Gubernur BI Bongkar Masalah Serius yang Dihadapi Negara Berkembang

Jakarta, law-justice.co - Lonjakan inflasi disebut sebagai masalah serius yang mengancam negara berkembang. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

"Beberapa negara berkembang hanya ingin pulih dengan fiskal yang terbatas, serta beberapa negara berkembang memiliki masalah utang," ucap Perry dalam Side Event G20, High Level Discussion, Jumat (22/4).

Tak hanya di negara berkembang, inflasi juga menimbulkan masalah di negara maju di mana penduduknya harus membayar harga kebutuhan pokok lebih mahal.

Menurut Perry, kenaikan inflasi di berbagai negara tak lepas dari dampak konflik Rusia dan Ukraina yang belum berakhir. Perang antara kedua negara membuah harga komoditas melesat, terutama bahan pangan dan energi.

Selain inflasi, perseteruan kedua negara juga mengganggu rantai pasokan global. Kondisi itu membuat pertumbuhan ekonomi melambat.

Tak ayal, sambungnya, Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi ke bawah proyeksi ekonomi global tahun ini dari 4,4 persen menjadi 3,6 persen.

Tak hanya di jalur perdagangan, konflik Rusia dan Ukraina pun memberi dampak kepada jalur keuangan. Dalam hal ini, bank sentral di berbagai negara mulai memperketat kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan.

First Deputy Managing Director IMF Gita Gopinath mengungkapkan lembaganya memperkirakan inflasi negara berkembang tahun ini bisa mencapai 8,7 persen pada tahun ini atau loncat dari realisasi tahun lalu, 5,9 persen.

Selain itu, lembaga keuangan internasional ini juga menaksir inflasi negara maju 5,7 persen tahun ini atau lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya 3,1 persen.

"Kenaikan harga energi dan pangan menambah tekanan inflasi di saat tekanan inflasi sudah cukup tinggi di banyak negara di dunia," kata Gopinath dalam kesempatan yang sama.