Penundaan Pemilu untuk Lindungi Pelaku Korupsi di Lingkaran Jokowi

Jakarta, law-justice.co - Ekonom senior Rizal Ramli kembali mengomentari soal wacana penundaan Pemilu 2024. Menurut dia, wacana itu sengaja digulirkan pihak-pihak di lingkaran Presiden Joko Widodo yang banyak memiliki masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dengan penundaan pemilu yang berimbas pada perpanjangan masa jabatan presiden, maka pihak-pihak yang tersandung KKN ini akan "aman".

"Kebanyakan orang di sekitar Presiden Jokowi memiliki masalah KKN. Mereka berhasil menumpuk kekayaan luar biasa besarnya, dan mereka takut kalau ada pimpinan baru, bisa-bisa pada hilang semua itu," katanya  dalam obrolannya bersama Refly Harun seperti dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Jumat (4/3/2022).

Orang-orang tersebut, kata RR, sapaan Rizal Ramli, terus berusaha mencari cara untuk memperpanjang jabatan Jokowi setelah wacana presiden tiga periode mentah.

"Ini merupakan garansi buat pejabat yang selama ini sangat takut, yang selama ini menyalahgunakan kekuasaan agar mereka terlindungi. Kedua, mereka tetap bisa ngangkangi jabatannya, anggota DPR nambah 3 tahun lagi, bupati, gubernur, Ketua MPR, DPR dan sebagainya," kata RR.

Padahal, kata RR, kekuasan seperti itu haram. Namun saking rakusnya pihak-pihak tersebut, banyak yang ingin mengangkangi kekuasaan.

"Nah saya bingung, tokoh-tokoh ini sedemikian takutnya terhadap perubahan. Mereka pikirkan, sehabis Jokowi mesti (harus ada) boneka baru yang bisa diatur-atur. Yang bisa melindungi tindakan mereka yang koruptif dan melanggar hukum," tutupnya.