPR RI, Masinton Pasaribu. Dalam sebuah diskusi akhir April lalu, dia menyatakan, ada skandal dalam perputaran uang untuk program Biodiesel yang diterima oleh sejumlah korporasi sawit.

Menurut dia jumlahnya tak main-main, yakni mencapai Rp4,2 triliun. Angka tersebut merupakan data yang dikutip Masinton dari yang ditemukan oleh PPAT.

Melalui akun media sosialnya, Masinton menduga dana triliunan rupiah tersebut dikucurkan perusahaan sawit untuk turut serta mendanai isu penundaan pemilu.

“Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi!! Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi,” tulis pada Minggu (24/4/2022).

Terkait dugaan tersebut, BPDPKS buru-buru membantahnya. Ketika dihubungi oleh law-justice.co, Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman memastikan dana insentif biodiesel yang dikelola oleh BPDPKS, digunakan sesuai peruntukannya.


Politisi PDIP Masinton Pasaribu (BreakingNews.co.id)

Ia menegaskan, dana tersebut tidak ada yang mengalir sepeserpun untuk mendanai isu penundaan pemilu, sebab BPDPKS bekerja menyalurkan dana tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tidak ada sama sekali (dana untuk penundaan pemilu). Penyaluran dana BPDPKS semua diatur dalam regulasinya," kata Eddy.

Ketika disinggung mengenai dana sebesar Rp4,2 triliun yang dikutip Masinton Pasaribu dari data PPAT, Eddy mengaku tidak menahu mengenai hal tersebut. Ia juga mempertanyakan sumber informasi yang diterima Masinton Pasaribu.

Terkait munculnya dugaan penyelewengan dana BPDPKS, Masinton Pasaribu menyebut, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani kasus ini.

Kami coba mengonfirmasi pernyataan Masinton ke KPK, dengan menghubungi Juru Bicaranya, Ali Fikri, serta sejumlah staf humas KPK lainnya. Namun hingga laporan ini ditulis tak satupun dari mereka yang mau memberikan klarifikasi.

Lalu bagaimana dengan Kejaksaan Agung yang telah lebih dulu menangani kasus dugaan korupsi minyak goreng? Apakah ada kemungkinan Kejagung mengembangkan kasus tersebut hingga ke dugaan penyalahgunaan dana insentif Biodiesel?

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan, kemungkinan itu ada, namun hingga kini penyidik masih fokus dalam kasus ekspor ilegal minyak goreng.

Meski begitu, tetap terbuka peluang jika nanti penyidik menemukan adalanya korelasi antara kasus ekspor minyak goreng dengan penyalahgunaan dana insentif biodiesel.

"Yang jelas penyidik akan memanggil dan memeriksa sesuai kebutuhan pembuktian dalam berkas perkara," ujar Ketut kepada law-justice.co

Seperti Apa Pengawasan BPDPKS?

Seiring dengan munculnya dugaan penyalahgunaan dana insentif biodiesel untuk isu penundaan pemilu, sejumlah pihak mempertanyakan pengawasan dari penggunaan dana yang dikelola oleh BPDPKS.

Pengawasan menjadi poin penting, karena jumlah dana yang dikelola sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah.

Terkait pengawasan BPDPKS, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam meragukan adanya pengawasan yang ketat terhadap lembaga tersebut.

Meski BPDPKS memiliki Dewan Pengawas (Dewas), ia yakin fungsi pengawasan tersebut tidak berjalan. Hal ini disebabkan dengan ditetapkannya salah satu anggota Dewas BPDPKS sebagai tersangka kasus izin ekspor ilegal minyak goreng, oleh Kejaksaan Agung.

Anggota Dewas BPDPKS yang dimaksud Roy adalah Indrasari Wisnu Wardhana yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

"Salah satu dewan pengawas nya yang kemarin menjadi tersangka minyak goreng oleh Kejaksaan Agung. Jadi bagaimana dia bisa menjalankan fungsi pengawasan? Jadi tidak berjalan fungsi pengawasnya," ujar Roy.

Mafia Biodiesel Diungkap Masinton

Kasus pengusutan minyak goreng kini mulai memasuki babak baru dan diantaranya menyeret beberapa korporasi besar.

Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu menyebut bila kasus minyak goreng ini merupakan persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Selain itu ia menegaskan persoalan minyak goreng yang terjadi di Indonesia hingga berbulan-bulan bukanlah suatu persoalan yang biasa.

Masinton mengatakan kasus Minyak goreng ini melibatkan beberapa kartel besar didalamnya dan tentu harus segera diselesaikan.

Walaupun saat ini penegak hukum saat ini tengah mengusut kasus korupsi minyak goreng tersebut dan tidak boleh diintervensi dengan pendapat politik.

Masinton menyebut salah satu persoalan kelangkaan minyak goreng yang belakangan ini terjadi di Indonesia merupakan sesuatu hal yang tidak masuk akal.

"Kita negara dengan jumlah perkebunan sawit terbesar di dunia kemudian minyak goreng bisa sampai langka dan harganya mahal," ungkap Masinton kepada Law-Justice.

Ia mengatakan bila keterlambatan penegakan hukum terhadap mafia minyak goreng telah menggambarkan bahwa negara kecolongan dan harus dijadikan pembelajaran.

Negara yang memiliki instrumen besar harus tegas menghadapi kartel korporasi besar.

"Kemana para aparat penegak hukum lain, kemana KPK dalam extraordinary crime kasus ini, saya menggambarkan bahwa aparat penegak hukum dapat bekerja sama," ungkapnya.

Meski begitu Masinton tetap mengapresiasi atas penindakan yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam mengungkap para pelaku mafia minyak goreng.

"Melihat ini mulai bagus sebenarnya, perangkat hukum mulai bekerja sama dalam menghadapi mafia besar dalam menghadapi kelangkaan minyak goreng," katanya.

Saya menduga bila ini ada kaitannya dengan penundaan pemilu 2024 yang beberapa waktu lalu disuarakan oleh beberapa pihak.

Tak hanya itu, Masinton mengaku memiliki informasi kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).


Astra Agro Lestari urung merambah produksi biodiesel (foto: istimewa)

Hal tersebut merupakan bentuk urun dana (fundraising) untuk membiayai wacana penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden.

Masinton pun menjelaskan alasannya yang kemudian menghubungkan kasus minyak goreng ini untuk membiayai agenda tunda pemilu.

Dia menyinggung adanya sejumlah petani sawit korporasi besar yang dimobilisasi untuk mendukung penundaan pemilu.

“Korelasi berikutnya ada petani-petani plasma, petani sawit binaan dari beberapa korporasi besar tadi yang sebagai intinya dimobilisasi untuk dukungan 3 periode, dan itu kan butuh biaya, iya kan? Terus deklarasi dimana-mana, itu semua butuh biaya,” ujarnya.

Menurut Masinton, hal ini juga perlu dicermati dengan jeli dan jika terungkap maka kejahatan ini dapat dikatakan kejahatan yang luar biasa.

“Maka untuk mengungkapnya harus dengan kekuatan yang extraordinary, nggak bisa dibaca linear atau parsial tadi,” jelasnya.

Ia mengakui memiliki beberapa informasi namun saat ini tidak bisa menyebut sumber informasi terkait hal ini.

Meski begitu ia mengaku siap memberi keterangan bila Kejagung memerlukan informasi tambahan dari dirinya.

"Saya siap memberi keterangan bila kejaksaan agung memerlukan informasi tambahan," katanya.

"Kita support Jaksa Agung untuk menelusuri itu. Termasuk, aktor di balik yang memainkan oligopoli kartel itu. Mahal dan langkanya minyak goreng dimanfaatkan betul oleh pihak tertentu. Sedangkan untuk kebutuhan minyak goreng dalam negeri tidak terpenuhi," sambungnya.

Tapi dengan berbagai instrumen penegakan hukum yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung, Politisi PDIP itu meyakini bila pengumpulan informasi dan bahan keterangan yang dihimpun oleh penyidik sudah lebih banyak ketimbang informasi dimilikinya.

Ia juga menegaskan bila Kejaksaan Agung harus terlebih dahulu fokus mengusut tuntas kasus mafia minyak goreng dan saya tak ingin pernyataan saya malah membuat kasus ini riuh dengan intrik politik.

"Independensi penegakan hukum Kejaksaan Agung harus kita hormati bersama, tidak bercampur aduk dengan keriuhan politik. Biarkan hukum bekerja dengan mekanismenya," tegasnya.

Terkait soal biodiesel, Masinton menyoroti Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang adalah lembaga badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Berdasarkan data dan rapat-rapat dalam BPDPKS itu, Masinton menyebut bila terkait biodiesel ternyata melibatkan empat perusahaan besar.

Selain itu ia menyebut bila perusahaan besar tersebut kemudian yang menentukan harga baik itu yang menentukan subsidi harga biodiesel tersebut.

"Bahkan ada satu group usaha dia ekspornya berapa, subsidinya jauh lebih besar yang dia terima. Nah, kalau saya melihat kami rapat bersama BPDPKS bulan lalu itu peningkatan insentif biodiesel itu luar biasa," bebernya.

"Ya tanpa saya sebut perusahaan itu sekarang lagi didalami juga sama Kejaksaan Agung dan saya tegaskan saya dukung penuh penegakan hukum usut kasus ini," tambahnya.

Masinton menyebut bila alokasi anggaran BPDPKS itu diproyeksikan pada tahun 2022 ini berkisar Rp52 triliun yang jelas bukan uang sedikit.

Saat ini, peningkatannya selama 5 tahun yang tadinya Rp5 triliun sekarang sudah mencapai Rp70 triliun.

"Alokasi anggaran untuk biodiesel itu berkisar Rp52 triliun dan itu kemudian dari hasil hitung-hitungannya yang informasi juga kita dengar sedang digarap ATK ada selisih Rp4,2 triliun," ucapnya.

"Untuk saat ini, itu yang bisa saya sampaikan sambil kita kawal terus kasus ini," sambungnya.

Perusahaan Penikmat Subsidi Sawit
Berdasarkan informasi yang diperoleh Law-Justice, terdapat Lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total mencapai Rp7,5 triliun sepanjang Januari—September 2017.

Lima perusahaan sawit itu terdiri dari Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC). Wilmar Group mendapatkan nilai subsidi terbesar, yakni Rp4,16 triliun. Namun, setoran yang diberikan Wilmar Group hanya senilai Rp1,32 triliun.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang diteken oleh Presiden Jokowi itu, diatur tentang penggunaan dana tersebut.

Pada Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa dana yang dihimpun adalah untuk pengembangan sumber daya manusia; penelitian dan pengembangan perkebunan sawit; promosi perkebunan kelapa sawit; peremajaan tanaman perkebunan; serta prasarana perkebunan sawit.

Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa penggunaan dana itu juga dipakai untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.

Ayat selanjutnya menyatakan BPDPKS dapat menentukan prioritas penggunaan dana berdasarkan program pemerintah dan kebijakan Komite Pengarah.

Nilai subsidi untuk perusahaan sawit lainnya adalah Darmex Agro Group (Rp915 miliar) dengan setoran Rp27,58 miliar; Musim Mas (Rp1,54 triliun) dengan setoran Rp1,11 triliun; First Resources (Rp479 miliar) dengan setoran Rp86,95 miliar; dan LDC (Rp410 miliar) sebesar Rp100,30 miliar.

Dengan demikian terdapat selisih nilai yang relatif besar untuk para konglomerat sawit tersebut. Ini terdiri dari Rp2,84 triliun (Wilmar Group); Darmex (Rp887,64 miliar); Musim Mas (Rp421,56 miliar); First Resources (Rp392,61 miliar) dan LDC (Rp309,83 miliar).

Sementara itu, Anggota DPR RI yang juga merupakan Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta aparat penegak hukum untuk bersungguh-sungguh menangani perkara kasus minyak goreng.

Syaikhu mengatakan aparat hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung (Kejagung) diharapkan terbuka mengenai kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) atau "mafia minyak goreng" yang sedang ditangani saat ini.

Syaikhu mengatakan hal tersebut penting guna menjawab spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

"Termasuk soal informasi yang didapatkan Politikus PDIP Masinton Pasaribu bahwa kasus mafia minyak goreng itu erat kaitannya dengan pihak-pihak yang menggalang dana (fundraising) penundaan Pemilu 2024," kata Syaikhu kepada Law-Justice.

Syaikhu menyatakan pada dasarnya segala macam berkaitan dengan isu-isu korupsi harusnya terbuka secara transparan.


Larangan ekspor minyak mentah kelapa sawit (ddtc)

"Sehingga disinilah letak para aparat penegak hukum bisa melakukan penyelidikan secara mendalam kemudian terungkap ke publik," ucapnya.

Menurutnya, Kejagung sudah seharusnya bersikap transparan dan akuntabel dalam mengusut tuntas kasus yang telah menjerat pejabat Kementerian Perdagangan dan sejumlah pengusaha sawit itu untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat.

"(Agar) tidak menimbulkan dugaan prasangka yang tidak-tidak berkembang di tengah masyarakat. Hal seperti ini saya kira harus dilakukan secara transparan," ucapnya.

Semenyata itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera mengundang anggota DPR RI Masinton Pasaribu terkait keterangan soal isu korupsi minyak goreng (migor).

Boyamin mengatakan info dari Masinton soal korupsi minyak goreng untuk mendanai isu penundaan Pemilu 2024 perlu didalami.

"Semua informasi wajib hukumnya untuk ditelusuri. Kejagung perlu mengundang Masinton untuk diperdalam pernyataannya, untuk mendapatkan bukti dan petunjuk," kata Boyamin kepada Law-Justice.

Boyamin menuturkan Masinton bisa diundang untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam pengusutan kasus tersebut.

Menurutnya, pemanggilan anggota DPR Fraksi PDIP itu sekaligus untuk memvalidasi info yang beredar.

Boyamin menyatakan Masinton bisa diundang sebagai saksi dan memberikan validitas informasinya dengan tujuan didalami oleh penyidik Kejagung.

"Seperti dulu, aku datang ke Kejagung untuk memberikan informasi terkait sengkarut minyak goreng," ujarnya.

"Informasi apapun pasti akan didalami oleh Kejagung, apalagi ini berasal dari anggota DPR," sambungnya.

Lebih lanjut Boyamin mengatakan Kejagung tak boleh langsung menyimpulkan informasi Masinton tak valid.

Menurutnya, dengan mengundang Masinton, Kejagung bisa memastikan valid tidaknya informasi dimaksud.

"Kejagung tidak boleh apriori dengan politik sepanjang informasinya valid. Justru itu dengan undang Masinton maka tak akan politis," ujarnya.

Ia menegaskan solusi tidak politis adalah undang Masinton sebagai saksi dan pada akhirnya akan mengetahui kapasitas informasi tersebut valid atau hanya sekedar asumsi.

"Setelah diperiksa, keterangan apapun dari Masinton untuk dibuka kepada publik," pungkasnya.

Catatan Merah BPK
Data BPK juga menyebutkan ada persoalan dalam tata kelola sawit dan pengunaan anggaran iuran BPDPKS dan juga soal program biodiesel.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi denda penyaluran biodiesel kepada badan usaha senilai Rp1,22 triliun belum masuk ke kas negara. Temuan ini berdasarkan pelaksanaan program biodiesel yang berlangsung pada 2018-2020.

BPK menjelaskan para program biodiesel, Kementerian ESDM telah menetapkan badan usaha bahan bakar nabati (BUBBN) yang mengikuti pengadaan biodiesel dan alokasi volume.

Selanjutnya, BUBBN yang telah menandatangani kontrak dengan badan usaha bahan bakar minyak (BUBBM) dan menyalurkan biodiesel akan memperoleh pembiayaan biodiesel dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) setelah diverifikasi oleh Kementerian ESDM.

Bila ada realisasi penyaluran yang tidak sesuai, maka Kementerian ESDM berhak memberi sanksi berupa denda hingga pencabutan izin usaha kepada badan usaha. Rupanya, dari hasil verifikasi, Kementerian ESDM menemukan penyaluran biodiesel yang tidak sesuai kriteria pada 2018, sehingga kementerian menjatuhkan sanksi denda senilai Rp821,88 miliar kepada badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban penyaluran.

Selanjutnya, Kementerian ESDM juga sudah menemukan potensi denda penyaluran biodiesel kepada badan usaha senilai Rp400,17 miliar pada pelaksanaan program di 2019-2020. Sayangnya, Kementerian ESDM belum menetapkan sanksi tersebut, sehingga badan usaha belum berkewajiban membayar denda tersebut.

Lebih lanjut, pemeriksaan BPK terhadap penyaluran biodiesel ini merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan juga melihat program sektor sawit lain, seperti penggunaan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola BPDPKS hingga verifikasi lahan perkebunan sawit oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Pada penggunaan dana perkebunan kelapa sawit, BPK melakukan pemeriksaan atas pungutan dan penggunaan dana oleh BPDPKS, PT Pertamina (Persero) selaku BUBBM, dan badan usaha lain yang memproduksi biodiesel. Hasilnya, BPK menyatakan pengelolaan pungutan dan penggunaan dana telah sesuai kriteria, namun ada catatan pengecualian.

Pengecualian muncul karena ada penggunaan dana perkebunan kelapa sawit untuk membiayai kegiatan verifikasi pembayaran selisih harga biodiesel yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perhimpunan dan Penggunaan dan Perkebunan Kelapa Sawit.

Pada semester II 2020 BPK melakukan pemeriksaan DTT atas pengelolaan dan pemanfaatan dana perkebunan kelapa sawit pada 3 K/L,
yaitu Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat IHPS II Tahun 2020 Penggunaan dana perkebunan kelapa sawit untuk penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel tahun 2018-2020 di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 2 entitas dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 entitas.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 21 temuan yang memuat 41 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 23 kelemahan sistem pengendalian intern, 13 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,24 triliun, dan 5 permasalahan 3E sebesar Rp11,05 juta.

Bagian selanjutnya akan menguraikan secara terperinci permasalahan signifikan yang ditemukan pada masing-masing pemeriksaan. Pungutan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS merupakan BLU yang susunan dan tata kerja organisasinya berdasarkan PMK No. 113/PMK.01/2015 tanggal 11 juni 2015. BPDPKS bergerak pada bidang pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit yang dibentuk sebagai pelaksanaan amanat pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yakni menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan Crude Palm Oil/CPO Supporting Fund (CSF) yang akan digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Pengunaan dana perkebunan sawit digunakan oleh BPDPKS untuk melaksanakan program sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan dan Perkebunan Kelapa Sawit yang kemudian ditetapkan implementasinya oleh BPDPKS menjadi program-program antara lain peremajaan perkebunan kelapa sawit, pengembangan dan pemanfaatan bahan bakar nabati, ppenelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, promosi perkebunan kelapa sawit, pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit, dan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.

Pendanaan program-program BPDPKS sebagaimana diuraikan di atas bersumber dari pengelolaan penempatan dana dan nilai pungutan ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya.

BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pungutan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit pada BPDPKS, PT Pertamina (Persero) sebagai BUBBM dan BUBBM lainnya yang memproduksi biosolar dengan campuran biodiesel untuk tahun 2018 -semester I tahun 2020. Lingkup pemeriksaan meliputi pungutan dan
penggunaan dana perkebunan kelapa sawit tahun 2018-semester I tahun 2020.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa atas pengelolaan pungutan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit pada BPDPKS, PT Pertamina (Persero) selaku BUBBM, dan BUBBM lainnya yang memproduksi biosolar dengan campuran biodiesel telah sesuai kriteria dengan pengecualian.

Permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan pungutan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit pada BPDPKS, di antaranya:

● Penggunaan dana perkebunan kelapa sawit untuk membiayai kegiatan verifikasi pembayaran selisih harga biodiesel tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 Besaran dana untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan BBN jenis biodiesel, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2018, diberikan kepada Badan Usaha BBN (BUBBN) jenis biodiesel, setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian ESDM untuk menjadi dasar pembayaran selisih kurang pengadaan biodiesel oleh BPDPKS.

Menindaklanjuti Perpres Nomor 66 Tahun 2018 Menteri ESDM mengatur ketentuan pengadaan BBN Jenis biodiesel, termasuk verifikasi, dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Dalam Permen ESDM tersebut ditetapkan bahwa dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen permintaan pembayaran dana pembiayaan biodiesel, Menteri ESDM melalui Dirjen Migas dapat dibantu oleh surveyor yang ditunjuk dan didanai oleh BPDPKS. Pengaturan pendanaan surveyor oleh BPDPKS dalam Permen 41 Tahun 2018 tidak memperhatikan ketentuan yang dimuat dalam Perpres 66 Tahun 2018, terutama mengenai lingkup yang menjadi tugas BPDPKS terkait dengan verifikasi dan kewenangan untuk mengatur penggunaan dana oleh BPDPKS.

Lingkup verifikasi yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tidak hanya atas kegiatan penyaluran biodiesel, namun juga meliputi kegiatan pencampuran dan penyaluran biosolar.

Hal ini mengakibatkan pengeluaran dana pekerjaan jasa surveyor dalam rangka verifikasi permintaan pembayaran dana pembiayaan biodiesel tahun 2018-semester I 2020 membebani anggaran BPDPKS sebesar Rp95,36 miliar. BPK merekomendasikan Direktur Utama BPDPKS agar berkoordinasi dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk menetapkan kebijakan verifikasi pencampuran sesuai dengan Perpres Nomor 66 Tahun 2018.

Penyaluran dana peremajaan belum sepenuhnya dapat menjamin penggunaannya sesuai tujuan yang ditetapkan BPDPKS telah menyalurkan dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) tahun 2018-Juni 2020 sebesar Rp3,51 triliun dan penggunaannya telah direalisasikan sebesar Rp1,57 triliun (45%).

Atas penyaluran dana PPKS tersebut, BPDPKS menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaan dana bantuan pengelolaan belanja barang berupa bantuan dana untuk PPKS pada BPDPKS untuk periode tahun 2018-semester I 2020, yang mencakup progres pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana dan sisa dana PPKS yang belum digunakan sampai dengan 31 Desember 2020, menunjukkan permasalahan di antaranya sebagai berikut:

Grafik hasil audit BPK soal BPDPKS (Sumber:BPK RI)

- Terdapat pekebun penerima dana PPKS yang teridentifikasi menerima dana peremajaan kelapa sawit melebihi ketentuan yaitu paling luas hanya 4 hektar per pekebun.

- Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana peremajaan kelapa sawit belum disampaikan secara tertib karena melebihi 14 hari kerja setelah pencairan dana.
- Aplikasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) online belum dapat memberikan informasi penyaluran dana dan realisasi penggunaannya secara lebih optimal.

Hal ini mengakibatkan adanya potensi kelebihan penyaluran dana PPKS sebesar Rp1,79 miliar, penggunaan dana perkebunan yang tidak sesuai perjanjian, dan data yang dihasilkan aplikasi PSR Online belum dapat digunakan untuk melakukan monitoring penyaluran dan penggunaan dana secara optimal.

BPK merekomendasikan Direktur Utama BPDPKS agar berkoordinasi dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian untuk melakukan verifikasi kembali data
luas lahan pekebun yang terindikasi mendapatkan kelebihan dana PPKS dan melakukan penagihan kepada kelompok tani (Poktan) jika terdapat kelebihan penyaluran dana, pengembalian dana ke rekening BPDPKS jika terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai perjanjian, dan memantau ketertiban pengisian fitur yang telah ada pada PSR online serta menyempurnakan aplikasi PSR online.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan pungutan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit pada BPDPKS mengungkapkan 9 temuan yang memuat 19 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 11 kelemahan sistem pengendalian intern, 6 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp5,09 miliar.

Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati

MEKANISME penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel dimulai dengan adanya kewajiban Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM) untuk melakukan pencampuran BBN jenis biodiesel dengan BBM jenis minyak solar sesuai kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri ESDM. Terkait hal ini, Kementerian ESDM akan menetapkan BUBBM yang akan melaksanakan pengadaan BBN jenis biodiesel dan alokasi volume BBN yang akan dimanfaatkan oleh masing-masing BUBBM.

Kementerian ESDM juga menetapkan Badan Usaha BBN (BUBBN) yang akan mengikuti pengadaan BBN jenis biodiesel dan alokasi volume yang akan disediakan oleh setiap BUBBN. Selanjutnya, BUBBN yang telah menandatangani kontrak dengan BUBBM, dan telah menyalurkan BBN jenis biodiesel, berhak memperoleh dana pembiayaan biodiesel dari
BPDPKS setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian ESDM.

Dalam rangka memantau pelaksanaan penyaluran BBN jenis biodiesel, maka BUBBN dan BUBBM wajib menyampaikan laporan secara bulanan. Dalam hal ini, BUBBN melaporkan volume penyaluran BBN jenis biodiesel dan BUBBM melaporkan volume penerimaan, realisasi pencampuran, dan penolakan pengiriman (bila perlu). Kementerian ESDM akan melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap laporan tersebut. Jika terdapat BUBBN dan BUBBM yang tidak memenuhi ketentuan, maka Kementerian ESDM akan memberikan sanksi berupa denda dan/atau pencabutan izin usaha. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa kegiatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dilakukan tidak sesuai dengan kriteria. Permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pemeriksaan ini antara lain:

● Ditjen Migas Kementerian ESDM telah menerbitkan surat tagihan sanksi administrasi berupa denda penyaluran pada tahun 2018 sebesar Rp821,88 miliar kepada badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban penyaluran, namun belum terdapat pembayaran oleh badan usaha. Sementara pada tahun 2019 dan 2020 terdapat potensi denda penyaluran minimal sebesar Rp400,17 miliar, namun Kementerian ESDM belum menetapkan sanksi tersebut. Hal ini mengakibatkan negara belum menerima pendapatan denda sebesar Rp821,88 miliar dan adanya potensi denda tahun 2019 dan 2020 minimal sebesar Rp400,17 miliar yang belum ditetapkan.

BPK merekomendasikan Kementerian ESDM agar memproses sesuai ketentuan atas surat tagihan sanksi administrasi yang telah diterbitkan dengan menyetorkan ke kas negara, dan berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk penetapan pemberian sanksi denda kepada badan usaha untuk periode tahun 2019 dan 2020 untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara.

● Pengawasan Dirjen Migas terhadap pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan BBN jenis biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh BPDPKS tidak sesuai dengan pedoman verifikasi yang telah ditetapkan. Di antaranya, Tim Pengawas selama tahun 2019-2020 tidak melakukan evaluasi atas hasil verifikasi laporan yang disampaikan oleh BUBBN dan BUBBM serta tidak pernah memonitor kecukupan dan kelayakan sarana dan fasilitas BUBBM dan BUBBN. Sebagai akibatnya, Kementerian ESDM tidak dapat mengukur efektivitas pencapaian tujuan dalam kegiatan penyediaan dan pemanfaatan BBN jenis biodiesel.

BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar menginstruksikan Tim Pengawas pada Kementerian ESDM merumuskan kertas kerja alokasi biodiesel secara komprehensif serta membuat database penyaluran biosolar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas penggunaan dana perkebunan kelapa sawit untuk penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel pada Kementerian ESDM mengungkapkan 8 temuan yang memuat 12 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 8 kelemahan sistem pengendalian intern, 2 ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,22 triliun.

Kontribusi Laporan : Rio Rizalino, Ghivary Apriman, Yudi Rachman

(Tim Liputan Investigasi\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar