Syaikhu Klaim Buruh akan Sejahtera Jika PKS Menang Pemilu

Jakarta, law-justice.co - Kesejahteraan buruh akan tercapai jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menang Pemilu. Pasalnya, selama ini PKS selalu berusaha untuk terus memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh melalui berbagai medium, antara lain melalui parlemen.

Hal itu disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam Upacara Penutupan Jambore Buruh Nasional yang digelar Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, pada Minggu (27/3/2022) di Cikeas, Bogor Jawa Barat.

"PKS sudah banyak memperjuangkan buruh melalui parlemen agar lebih sejahtera," ucap Ahmad Syaikhu dalam keterangan tertulis, Senin (28/3/2022).

Syaikhu menegaskan, pihaknya juga selalu konsisten menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja karena itu dinilai banyak merugikan buruh.

"PKS mendukung aspirasi buruh dalam legislasi terhadap UU Omnibus Law. Prosesnya banyak masalah dari awal," tegasnya.

Ia juga menyebut PKS menentang ketentuan baru tentang Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru bisa dicairkan setelah peserta mencapai usia 56 tahun.

"Alhamdulillah akhirnya ketentuan tentang JHT 56 tahun dibatalkan. Kita ikut andil menyuarakan," tegasnya lagi.

Lebih lanjut, Syaikhu mengajak seluruh peserta yang hadir, buruh atau pekerja yang tergabung dalam PKS untuk terus menjaga optimisme.

"Bila PKS menang di pemilu besok kesejahteraan buruh akan lebih meningkat dengan banyaknya kebijakan yang akan mensejahterakan buruh di kemudian hari. Buruh saat ini sangat menderita dengan banyaknya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang merugikan buruh. Lahirnya UU Omnibus Law Ciptaker dan peraturan turunan semua di kritisi oleh PKS melalui jalur yang legal," tuturnya.

Menurut Syaikhu, hanya PKS partai yang ada saat ini di parlemen yang menolak dengan tegas kebijakan pemerintah yang merugikan kaum buruh.

Ia juga merasa bangga dengan kegiatan yang dilakukan Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS. Kegiatan ini menggabungkan tiga hal, peningkatan fisik, rohani dan pengetahuan sekaligus.

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan buruh formal dan informal perwakilan dari provinsi dan kantong-kantong buruh di Indonesia.