Manuver Politik Tiga "Pasien Rawat Jalan KPK"

Jakarta, law-justice.co - Petani baru saja melewati masa tanam Padi. Pada musim tanam yang baru lewat ini, mereka mengalami soal pelik pupuk subsidi langka.

Ibu-ibu saling dorong, terjatuh dan terinjak berebut untuk mendapatkan minyak goreng murah dalam operasi pasar di beberapa daerah. Sekian bulan, masalah langka dan mahalnya minyak goreng belum bisa diatasi. Soal kelangkaan dan antrean minyak goreng, mungkin ini baru pertama kali terjadi. Dulu kita hanya antre untuk dapatkan bahan bakar minyak (BBM).

Beberapa bulan ini rakyat berhadapan dengan kenyataan naiknya berbagai bahan pokok; LPG 3 kilo gram naik sejak November 2021. Juga daging Sapi sebagai sumber protein tinggi naik. Makanan sumber protein rakyat banyak, yaitu Kedelai juga ikut naik.

Pengrajin tempe dan tahu se-pulau Jawa mogok beberapa hari, sebagai bentuk protes atas naiknya harga kedelai. Soal harga kedelai dan pemogokan oleh pengrajin, bukan kejadian pertama, ini sering terjadi. Seolah ini keadaan yang normal, pemerintah tidak mencari jalan keluar untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Kementerian perdagangan (Kemendag) Lutfhi merespon soal Kedelai ini dengan "menyalahkan" faktor babi yang berjumlah lima miliar di China makan kedelai dan terjadi penuruan produksi di beberapa negara di Amerika Latin, Amerika Serikat. Sontak publik kaget dengan respon Menteri Lutfhi tersebut.

Ekonom Antoni Budiawan menyajikan data berdasarkan link berita media internasional Ruters. Antoni menjelaskan jumlah babi di China tidak sampai 5 miliar, hanya 406 juta. Juga babi disana tidak makan Kedelai, hanya makan limbah Kedelai,yaitu ampas Kedelai.

Respon pejabat menteri yang model begini, tentu tidak menyelsaikan soal, malah menambah soal. Karena itu, wajar ekonom senior Dr.Rizal Ramli yang hari-hari rumah dan kantornya didatangi kelompok pedagang kecil, petani dan serikat pekerja untuk mengadu soal yang mereka hadapi mengatakan pejabat demikian adalah menteri "asal mangap".

Diatas adalah persoalan yang mendasar rakyat Indonesia. Pemerintah mestinya harus memprioritaskan persoalan yang mendasar ini untuk diselesaikan segera,tidak bisa ditunda. Ini harapan rakyat.

Tapi,apa yang terjadi? Pejabat-politisi kita abai dengan harapan dan tuntutan rakyat. Malah bermanuver diluar dari persoalan nyata rakyat. Atas nama rakyat mereka se-enaknya lempar wacana penundaan pemilu,dengan begitu jabatan presiden dan lain-lain ikut diperpanjang.

Pejabat-politisi seperti; Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), Airlangga Hartanto (Ketua Umum Partai Golkar), Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN) dengan sadar bahwa manuver penundaan pemilu itu melanggar konstitusi. Lantas,mengapa mereka berani bermanuver demikian? Kuat dugaan,mereka tidak siap berkompetisi pada pemilu 2024. Mereka menghadapi kenyataan, hasil survei soal elektabilitas pribadi, juga elektabilitas partai anjlok.

Disisi lain,”libido” ingin berkuasa masih tinggi. Sebenarnya tidak jadi soal “ingin berkuasa” kalau bisa menghasilkan kebijakan yang mensejahtrakan rakyat. Toh mereka sudah bagian dari pemerintahan sekarang, apa hasilnya untuk rakyat? Malah kebijakannya banyak merugikan rakyat. Menteri PKB Ida Fauziah dan Airlangga sebagai Menko Perekonomian buat kebijakan blunder,”menyandra” uang pekerja dengan menerbitkan Permenaker nomor 2 Tahun 2022,yang intinya dana Jaminan Hari Tua Pekerja (JHT) baru bisa cair pada saat usia setangah abad lebih (56 tahun). Ini salah satu contoh kebijkan yang merugikan rakyat, tentu masih banyak kebijakan lainnya.

Rakyat sudah memberi kepercayaan, tapi kepercayaan itu di khianati. Tidak disadari bahwa persoalan bangsa yang begitu banyak, datangnya dari elit-elit yang rakyat berharap bisa menyelsaikan soal rakyat,tapi ternyata mereka bagian dari soal. Mereka punya masalah pribadi.

Ketiga ketua umum parpol ini, pasti publik masih menyimpan jejak digital terkait track record mereka atas dugaan keterlibatan beberapa kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan “catatan kesehatan” dari KPK Mereka di "diagnosa":

Muhaimin Iskadar terkait kasus Proyek di PUPR dan bau "Kardus Duren" belum hilang.

Nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terseret dalam sidang dugaan suap terkait kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Zulkifli Hasan namanya beberapa kali disebut oleh Annas Maamun,mantan gubernur Riau dalam kasus pengalihan fungsi hutan. Bahkan medio Febuari 2020 lalu,KPK sudah memeriksa mantan menteri kehutanan era presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.(Kontan.co Jumat 16 Febuari 2020).

Jejak digital ini,membuat publik sadar; ternyata ketiga ketua umum partai tersebut sampai sekarang masih "status pasien rawat jalan KPK". Sebab,sampai saat ini belum ada pernyataan dari KPK bahwa ketiga pejabat ini tidak terlibat dan kasusnya dihentikan.

Publik menduga,manuver penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan lain-lain untuk mengamankan kepentingan pribadi mereka. Ketiganya ingin keluar dari status "pasien rawat jalan KPK" dan mencegah naik "status pasien rawat inap KPK". Dengan demikian cara politik seperti ini sangat tidak beradap,hanya memikirkan nasib pribadi. Boleh jadi cara politik seperti ini karena tidak punya visi,idealisme dan karakter.

Politisi yang punya masalah pribadi semacam ini rentan dapat tekanan dari politisi yang lebih “berpengaruh”,mereka diibaratkan “kerbau dicucuk hidung”,nurut saja pada kehendak orang yang “berpengaruh” tanpa membantah atau melawan. Disini rakyat tentu yang jadi korban, amanah rakyat di “lego” murah meriah untuk menyelamatkan nasib diri sendiri. Peradaban yang dangkal.

Melihat kenyatan begitu banyaknya persoalan hari ini dan tidak bisa diselesaikan, publik harus memutuskan,bahwa ini titik puncak untuk tidak memberi kepercayaan urus negara kepada politisi yang punya masalah pribadi yang diduga punya track record keterlibatan dalam kasus korupsi.

Begitu juga kader pengurus partai,ini harus menjadi titik puncak untuk tidak percaya lagi kepada ketua umum yang tidak membawa perubahan untuk partai dan rakyat. Manuver penundaan pemilu hanya menjadi beban untuk partai,tentu pemilih enggan untuk percaya lagi. Survei yang ditampilkan selama ini harus dilihat sebagai alaram peringatan menuju “kematian” partai. Membiarkan tiga “pasien rawat jalan KPK” ini bermanuver sama dengan membiarkan partai “dikubur".