ProDEM: Logika Berpikir Menteri Bahlil Keliru dan Cenderung Tolol!
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule. (Rmol.id).
Jakarta, law-justice.co - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule menyatakan bahwa ada yang salah dalam pola pikir pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memandang wacana penundaan Pemilu 2024. Sebab, mereka berfikir penundaan itu disebut baik bagi investasi.
Sebagai informasi, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang terang mengeluarkan klaim tersebut usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi yang digelar Fraksi PKB DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (30/3).
Menurut Iwan, pernyataan Bahlil itu nyeleneh dan sesat pikir.
“Logika berpikir keliru Bahlil dan cenderung tolol,” katanya lewat akun twitter pribadinya.
Iwan Sumule menerangkan bahwa salah satu faktor investor ingin berinvestasi adalah adanya jaminan dan kepastian hukum.
Sementara wacana yang turut didengungkan Menteri Bahlil itu berpotensi membuat huru-hara politik.
Artinya, jika potensi itu muncul, maka investor akan mundur teratur.
Contoh nyatanya adalah sejumlah investor di Ibukota Negara baru yang mulai berguguran menarik diri.
“Jika konstitusi negara atau hukum tertinggi saja seenak udelnya mau dilanggar, bagaimana aturan hukum yang lebih rendah?” tegas Iwan Sumule.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dengan lantang meminta publik agar wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tidak diharamkan.
Baginya permintaan agar pemilu ditunda merupakan hal yang wajar terjadi dan tidak boleh dilarang di negara demokrasi. Nantinya, wacana ini akan bergantung pada putusan di parlemen, apakah akan setuju atau tidak.
“Orang mau cerita apa saja boleh. Jangan haramkan sesuatu yang tidak haram,” tegasnya.
Tidak cukup sampai di situ. Bahlil yang sedari awal menyebut pengusaha menginginkan adanya penundaan pemilu juga mengatakan bahwa berdasarkan pandangannya, penundaan Pemilu 2024 akan baik untuk investasi.
Logika berpikir keliru Bahlil dan cenderung tolol.
Bagaimana tidak, salah satu faktor investor ingin berinvestasi, karena adanya jaminan dan kepastian hukum.Jika konstitusi negara atau hukum tertinggi saja seenak udelnya mau dilanggar, bagaimana aturan hukum yang lebih rendah? pic.twitter.com/fWOIUp3NHT— Bos Sumule (@KetumProDEMnew) March 31, 2022
Komentar