Selesaikan Masalah dengan Kebijakan Pro Rakyat, Bukan Pro Proyek

Jakarta, law-justice.co - Tokoh Nasional yang juga Ekonom Senior, Rizal Ramli melakukan silaturahmi kepada sejumlah tokoh disela kunjungannya di Kota Medan, Sumatera Utara. Salah satunya, dia bertemu Rahudman Harahap.

Rizal Ramli bersilaturrahmi ke kediaman tokoh masyarakat Sumatera Utara itu, di Kompleks Tasbi Blok A No. 25, Kota Medan, pada Senin (21/3). Keduanya berdiskusi terkait perkembangan situasi bangsa kekinian.

Silaturrahmi dan diskusi tersebut, juga diikuti sekitar 70-an orang yang berasal dari aktivis mahasiswa, akademisi, tokoh pemuda, ormas dan ibu-ibu majelis taklim.

Rizal Ramli yang juga mantan Menko Kemaritiman di pemerintahan Presiden Joko Widodo ini menyampaikan, ia menyempatkan diri berkunjung dan berdiskusi karena Rahudman Harahap merupakan tokoh serta mantan Walikota Medan yang cukup berpengaruh di Sumatera Utara.

Soal kondisi bangsa, Rizal yakin pandemi Covid-19 akan segera berakhir. Sehingga saat ini saatnya Indonesia melakukan perbaikan kembali perekonomian yang telah sempat terpuruk.

Menurutnya, sejumlah strategi perlu dilakukan pemerintah agar pemulihan ekonomi bisa dilakukan lebih cepat. Ia pun mencontohkan sejumlah strategi yang pernah dilakukannya saat menjabat Menko Ekuin di era Presiden Gus Dur untuk mengatasi krisis ekonomi yang sebelumnya terjadi.

“Kuncinya, kita harus menyelesaikan masalah dengan kebijakan yang pro pada rakyat, bukan dengan proyek,” kata Rizal Ramli seperti melansir rmol.id.

Pemerintah, kata Rizal, harus bisa memperbaiki tingkat konsumsi masyarakat terlebih dahulu, karena konsumsi masyarakat merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar.

“Agar konsumsi masyarakat bisa meningkat, pemerintah harus membuat kebijakan yang berdampak pada meningkatnya pendapatan dan ekonomi masyarakat,” tuturnya.

Pemerintah, lanjutnya, harus mengurangi ketergantungan impor pangan dengan cara menghidupkan petani. Seperti ketergantungan impor kedelai yang berdampak pada tingginya harga kedelai di pasaran, menjadi keluhan pengusaha tahu dan tempe.

Ketergantungan impor kedelai ini, kata dia, karena petani kedelai di Indonesia kurang mendapat dukungan. Harga kedelai petani hanya dihargai Rp 5.000 per kg, sedangkan harga kedelai impor harganya mencapai Rp11.000 per kg.

“Coba kalau harga kedelai petani dihargai Rp 9.000 saja per kg dan ditampung oleh Bulog, petani kita akan kembali bergairah menanam kedelai. Kalau kedelai kita kualitasnya kurang bagus dan produksinya lebih rendah, pemerintah harus bantu petani menyediakan bibit kedelai dari Brazil yang kualitas dan produksinya lebih tinggi,” jelasnya.

Begitu juga pada tanaman padi agar Indonesia bisa swasembada beras. RR menilai perlu penyediaan lahan pertanian, irigasi yang memadai, pupuk bersubsidi yang bisa diperoleh petani, agar hasil pertanian dan ekonomi petani meningkat yang berdampak pada meningkatnya daya beli.

Selain itu, Rizal Ramli mengatakan pemerintah harus meningkatkan kredit UMKM yang saat ini baru sekitar 18 persen menjadi minimal 30 persen dari total kredit perbankan nasional.

“Jumlah UMKM kita sangat banyak, jika kredit UMKM bisa ditingkatkan hingga 30 persen dampaknya sangat luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena daya beli mereka akan meningkat,” terangnya.

Rizal Ramli mengaku memiliki cetak biru dan rekam jejak bagaimana mengatasi masalah perekonomian di Indonesia. Sehingga, dia mengaku sangat siap untuk menjadi Presiden Indonesia demi perbaikan kondisi bangsa.

“Kita juga punya formula bagaimana mengatasi persoalan hutang Indonesia yang sangat besar. Setiap tahun kita harus membayar Rp 700 triliun lebih cicilan pokok dan bunganya. Itu sangat membebani APBN," tegasnya.

"Kami juga punya formula untuk mengatasi berbagai persoalan lain, dan itu pernah saya sampaikan ke orang-orang dekat Jokowi tapi kurang dianggap,” demikian RR.