Muhammadiyah Beri Peringatan ke Jokowi dan Menteri

Jakarta, law-justice.co - Tokoh Muhammadiyah Anwar Abbas mengingatkan Presiden Joko Widodo dan anak buahnya untuk lebih fokus bekerja daripada mengurus isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu. Dia menilai masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat kini justru tak kunjung selesai karena manuver Jokowi dan para menteri.

"Persoalan yang dihadapi bangsa ini masih menumpuk seperti masalah kesehatan atau Covid-19, harga minyak, pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, ketidakadilan, utang negara yang semakin membengkak, dan persoalan kemandirian bangsa yang semakin tergerus baik dalam bidang ekonomi dan politik serta keamanan," ujar Anwar, Jumat (1/4).

Teranyar, ada dua menteri yang kembali bermanuver mengupayakan Jokowi kembali menjabat untuk periode ketiga. Mereka ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Baru-baru ini, Luhut hadir dalam acara silaturahmi Presiden Joko Widodo dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di bawah kepemimpinan Surta Wijaya yang berencana mendeklarasikan Jokowi tiga periode di Jakarta, Selasa lalu (29/3).

Sementara, Bahlil beberapa hari yang lalu menanggapi penolakan mayoritas publik terhadap isu penundaan pemilu da atau perpanjangan masa jabatan presiden. Dia meminta agar gagasan penundaan pemilu yang digaungkannya pertama kali jangan diharamkan.

Akan tetapi, Jokowi kembali menegaskan sikapnya terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jawa Tengah, Rabu kemarin (30/3).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengaku diteriaki warga agar bisa kembali memimpin di periode ketiga. Namun, dia menyatakan bahwa dirinya akan taat konstitusi yang berlaku sekarang.

Maka dari itu, Anwar meminta kepada menteri-menteri Jokowi yang bermanuver politik untuk lebih baik fokus bekerja supaya bisa memberikan dampak positif bagi kepala pemerintahan yang masih akan menjabat hingga tahun 2024.

"Adalah lebih baik mereka memfokuskan diri dan kegiatannya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, karena biasanya satu atau satu setengah tahun sebelum pemilu tahun 2024 para menteri dan tokoh-tokoh politik tersebut tentu akan lebih sibuk memikirkan masalah pemilu dan pilpres," tuturnya.

"Dan akibat itu pekerjaan yang harus dikerjakan tidak terkerjakan, sehingga usaha kita untuk melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat tidak tercapai. Dan akibatnya bak kata orang-orang arif, duit habis tapi rumah tidak selesai," tutup Anwar.