Andi Arief, Ketua Bapilu Partai Demokrat

Mari Menyelamatkan Indonesia

Rabu, 27/04/2022 09:26 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Andi Arief . (istimewa)

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Andi Arief . (istimewa)

Jakarta, law-justice.co - Apakah yang menjadi ukuran sebuah rezim bisa bertahan atau sebaliknya.

Paling tidak ada 5 hal yang bisa menjadi acuan sebagai deteksi awal.

Pertama, pandangan rakyat terhadap situasi politik nasional.
Kedua, pandangan rakyat terhadap kondisi keamanan nasional.
Ketiga, pandangan rakyat terhadap penegakan hukum nasional.
Keempat, pandangan rakyat terhadap pemberantasan korupsi.
Kelima, pandangan terhadap situasi ekonomi nasional.
Keenam, tingkat kepuasan terhadap rejim yang berkuasa.

Survey Indikator Politik (dengan mengambil data gabungan Lembaga Survey Indonesia Djayadi Hanan dan data SMRC ) yang dipublikasi hari ini, menunjukkan ada trend menurun hampir di semua ukuran di atas.

Bisa disimpulkan bahwa Inilah masa-masa terburuk sejak Rezim Jokowi berkuasa 7 tahun lebih. 10 tahun SBY berkuasa, dengan segala tantangannya, belum pernah ada situasi seburuk ini. Mungkin ada turun naik pandangan rakyat terhadap Pemerintahan SBY JK/SBY Boediono, tetapi tidak di semua level.

Masa-masa terburuk atau masa-masa sulit ini apakah mampu diatasi Pemerintahan Jokowi atau tidak, kita akan lihat laju sejarah ke depan. Apakah selesai hanya dengan reshufle kabinet seperti selama ini, ataukah bukan lagi masalahnya pada para menteri. Reshufle adalah satu-satunya senjata pemerintahan berkuasa mengubah trend.

Mari kita lihat satu persatu:

A. Hanya 23 persen rakyat yang menganggap situasi politik baik mengalami penurunan 7 persen selama 3 bulan. sementara 31 persen menganggap buruk di bulan april ini. Dari Februari yang hanya 19 persen menganggap buruk. Bahkan yang menganggap biasa-biasa saja situasi politik juga alami penurunan.

B. Trend Keamanan naaioanal

Meski masih 54 persen rakyat yang menganggap baik keamanan nasional, namun kondisinya terus alami penurunan. Dari 63 persen, kini rakyat yang menganggap baik tinggal 54 persen. Kenaikan terjadi pada pandangan rakyat yang meragukan situasi keamanan naaional.

C. Trend Penegakan hukum.

Pemerintahan Jokowi menghadapai persoalan berat dalam masalah keadilan dan penegakan hukum. Hanya 34 persen rakyat yang menganggap penegakan hukum membaik. Terus menerus turun. Selama berkuasa hanya pernah sekali cukup tinggi yaitu 47 persen. Sementara pandangan rakyat yang menganggap Pemerintahan Jokowi buruk dalam penegakan hukum terus naik kini mencapi 29 persen.

D. Trend Penanganan /pemberantasan Korupsi.

April ini rakyat yang menganggap pemberantasana Korupai era Jokowi baik tinggal 29 persen. Sudah terjadi "cross" diaman 38 persen rakyat sudah tidak mempercayai Jokowi memberantas korupsi. Bahkan yang mengnggap biasa-biasa saja penangan korupsi kini sudah satu basket dengan yang menganggap penanganan korupsi baik.

Kondisi ini cukup krusial, karena bisa saja pandangan rakyat terhadap pemberantasan korupsi era Jokowi tidak dapat dipercaya lagi, bukan pada melindungi kroni dan lingkarannya, namun bisa mengarah pada dirinya.

E. Trend kondisi ekonomi nasional

jeritan rakyat di akar rumput, UMKM, Petani, Buruh, kelas Menengah baru, para pengusaha dll adalah nyata. Pemerintahan Jokowi saat ini hanya dianggap baik oleh 22 persen rakyat. Lebih dari 37 persen rakyat yang menganggap Pemerintahan Jokowi gagal dalam membangun ekonomi.terburuk sejak 2014. Ketidakpercayaan rakyat ini terjadi terus menurun bahkan terjadi sebelum adanya serangan covid.

F. Trend Kepuasan pada Jokowi

Dalam 4 bulan terakhir, kepuasan terhadap rejim Jokowi alami terjun bebas cukup besar yaitu 16 persen. Dari 75 persen awal Januari 2022 menjadi 59 persen bulan april ini. Ini tentunya akumulasi. Saat Soeharto menjelan jatuh 1998, pandangan dan kepuasan rakyat atas kepemimpinannya dalam waktu 4 bulan anjlok tiba-tiba.

Pertanyaannya kemudian, apakah Pak Jokowi masih memiliki jurus ampuh untuk menangani berbagai hal penting dalam kekuasaannya, ataukah akan bertambah buruk sehingga harus menyerah pada keadaan.

Jurus ampuh belum terlihat. Menkeu Sri Mulyani tampaknya sudah bukan lagi super woman aeperti dulu. Menkopolhukam Mahfud MD kelihatannya sudah separuh angkat tangan terhadap keadaan seperti pernyataannya di sebuab video wawancara.

Bagaimana jalan keluarnya mengatasi kebuntuan?

Kita menolak kudeta atau teori orang kuat yang dikemukakan Menkopolhukam.

Masih ada jalan, rembug pemimpin bangsa dan partai yang kini dipercaya rakyat dan ada dalam tangkapan survey itu.

Paling tidak dimulai dari rembug partai politik PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat dan PKS dan Nasdem. Ada tujuh partai yang saat ini.masih dipercaya rakyat untuk mencari jalan keluar persoalan kebangsaan ini.

Bukan diserahkan pada satu atau dua menteri saja. Bahkan Indonesia maaih mempunyai dua aset guru bangsa Ibu Megawati dan SBY.

Libatkan unsur lain yang lebih luas, tokoh oposisi non parlemen, tokoh masyarakat, rektor, Ormas besar dll.

Bahkan, rembug penyelamatan negara ini akan semakin lengkap jika mendengarkan mereka yang dalam survey mendapat kepercayaan rakyat, Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar, AHY, Ridwan Kamil, Sandi Uno, Puan Maharani dll

 

(Tim Liputan News\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar