Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI

Jalan Panjang Jaminan Kesehatan dan Pensiun Terjangkau Bagi Rakyat RI

Minggu, 17/04/2022 19:37 WIB
Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI (Net)

Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI (Net)

Jakarta, law-justice.co - Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) yang dinikmati masyarakat Indonesia saat ini ternyata belum mencapai titik final. Menjadi tantangan terberat justru merubah mindset pemerintah yang keburu menyamakan JKN dengan asuransi komersial, padahal esensi dari JKN adalah menciptakan jaminan Kesehatan dan pensiun yang terjangkau dengan kualitas terbaik. Inilah yang menjadi keresahan terbesar bagi Hasbullah Thabrany.


Siapa sangka, pria yang punya nama keren Jack Bhull diantara kawan-kawannya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) punya masa kecil yang sederhana. Hasbullah muda yang tumbuh besar di Cawang ini kerap membantu orangtuanya mencangkul dan mengembala kambing sesuai dengan era Jakarta di masa itu. Hasbullah kecil yang ceria sangat suka permainan tradisional. Saat SD Hasbullah menjalani sekolah Pagi dan Petang, Pagi Sekolah Dasar Negeri, Sore Sekolah Madrasah.


Hasbullah terbilang remaja yang punya prestasi mentereng di sekolahnya, ia kerap mendapatkan juara kelas di SMAN 14 Cililitan, bahkan tiga universitas terbaik di negeri ini seperti ITB, IPB dan UI menerima Hasbullah, hingga akhirnya Hasbullah menambatkan pilihan pada FKUI.


Meski hidup dari keluarga pas-pasan, sebagai calon dokter, Hasbullah muda justru aktif di kegiatan kemahasiswaan, ia bergabung dalam keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), aktif di Pers Mahasiswa, bahkan sempat menjadi pemimpin redaksi di salah satu media kedokteran, Hasbullah kerap berbincang dengan tokoh-tokoh hebat, hal ini yang membuatnya punya pemikiran yang kritis dan progresif.


Pria Betawi kelahiran 21 Mei 1954 ini menyelesaikan Pendidikan di FKUI tahun 1980, Setahun kemudian ia melanjutkan pendidikan di University of California di Berkeley, Amerika Serikat. Gelar Master of Public Health dan Doctor of Public Health diraihnya dari universitas terkemuka di dunia tersebut. Ia juga mengambil pendidikan profesi dari Health Insurance Association of America dan berkerja pada Rand Corporation di Santa Monica, California, suatu lembaga penelitian bergengsi di dunia.


Mengamati kondisi masyarakat Amerika Serikat saat itu yang punya banyak persoalan pada jaminan Kesehatan akibat dominasi asuransi komersil hingga membuat masyarakat stres saat pendapatannya lebih banyak untuk membayar asuransi berimbas pada tingkat kesejahteraan masyarakat amerika yang semakin menurun, membuat Hasbullah terinspirasi menulis desertasi berjudul Health Insurance and the Demand for Medical Care in Indonesia.


Usai berhasil menyelesaikan Pendidikan di Barkley, ia mengikuti banyak kursus singkat dalam bidang social insurance dan social security di beberapa Negara seperti di Jerman, Filipina, dan Muangtai, yang diyakininya sebagai sistem yang paling cocok untuk Indonesia yang memungkinkannya terwujud keadilan sosial, equity egaliter. Ia dengan cermat meninjau dan mempelajari sistem asuransi kesehatan nasional di Amerika, Kanada, Belanda, Jerman, Jepang, Korea, Taiwan, Filipina, dan Muangtai.


Sampai pada kesimpulan, bahwa Hasbullah akan memperjuangkan keadilan ini dengan prinsip. “Setiap orang harus mendapatkan pelayanan medis, ketika sakit, sesuai dengan kebutuhan medisnya terlepas dari status sosial-ekonomi, ras, atau aliran politik”


Berbekal mimpi besar itu, Hasbullah merasa tidak akan berkembang jika hanya menjadi dokter, panggilan hatinya justru menjadi pengajar di UI karena baginya menjadi dengan menjadi dosen ilmunya akan berkembang. ”Kalau Cuma cari duit dari praktik, menghabiskan waktu untuk jadi dokter jaga, saya tak akan punya waktu untuk mengenal hal lain di dunia,” ungkapnya.


Menjadi Aktifis mahasiswa juga bukan perkara mudah, Hasbullah mengungkap bahwa sertifikat dosennya sempat dicabut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan era Fuad Hasan akibat tercatat sebagai aktivis HMI, akan tetapi tak lama kemudian ia diperbolehkan kembali menjadi dosen bersertifikat setelah menuliskan sebuah surat kepada Menteri Pendidikan.


Hasbullah kemudian fokus pada keahliannya di Bidang asuransi kesehatan dan jaminan sosial. Sekembalinya dari menuntut ilmu kebijakan kesehatan, kekhususan ekonomi kesehatan, ia menyadari bahwa ilmu asuransi kesehatan sangat tidak difahami di Indonesia. Ia memulai menyebarkan ilmu asuransi kesehatan dengan menawarkan kuliah asuransi kesehatan dan kursus asuransi kesehatan dalam rangka pendidikan profesi menggunakan modul-modul pendidikan profesi dari American Health Insurance Plans.


Hasbullah juga mendirikan organisasi PAMJAKI (Perhimpunan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia) tahun 1998 di mana ia menjadi Ketua Umum PAMJAKI sampai kini. Di tahun 2002 ia bergabung dalam Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dibentuk oleh Presiden Megawati untuk menyusun cetak biru sistem jaminan sosial di Indonesia yang kini telah diwujudkan dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.


Sebelumnya ia diusulkan oleh Menko Kesra untuk menjadi Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, semacam Majelis Wali Amanat untuk sistem jaminan sosial di Indoneisa, mewakili Departemen Kesehatan (Depkes). Namun, ketika Depkes mengubah program Askeskin, yang lebih sejalan dan sesuai UU SJSN menjadi Jamkesmas yang lebih jauh dari UU SJSN, maka ia tidak lagi diusulkan Depkes.


Ia menyatakan Jamkesmas tidak sesuai dengan UU SJSN, meskipun untuk rakyat memang tetap bermanfaat. Ia berpendirian bahwa seharusnya pejabat publik mentaati dan menjalankan UU yang telah ada, dan bukan mencari jalannya sendiri. Mimpinya adalah mewujudkan agar setiap orang di Indonesia memiliki asuransi kesehatan dan pensiun.

Sudah Idealkan Jaminan Kesehatan RI?


Hasbullah dengan lugas mengatakan, BELUM. Jaminan Kesehatan yang ideal adalah yang memenuhi kebutuhan seluruh masyarat.” Tanpa menimbulkan Catastropik Health Spending atau tanpa membuat penduduk jatuh miskin karena membayar biaya Kesehatan, dan Indonesia belum berani mewujudkan ini!” tegasnya.


Menurut Hasbullah, jika sistem Kesehatan sudah bagus seperti di Inggris, semua inklusif dan bisa menikmati fasilitas Kesehatan dengan gembira.” Dokter happy, Rumah Sakit Happy, rakyat happy, itulah yang disebut ideal,” ungkap dia.


Menurut pandangan Hasbullah, Jaminan Kesehatan di Indonesia saat ini rakyat justru dimiskinkan akibat sistem iuran yang belum beres.” Ironisnya Program PBI (Penerima Bantuan Iuran,red) justru belum memenuhi prinsip keekonomian, bayar ke dokter dan rumah sakit, harga keekonimian masih sepihak, sebab belanja Kesehatan bersumber JKN baru 0,07% dari PDB, bandingkan dengan Inggris yang sudah mencapai 8%, bahkan Korea Selatan sudah mencapai 6%,” bebernya.


Indonesia, dikatakan Hasbullah masih harus menempuh jalan Panjang menuju kesadaran untuk memprioritaskan Kesehatan masyarakat.” Masalahnya, banyak pejabat kita dari Presiden, Menteri dan DPR masih banyak yang belum paham apa tugas pemerintah, saat ini pikiran para pejabat masih didominasi sistem dagang asuransi komersil,” tukas dia.


Dengan mindset pemerintah yang salah, maka Hasbullah meyakini memperbaiki JKN masih sangat Panjang.” Minset kebijakan kita masih belum mampu untuk memperbaiki, padahal kemampuan keuangan ada, sudah seharusnya kita memprioritaskan Kesehatan masyarakat karena ini fondasi dari produktifitas warga, jika rakyat sehat maka akan lebih produktif negara juga akan lebih maju,” katanya.


Hasbullah heran, mengapa Kesehatan masyarakat bukan jadi prioritas di negara ini.” Padahal kalau kita tengok UUD 1945 padal 28 ayat 1 dan pasal 34 ayat 2-3 harusnya jadi prioritas, sudah kewajiban pemerintah mendanai Kesehatan, yang kita lihat justru disalokasi anggaran, pemerintah malah menggelotorkan dana yang tidak perlu seperti subsidi minyak goreng dan BBM, selama masih ada disalokasi anggaran, BPJS akan terus naik tarifnya, jadi masyarakat yang membayar iuran lebih besar akan mendapatkan kualitas terbaik, apa bedanya dengan asuransi komersil?” ujar dia.

 

Gonjang-ganjing Unitlink

Hasbullah berpendapat, persoalan unitlink bukan Cuma satu sisi, akan tetapi semua tergantung niat perusahaan asuransinya. ”Menjadi poin penting adalah komitmen dari perusahaan asuransi untuk menjaga klien dan performanya, kalau tujuannya profit kebanyakan mereka tak peduli dengan resiko nasabahnya, mereka menerima saja nasabah yang sudah sakit, tua dan ekonomi lemah,” ungkapnya.


Sebenarnya, konsep asuransi komersil apapun tidak menyelesaikan persoalan hak jaminan Kesehatan pada warga manapun.” Untuk itu kami mengembangkan JKN, asuransi komersil hanya boleh dijual bagi warga kelas menengah atas yang ingin mendapatkan kualitas pelayanan yang lebih baik, Asuransi komersil laris di Amerika dan Eropa, kalau di Indonesia sistem pengawasannya belum baik, sehingga sistem unitlink ini belum tertata,” tutur Hasbullah.

 

Akar persoalan Korupsi Asabri dan Jiwasraya

Produk asuransi merupakan produk dengan karateristik yang sulit dipahami orang awam, produk ini memiliki informasi asimetrik yang tinggi.”Pembeli asuransi kebanyakan tidak paham bayaran yang pantas untuknya apalagi resikonya, kontrak asuransi hanya Take it or Leave it tidak bisa tawar menawar seperti belanja barang,” ungkap Hasbullah.

Uang yang banyak, menjadi iming-iming dan daya Tarik untuk mengakali pembeli asuransi.” Uang yang sudah masuk ke perusahaan asuransi harus di investasi, uang banyak dari nasabah terkadang menjadi celah untuk mengakali dengan korupsi atau dicuri sekaligus, banyak juga klaim nasabah yang dimanipulasi,” jelas Hasbullah.


Dengan kondisi mengerikan seperti ini, Hasbullah mendorong pemerintah hadir dengan cara mengawasi dengan ketat perusahaan asuransi agar tidak mengakali dana nasabah.”Dalam hal ini Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) berperan penting, pemerintah harus tegas dan cermat!,” lanjutnya.


Dalam kaitan dengan JKN, ada DJSN sebagai pengawas, hanya saja Hasbullah menyayangkan peran yang diperlemah.”MK justru membatalkan ketentuan dalam UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS dan pengalihan program layanan Asabri, Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.


Mampukah RI Segera Endemi?

Hasbullah merasakan akhir-akhir ini pandemi di Indonesia sudah terasa seperti endemi, masyarakat seperti sudah terbiasa dengan keadaan dan bahkan makin kreatif dengan banyaknya pembatasan.” Yang terpenting kita semua paham bahwa Covid-19 ini penyakit menular, akan tetapi virusnya sudah bisa dicegah dengan vaksin,” ujarnya.


“Jika 80% warga Indonesia sudah divaksin dan sadar menjaga kebersihan maka tak masalah menjadi endemi, jika angka kematian rendah masyarakat sudah tidak akan ketakutan,” lanjut Hasbullah.

 

Pemulihan Kesehatan Pasca Pandemi

Saat ini, Hasbullah ditunjuk menjadi Chief of T20 of Global Health Sector of G20, ia mengaku tengah mempersiapkan bahasan soal isu Kesehatan global.” Kita sudah pengalaman dengan Covid-19, skema tersebut tertuang pada komitmen untuk berkontribusi pada pembangunan sistem kesehatan global.Selain itu dia juga mengingatkan bahwa tidak hanya pandemi, namun krisis iklim juga memberikan dampak kepada kesehatan, juga pada ekonomi,” ujarnya.

“Banyak negara berkembang menjadi tak mampu akibat pandemi, agar bisa keluar dari masalah Covid-19 dan tidak menimbulkan malapetaka, Ekonomi harus bisa dipulihkan dengan mendorong reformasi sistem mengaktifkan pajak yang progresif dan jaminan Kesehatan yang baik, negara didorong untuk disiplin mengelola, karena pendanaan menjadi kunci strategis untuk penanganan Covid-19,” lanjut dia.

