Ombudsman Ungkap Lembaga yang paling Banyak Diadukan Tahun 2021

Jakarta, law-justice.co - Sejumlah lembaga diadukan ke Ombudsman RI yang merupakan lembaga pengawas pelayanan publik pada tahun 2021. Ombudsman RI mengungkapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi instansi pemerintah bidang ekonomi yang paling banyak diadukan masyarakat. Total laporan mencapai 23 buah.

"Tolong diperhatikan bahwa jumlah kasus OJK yang mengadu ke Ombudsman ini banyak, setiap tahun trennya semakin banyak. Bahkan, satu laporan ada yang isinya 100 orang karena ada yang dikuasakan," kata Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers, Rabu (9/3/2022).

Tak hanya jumlah aduan, ombudsman juga menyatakan waktu yang mereka butuhkan untuk menangani aduan OJK terlama jika dibandingkan dengan aduan soal instansi lain. Pasalnya, untuk menangani satu aduan masyarakat terkait OJK, rata-rata waktu penyelesaian yang dibutuhkan OJK bisa mencapai 102 hari.

Waktu itu hanya `kalah` dari penanganan laporan masyarakat soal Jiwasraya yang memakan waktu rata-rata penyelesaian hingga 130 hari. Yeka menjelaskan satu laporan pengaduan yang diterima pihaknya membutuhkan waktu untuk memproses seperti menerima laporan, mencari titik permasalahan, melakukan mediasi, hingga mencari jalan keluar.

Menurutnya, semakin lama sebuah pengaduan diselesaikan maka akan memperlambat pengaduan yang lain. Ini yang membuat beberapa pengaduan terkait OJK pada tahun lalu masih tertahan dan perlu diproses pada tahun ini.

"Makin lama waktunya tentunya makin banyak proses yang akan melewati tahun. Jadi bisa dibayangkan kalau 130 hari, laporan yang masuk di September pasti akan diselesaikan tahun selanjutnya. Laporan yang masih banyak diproses pada tahun ini adalah OJK ada 13 laporan," imbuhnya.

Yeka turut menyentil pimpinan Komisioner OJK yang belum pernah mau bertemu dengan pimpinan Ombudsman.

"Sampai saat ini rapat antara pimpinan OJK dan Ombudsman belum terlaksana, sayang sekali. Permohonan pun bahkan tidak dibalas, kami sampai bingung ini mau seperti apa," jelasnya.

Tak hanya OJK, instansi pemerintah bidang ekonomi yang juga menerima aduan tertinggi adalah Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) sebanyak 3 buah, Kementerian Koperasi dan UMKM sebanyak 3 buah, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 3 buah, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 2 buah.