Jokowi Dianggap Tak Tegas Tolak Tunda Pemilu, Azyumardi: Normatif!

Jakarta, law-justice.co - Cendekiawan Muslim yang juga Guru Besar UIN Syarief Hidayatullah, Azyumardi Azra menilai sikap Presiden Jokowi di tengah gaduh wacana penundaan Pemilu 2024, masih normatif.

Azyumardi mengatakan pernyataan Jokowi `taat, tunduk dan patuh pada konstitusi` tidak mencerminkan ketegasan terhadap sejumlah parpol yang menggulirkan ide perpanjangan tersebut.

"Pernyataan Presiden Jokowi (5/3/2022) bhw ia `taat, tunduk dan patuh pd konstitusi" masih normatif; Tidak cukup tegas menjawab kegaduhan politik 3 parpol yg mengusulkan penundaan Pemilu 14 Feb 2024," ujar Azyumardi Azra melalui akun Tiwtternya, @Prof_Azyumardi, Sabtu (5/3/2022).

Azyumardi bahkan menilai Presiden Jokowi tidak eksplisit dan tegas menyatakan menolak penundaan Pemilu 2024 perpanjangan masa jabatan Presiden dan amandemen UUD 1945.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak, termasuk dirinya untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, dikutip dari Kompas edisi Jumat (4/3/2022).

Kendati demikian, Jokowi menegaskan, wacana menunda pemilu tidak bisa dilarang karena hal itu merupakan bagian dari demokrasi. Namun, ia menegaskan, pelaksanaan atas wacana tersebut harus tunduk pada aturan yang tertuang dalam konstitusi.

"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat," kata Jokowi.

"Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," imbuh Jokowi.

Sebelumnya Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan jangan ada pihak-pihak yang memaksa Jokowi duduk bersama sejumlah pihak untuk menegaskan Pemilu akan digelar 14 Februari 2024.

Menurutnya sudah jelas bahwa Jokowi patuh dan taat pada konstitusi. Selain itu sejak awal Jokowi sudah mengutus Menteri Dalam Negeri untuk membahas jadwal kampanye bersama KPU.

Ngabalin meminta pihak-pihak yang memaksa tersebut untuk tidak bersikap radikal dalam berpolitik.

Wacana penundaan Pemilu 2024 kembali mencuat usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan usulan tersebut beberapa waktu lalu. Dia mengaku sudah berkeliling Indonesia dan menyerap aspirasi dari masyarakat.

Salah satu alasan wacana itu dilontarkan ialah jika pemungutan suara digelar sesuai jadwal pada 14 Februari 2024, dia cemas pemulihan ekonomi jadi terhambat. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hingga Ketum Golkar Airlangga Hartarto lalu mendukung usulan penundaan pemilu 2024 tersebut.