Sebut Ada Harmoko Jilid II di Kabinet Jokowi, Siapa Maksud PDIP?

Selasa, 15/03/2022 23:22 WIB
Politikus PDIP Masinton Pasaribu (Medcom)

Politikus PDIP Masinton Pasaribu (Medcom)

Jakarta, law-justice.co - Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyebut terdapat Harmoko jilid II di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia tak menjelaskan siapa orang yang dimaksud, tapi hal itu untuk merespons pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal wacana penundaan Pemilu 2024.

Menurutnya, apa yang disampaikan Luhut itu mencederai demokrasi di tanah air. Masinton bahkan teringat pada era Orde Baru menjelang kejatuhan Presiden kedua RI Soeharto pada Mei 1998. Kala itu, Ketua MPR RI ke-10 Harmoko disebut-sebut menjadi pembisik Presiden Soeharto untuk terus menjadi presiden lagi.

Padahal, gelombang penolakan terhadap Soeharto agar tidak menjadi presiden lagi semakin santer di akar rumput. Demokrasi dengan pola ini, sambungnya, bukan top down. Bukan juga pola keliling-keliling menyerap aspirasi rakyat.

“Klaim yang sama sekarang, ini sama. Jangan-jangan ini ada Harmoko yang kedua ini, ya kan?” kata Masinton dalam sebuah diskusi bertajuk "Penundaan Pemilu dalam Koridor Konstitusi" di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Menurut Masinton, Harmoko jilid II di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini cenderung memiliki karakter "mulut besar". "Ya nggak perlu saya sebut, diraba-raba aja kayaknya. Nah karena ini adalah hal-hal yang sangat strategis karena harus didialogkan," cetus Aktivis `98 ini.

Masinton justru khawatir jika ada Harmoko Jilid II di Istana yang terjadi bukan penundaan Pemilu 2024. Ditakutkan, malah Pemilu tersebut justru dipercepat.

"Kita kan harus membaca, ya itu tadi kita harus baca ada rakyat di luar sana, ada rakyat di luar jalan Medan Merdeka (Istana Negara) sana, ada rakyat di luar jalan Gatot Subroto (DPR-RI) ini," tuturnya.

"Dan ini adalah konstitusi. Nah, maka saya berpandangan baik mau dia tadi persoalan Pemilu ini strategis makan ruang-ruang dialognya harus dibukan sedemikian luas. Agar apa? Agar kita tidak selalu dalam keadaan darurat terus, situasi yang transisional terus," tutup Masinton.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar