Menuju Bangsa Digital, Transformasi Digital harus Merata di Indonesia

Denpasar, Bali, law-justice.co - Percepatan akselerasi transformasi digital nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2020 lalu menjadi salah satu agenda prioritas Pemerintah.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector di bidang digital menjalankan arahan Kepala Negara melalui program dan kebijakan strategis baik dari pembangunan SDM bertalenta digital hingga penyediaan infrastruktur telekomunikasi.

Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Komunikasi Politik, Philip Gobang menyatakan, transformasi digital menjadi agenda penting mewujudkan Indonesia sebagai bangsa digital tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan berkelanjutan.

“Semua ini dilakukan untuk memastikan transformasi digital terjadi di seluruh pelosok tanah air. Sehingga sejalan dengan arahan Bapak Presiden, kita bersiap diri menuju masyarakat dan bangsa digital,” ujarnya dalam Pelaksanaan Ujicoba Distribusi STB dari Group Viva di Wilayah Layanan Bali, Kota Denpasar Provinsi Bali, Rabu (16/3/2022).

Menurutnya, program Analog Switch Off (ASO) yang saat ini terus digencarkan merupakan satu dari sekian banyak program prioritas Kementerian Kominfo. Terlebih saat ini, masyarakat semakin dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi digital.

“Kita ketahui bersama bahwa, sejak dua tahun lebih kita menghadapi situasi pandemi yang melanda dunia dan Indonesia. Situasi ini menuntut kita untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, maka melalui program Analog Switch Off kita turut mengambil bagian penting di era transformasi digital,” jelasnya.

Dia menjelaskan Kementerian yang dipimpin oleh Johnny G. Plate akan melaksanakan arahan Presiden Jokowi itu melalui Peta Jalan Digital Indonesia untuk memastikan konektivitas digital di seluruh pelosok tanah air.

“Kita ketahui tahun 2020 hingga saat ini Kementerian Kominfo dengan seluruh mitra terkait sedang membangun infrastruktur digital di seluruh pelosok tanah air, terutama di 12.548 desa/kelurahan yang masih blankspot,” jelasnya.

Infrastruktur digital yang dimaksud adalah Base Transceiver Station (BTS) yang sebagian besar pembangunannya difokuskan di daerah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal).

“Daerah-daerah 3T atau sekitar 56% ada di wilayah Indonesia Timur. Untuk itulah, Bapak Presiden ingin memastikan dalam dua tahun kedepan konektivitas digital sudah terjadi, sudah berlaku dan sudah dinikmati oleh seluruh warga Indonesia,” tandasnya.

Selain menyediakan layanan internet melalui BTS, Kementerian Kominfo juga sedang membangun Satelit Republik Indonesia 1 (SATRIA-1) yang direncanakan pada semester kedua tahun 2023 nanti akan diluncurkan.

“Stasiun pengendali bumi sedang dibangun di Cikarang Jawa Barat, sementara itu juga sedang dibangun 11 Stasiun bumi lainnya untuk mendukung kerja operasional dari satelit. Selain itu, belum lama ini Pak Menteri juga memastikan sebelum meluncur SATRIA-1 akan segera diluncurkan terlebih dahulu Satelit Cadangan SATRIA-1 dan kemarin sudah ada penandatanganan kerjasamanya,” tutup Philip.