Tahun 2019 Oligarki Semakin Brutal dan Menuju Kriminal

Jakarta, law-justice.co - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengamini pernyataan salah seorang deklarator Front Nasional Pancasila Penyelamat Negara (FNPPN), Nurman Diah tentang politik di Indonesia kini semakin brutal.

Lewat akun Twitter pribadinya, Anthony Budiawan seolah sepakat bahwa politik di Indonesia semakin brutal, bahkan menjurus kriminal. Di mana oligarki mengatur semua elemen pemerintahan, mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dia lantas menjabarkan bahwa awalnya, atau di tahun 2014 oligarki baru sebatas adu nasib. Pemimpin yang lemah dan nurut dipasang. Baru kemudian semua digasak.

“Awalnya oligarki adu nasib (2014), pasang pemimpin lemah, nurut, nekat, semua dilanggar, APBN digasak,” ujarnya.

Sementara lima tahun terakhir, sambungnya, oligarki semakin brutal. Bahkan tidak berkehendak untuk mengubah konstitusi.

Bahkan sebagaimana informasi yang didapat politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, uang hasil korupsi ekspor CPO akan digunakan untuk mendanai penundaan pemilu.

“2019 oligarki semakin brutal menuju kriminal: pemilu kardus, kriminalisasi UU, mau kudeta konstitusi dengan tunda pemilu, pakai uang korupsi ekspor CPO?” tutupnya.

Nurman Diah sempat mengurai bahwa politik semakin brutal. Tolak ukurnya adalah semua elemen pemerintahan, mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang seolah dikuasai oligarki.

“DPR memfasilitasi, membuat UU yang bertentangan dengan UUD. Semua itu dijaga oleh MK untuk melanggengkan pelanggaran UUD. Yang mengatur di belakang semua itu oligarki yang lapar dan buas,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (27/4).

Awalnya oligarki adu nasib (2014), pasang pemimpin lemah, nurut, nekat, semua dilanggar, APBN digasak. 2019 oligarki semakin brutal menuju kriminal: pemilu kardus, kriminalisasi UU, mau kudeta konstitusi dengan tunda pemilu, pakai uang Korupsi ekspor CPO?https://t.co/IJpJVyoIax

— Anthony Budiawan (@AnthonyBudiawan) April 29, 2022