 

Jelang Idul Fitri

Hasbullah mengingatkan agar masyarakat harus terus disiplin meskipun sudah banyak pelonggaran agar Covid-19 segera menjadi virus biasa.” Kalau masyarakat disiplin, pasien covid-19 hanya akan rawat jalan, Covid-19 akan dianggap virus biasa,” ujarnya.


Hikmah dari virus Covid-19, menurut Hasbullah, menimbulkan kesadaran bahwa Kesehatan merupakan isu yang sangat penting saat ini.” Ini menjadi pelajaran penting dimana kita lihat semua pejabat membicarakan Kesehatan, isu ini menjadi penting, semoga ini juga menjadi konsisten bukan hanya untuk virus Covid-19 tapi juga untuk penyakit lain seperti TBC, DBD atau malaria,” katanya.


Kebijakan Pemerintan dan IQ Rakyat

Apa kaitan kebijakan pemerintah dengan kecerdasan masyarakat, dalam hal ini Intelligence Quotients (IQ)? Tentu saja sangat berkaitan erat.” Pemahaman pejabat publik untuk memperkuat sistem Kesehatan yang Tangguh bisa membuat rakyat kita sehat dan produktif baik jangka pendek maupun jangka Panjang, karena Kesehatan memengaruhi tingkat Kesehatan bangsa, jika ibu-ibu sehat ia akan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anaknya, stunting bisa dicegah,” ungkap dia.


“Rata-rata IQ orang Indonesia 78,49. Angka ini di bawah IQ rata-rata penduduk dunia, yakni 82. Meskioun IQ bukan bukan satu-satunya alat untuk bersaing, akan tetapi IQ menunjukkan daya saing Indonesia masih sangat rendah, mungkin tidak semua orang bisa cerdas, tapi jika ada 10% saja orang cerdas di negara ini, Indonesia akan menjadi negara maju,” lanjut dia.

Hasbullah meyakini akan menjadi solutif jika pemahaman pemerintah yang sejalan dengan penguatan sistem Kesehatan akan membuat masyarakat sehat. “Pemahaman Pemerintah untuk memperkuat sistem Kesehatan yang Tangguh bisa membuat masyakat lebih sehat, apalagi kebijakan tersebut murni untuk kepentingan NKRI bukan kelompok entah itu agama, parpol atau etnis tertentu. Ini modal kita membangun bangsa menuju Indonesia emas, Singapura, China, Korea Selatan sudah berlari kencang, maka kita harus berlari lebih kencang agar Indonesia menjadi negara maju,” ungkapnya.

Rokok dan Sebuah Kesadaran

Rokok merupakan masalah Kesehatan terbesar di negeri ini, begitu banyak rakyat Indonesia yang kecanduan, herannya pemerintah masih melihat rokok justru menjadi sumber duit yang menggiurkan.” Bayangkan pemerintah memungut kurang lebih Rp200 Triliun dari cukai rokok, dan sesat pikir pemerintah menganggap cukai rokok dianggap sebagai sumbangan industri, bahkan pemerintah tak mau menandatangani FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), aneh sekali!,” ungkapnya.


Sebagai informasi, FCTC adalah traktat internasional pertama yang dibahas dalam forum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization). Fungsi dari FCTC itu adalah membatasi dan mengontrol penyebaran produk tembakau seperti rokok. Produk tembakau ini sudah terbukti menyebabkan berbagai penyakit berbahaya yang berakhir kematian, membuat kecanduan, dan pendapatan warga miskin dihabiskan untuk belanja rokok.


“Di Asia, hanya Indonesia yang tidak mau menandatangai FTCT, dengan alasan menggangu kedaulatan Indonesia, pertanyaannya, apa negara lain merasa tidak punya kedaulatan?,” tukas Hasbullah.


Padahal, sprit FCTC justru membuat rakyat Indonesia terbebas dari kecanduan belanja rokok yang mubazir, hal ini justru meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia .” Mata masyarakat Indonesia sudah banyak yang terbuka, saya mengapresiasi Muhammadiyah yang mengeluarkan Fatwa haram untuk rokok,” pungkasnya.

(Devi Puspitasari\Roy T Pakpahan)

Share:




Berita Terkait

Komentar