Booster Jadi Syarat Wajib Mudik, Muhammadiyah: Akan Timbulkan Masalah!

Jakarta, law-justice.co - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menanggapi pernyataan Wakil Presiden (Wapres), KH Ma’ruf Amin yang menyebut booster akan dijadikan syarat untuk mudik Lebaran 2022.

Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu`ti mengatakan kebijakan itu dinilai akan menimbulkan masalah kepada masyarakat yang ingin melaksanakan mudik.

Sebab menurutnya Indonesia selama ini untuk perjalanan antar kota kini telah ada beberapa kelonggaran protokol kesehatan (Prokes) di berbagai daerah.

"Persyaratan booster akan menimbulkan masalah bagi masyarakat yang akan mudik," katanya seperti melansir sindonews.com.

Dirinya menyarankan agar pemerintah tetap memberlakukan kebijakan pelonggaran protokol kesehatan. Namun dilakukan secara efektif kepada seluruh masyarakat di Indonesia.

"Mestinya cukup dengan memperlakukan secara lebih efektif aturan yang sekarang ini," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menyebut booster akan dijadikan syarat untuk mudik Lebaran 2022.

Hal itu diungkapkan Wapres seusai meluncurkan digitalisasi pertanian di Pondok Pesantren atau Kopontren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa 22 Maret 2022.

“Nanti booster itu kita ingin jadikan sebagai syarat kalau nanti orang mau mudik. Selain vaksinasi sudah lengkap, dua kali, juga harus sudah dibooster,” ungkap Wapres.