Ada 14 Proyek Utama di RKP 2023, Termasuk Pembangunan IKN Nusantara

Kamis, 28/04/2022 19:55 WIB
Prosesi ritual penyatuan tanah dan air di IKN Nusantara (tempo)

Prosesi ritual penyatuan tanah dan air di IKN Nusantara (tempo)

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah telah memasukkan 14 proyek utama dalam draf rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2023. Salah satunya adalah soal pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan hal tersebut dalam acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (28/4). Ketua Umum PPP ini mengatakan, ada 14 proyek utama atau major project yang dimasukkan pemerintah ke dalam draf RKP 2023.

"Dalam menyusun project major ini diperkuat dengan penerapan mekanisme clearing house perencanaan untuk menjamin kemanfaatan output pembangunan bagi masyarakat," ujar Suharso.

Suharso merinci 14 major project beberapa di antaranya kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem kesehatan nasional,serta pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.

"Kemudian percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua, pembangunan ibukota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, serta pembangunan fasilitas pengolahan limbah medika," sambung Suharso.

Mantan Anggota DPR pasca reformasi ini menuturkan, ketetapan pemerintah hanya memasukkan belasan major project tersebut karena dianggap memiliki peran signifikan dalam mendukung capaian prioritas nasional

Adapun prioritas nasional yang difokuskan pemerintah dalam RKP 2023 dirangkum ke dalam 7 poin pembangunan. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,3 hingga 5,9 persen. Kedua tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6 persen, rasio gini 0,375, dan penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen.

"Selain itu indeks pembangunan manusia 73,31. Kemudian tingkat kemiskinan 7,5 persen, dan nilai tukar petani 103 hingga 105, nilai tukar nelayan 106 hingga 107," tutup Suharso.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar