DPR Restui BBM Naik, Netijen Nanya ke Puan: Kok Engga Nangis Lagi?

Jum'at, 01/04/2022 05:08 WIB
DPR Restui BBM Naik, Netijen Nanya ke Puan: Kok Engga Nangis Lagi? (Wartakota).

DPR Restui BBM Naik, Netijen Nanya ke Puan: Kok Engga Nangis Lagi? (Wartakota).

Jakarta, law-justice.co - Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan kabar mengenai Komisi VI DPR yang mendukung kenaikan harga BBM jenis Pertamax.

Sebelum akhirnya diputuskan semalam naik menjadi Rp 12.000, DPR telah menyetujui harga BBM Pertamax mencapai Rp16.000 per liter pada 1 April 2022.

Kabar DPR yang menyetujui kenaikan harga Pertamax dari itu menuai kritikan di kalangan warganet.

Warganet pun bertanya-tanya dan kembali mengingatkan bahwa Puan Maharani selaku Ketua DPR RI ini pernah menangis saat era SBY menaikkan harga BBM sebesar 200 perak.

"2beer! Kok ga nangis lagi kek waktu masa SBY naikin 200 perak? Loh loh kok sekarang malah kamu yang Acc?," ungkap warganet melalui akun Twitter @tubirfess pada, Rabu (30/3/2022).

Melalui akun @tubirfess, warganet turut menyematkan tangkapan layar pemberitaan bahwa DPR menyetujui harga Pertamax naik menjadi Rp16.000 per liter dan menyematkan foto Puan menangis.

Diketahui, Puan Maharani pernah menangis ketika pemerintahan SBY menaikkan harga BBM. Saat itu, Puan berpuisi sampai meneteskan air mata.

Cuitan yang menyinggung Puan Maharani tidak menangis saat harga BBM naik seperti era SBY menaikkan harga BBM ini langsung dibanjiri komentar warganet.

"Gatau deh capek gw ama pemeritah, semuanya dinaik-naikin…tunggu pertanggungjawabannya aja deh di akhirat," tulis warganet.

"Saya jadi mikir apa iya masyarakat kerjanya hanya naek motor dan mobil saja? Coba aja lebih sehat kayak jalan kaki atau naek sepeda gitu. Kata emak banteng," ujar warganet.

Beberapa hari yang lalu pada slah satu kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP), disebutkan bahwa Komisi VI DPR RI mendukung Pertamina untuk melakukan penyesuaian Pertamax yang harus mengikuti harga pasar.

Ini dilakukan agar keuangan Pertamina tidak terus-terusan mengalami kerugian. Di sisi lain, Komisi VI juga mendesak pemerintah agar dapat membayar piutang Pertamina, sehingga kondisi finansial perusahaan tak mengganggu proses penyaluran BBM ke pelosok negeri.

"Komisi VI DPR RI mendukung penyesuaian harga bahan bakar minyak non subsidi yang mengikuti harga keekonomian minyak dunia untuk menjamin kesehatan keuangan Pertamina dalam menjalankan penugasan pemerintah," jelas Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima yang disetujui anggota dalam RDP.

 

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar