Yakin Tak Akan Ditemui Jokowi, BEM SI Pindah Lokasi Aksi Menuju DPR RI

Senin, 11/04/2022 05:28 WIB
Ilsutrasi Aksi Mahasiswa (DW)

Ilsutrasi Aksi Mahasiswa (DW)

Jakarta, law-justice.co - Rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) hari ini 11 April 2022 akan digelar di depan Gedung DPR RI Jakarta.

Berubahnya lokasi sasaran aksi itu dikarenakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini tidak akan turun menemui massa aksi unjuk rasa.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin saat dikonfirmasi mengenai alasan aksi pada Senin (11/4) dilakukan di DPR RI, bukan di sekitaran Istana Negara.

"Ini kita sepakatin dikonsolidasi bersama kawan-kawan BEM SI, kita memiliki analisa bahwa kalau titik aksinya di Istana, goalnya adalah Presiden Jokowi turun untuk menjumpai massa aksi, namun itu tidak akan mungkin dengan kondisi yang saat ini," ujar Kaharuddin, Minggu malam (10/4).

Kondisi yang dimaksud Kaharuddin adalah, adanya banyak kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan gerakan mahasiswa.

"Dan juga salah satu kunci untuk menutup kran amandemen ini adalah pada wakil rakyat, agar tidak mengkhianati konstitusi negara dengan tidak melakukan amandemen," kata Kaharuddin.

Selain itu kata Kaharuddin, aksi yang dilakukan dengan menggeruduk DPR RI juga bertujuan untuk menyambut aspirasi dari massa aksi yang datang dari berbagai daerah melalui DPR.

"Serta kawan-kawan daerah perlu disambut juga aspirasi nya dari daerah oleh karena itu perlu wakil rakyat di DPR RI untuk menjemput aspirasi tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Kaharuddin memberikan informasi bahwa aksi esok hari akan diselenggarakan di DPR RI sejak pukul 10.00 hingga menang.

Dalam aksi nantinya, BEM SI akan menyampaikan empat tuntutan, yaitu mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

Selanjutnya, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

Kemudian, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan presiden tiga periode.

Terakhir, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar