Jika Tak Mau Berhadapan dengan Mega & Rakyat, Jokowi Harus Pecat Luhut

Jakarta, law-justice.co - Banyak kalangan yang sudah menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendengarkan dan mengikuti petunjuk Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan segera mengabaikan permainan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan dalam mengelola negara.

Salah satunya datang dari Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi.

Kata dia, penundaan pemilu merupakan permainan politik yang dimainkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut dan gengnya, seperti yang dibaca sangat jelas oleh Megawati.

"Makanya Mega menolak permainan itu. Karena permainan penundaan pemilu didasarkan pada big data bohong oleh Luhut. Maka penundaan pemilu oleh Luhut itu menjerumuskan Jokowi," ujar Muslim seperti melansir rmol.id.

Karena, kata Muslim, penundaan pemilu hanya mengakomodir kepentingan Luhut, bukan kepentingan rakyat Indonesia.

"Jokowi harus segera memecat dan memberhentikan Luhut," tegas Muslim.

Jika tidak, Jokowi akan dianggap "main mata" dengan Luhu dalam hal penundaan pemilu.

"Jokowi harus mendengarkan Megawati dan abaikan permainan Luhut soal penundaan pemilu. Jika tidak, akibat permainan Luhut penundaan pemilu ini, Jokowi akan berhadapan dengan Megawati dan rakyat," terang Muslim.

Muslim kembali menegaskan dan meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera memecat Luhut. Karena, akibat kebohongan Luhut soal big data, kata Muslim, mengakibatkan gelombang amarah rakyat yang juga berdampak kepada Jokowi.

"Karena rakyat anggap Jokowi lindungi Luhut. Karena tindakan Luhut ini merongrong kedaulatan rakyat, merusak konsitusi dan mencederai demokrasi," pungkas Muslim.