Fahri: Kandidat Capres Jangan Mau Diming-imingi Tiket Oleh Oligarki

Jakarta, law-justice.co - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengajak seluruh tokoh kandidat calon presiden (Capres) yang akan bertarung di Pilpres 2024 untuk fokus menggunakan tiket baru untuk maju. Menurutnya, para capres tak boleh menggunakan tiket yang sudah basi atau kedaluwarsa.

Tiket Pilpres baru yang dimaksud Fahri adalah tiket yang diambil dari perolehan suara dari Pemilu terbaru yakni Pemilu 2024. Bukan justru tiket yang sudah dianggap kedaluarsa yakni tiket pilpres yang diambil dari perolehan suara pada Pemilu 2019.

Awalnya Fahri mencuit di Twitternya bahwa hingga akhir Ramadhan ini para capres belum sadar juga bahwa mereka tidak punya tiket Pilpres dan mereka hanya diiming-imingi tiket palsu oleh oligarki.

Padahal, kata Fahri, seharusnya para capres harus fokus untuk bisa mendapatkan tiket baru untuk maju di Pilpres 2024.

"Saya mengajak semua calon presiden untuk fokus kepada kemurnian perolehan tiket yang dilakukan secara ksatria bahwa tiket pilpres itu harus lah tiket baru. Tidak boleh tiket basi dan tiket palsu," kata Fahri, dikutip, Sabtu (30/4/2022).

Fahri mengatakan, tiket Pilpres kedaluwarsa yakni melihat perolehan suara Pemilu 2019 dari parpol itu seharusnya tak bisa lagi digunakan. Menurutnya, itu hanya bisa dipakai 5 tahunan tidak boleh lebih.

"Tidak boleh dipakai lebih dari lima tahun dan pada saat terjadinya Pilpres tiket itu sudah hangus, sudah kosong, sudah tidak bisa dipakai, sudah kedaluwarsa. Itu yang harusnya difokuskan," tuturnya.

Menurut Fahri para Capres, baru dianggap punya harga diri dan layak didukung kalau mereka menolak tiket kedaluwarsa untuk dijadikan tiket Pilpres 2024.

Ia mengatakan, ikut-ikutan mengemis tiket palsu membuat mereka nampak tidak punya kualifikasi sama sekali.

Adapun mantan Wakil Ketua DPR RI ini menyarankan, jika para capres itu benar ingin menggunakan kemurnian tiket baru yakni bisa dilakukan dengan beberapa hal.

"Ya kalau mereka belum punya partai ya ikut kampanye dengan masyrakat sipil. Tapi kalau sudah punya partai dorong supaya partainya melakukan revisi terhadap penggunaan tiket kedaluwarsa itu. Karena itu akan menjadi preseden buruk dalam sejarah demokrasi kita bagaimana bisa tiket yang sudah hangus, sudah basi, sudah kosong, masih bisa dipakai," pungkasnya.